oleh

Pancasila Sebagai Identitas Bangsa Melawan Radikalisme

OPINI, suluhdesa.com | Indonesia merupakan negara yang memiliki ragam kultur budaya,  bahasa, agama, norma dan adat istiadat. Multikultural bangsa Indonesia menjadi kekhasan tersendiri dari bangsa-bangsa lain. Perbedaan inilah yang menjadi ciri identitas suatu bangsa. Karena perbedaan ini maka, para pendiri bangsa memilih sebuah kekhasan yang menjadi identitas bangsa Indonesia yakni Pancasila. Pancasila sebagai unsur yang mempersatukan dan kemudian dijadikan sebagai Indonesia merdeka untuk menyatukan segala perbedaan. Namun kemunculan radikalisme menggugurkan kehidupan kebersamaan, menggugurkan persatuan sebagai bangsa. Menggugurkan nilai persatuan suatu bangsa, juga meniadakan nilai-nilai yang terdapat pada butir-butir Pancasila. Adanya radikalisme juga meniadakan sikap loyalitas masyarakat kepada suatu bangsa. Radikalisme perlahan membuat identitas bangsa hilang. Lalu apa peran Pancasila dalam memerangi atau melawan radikalisme ini?

Kata kunci : Pancasila, identitas bangsa, loyalitas, radikalisme

Pengantar

Bangsa Indonesia terdiri atas pulau-pulau yang tersebar di wilayah Nusantara yang membentuk satu komunitas utuh dengan jati dirinya. Pembentukan jati dirinya karena adanya suku bangsa yang merupakan kelompok sosial dan kesatuan hidup yang mempunyai sistem hirarki norma dan rasa identitas yang mempersatukan semua anggota lainnya lagi yakni agama, bahasa, budaya nasional dan masih banyak hal lainnya.

Aspek yang membentuk jati diri ini, menunjukkan kepadanya satu kesatuan yang utuh dan seimbang dari suatu masyarakat. Kesatuan ini merangkum 3 aspek yakni kepribadian yang merupakan kesatuan. Aspek kedua dari jati diri yakni identitas diri yang lebih menunjuk pada unsur kesamaan yang memberi ciri khas kepada masyarakat tersebut dalam perkembangannya dari waktu-waktu. Aspek yang ketiga adalah keunikan masyarakat tersebut dalam hubungan dengan masyarakat masyarakat lain.[1] Di sini kita melihat bahwa keunikan bukan berarti isolasi dari yang lain tetapi merupakan kekhasan yang dimiliki dalam pergaulannya dengan masyarakat lebih luas,.

Keunikan-keunikan itu merupakan kebanggaan yang sangat membahagiakan. Akan tetapi keunikan ini semakin luntur. Semangat kebangsaan dan nasionalisme Indonesia kini mendapat tantangan yang besar. Dalam realitas politik maupun kehidupan sosial kemasyarakatan Indonesia yang baru kita rasakan dalam beberapa bulan ini yakni munculnya sekelompok orang yang ingin menghidupkan paham radikal atau radikalisme atau terorisme yang dibangun di atas fanatisme etnis maupun agama.[2]

Radikalisme juga memengaruhi semua anggota yang pada akhirnya memegang loyalitas. Adanya loyalitas ini sebab tokoh dalam radikalisme mempunyai peran yang kuat dalam memengaruhi segala aspek psikologi mereka ataupun  kesepakatan bersama untuk menjunjung tinggi perjanjian yang sudah disepakati. Sehingga membuat mereka tunduk terhadap penggerak gerakan radikalisme itu. Karena loyalitas berkaitan dengan kepentingan elit yang menuntut keharusan, kesetiaan kepada teman keluarga atau kelompok-kelompok yang memiliki paham yang sama.

Dewasa ini paham radikal atau radikalisme menuntun orang kepada sebuah term loyalitas yakni sebuah term yang membicarakan sebuah kebajikan namun nampaknya salah dan buruk. Ini didasari oleh kebajikan yang berkonflik dengan nilai-nilai dan norma dalam suatu bangsa, dan itulah yang dirasakan oleh bangsa Indonesia pada saat ini. Solusinya tidak lain adalah kita harus kembali kepada Pancasila sebagai identitas  bangsa Indonesia.

Pancasila

Pancasila adalah dasar Filsafat Negara Republik Indonesia yang secara resmi disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 dan tercantum dalam pembukaan undang-undang Dasar 1945, diundangkan dalam berita RI tahun II Nomor 7  dengan batang tubuh Undang-Undang 1945. Drs. Paulus Wahana dalam buku “Filsafat Pancasila” mengatakan bahwa diskusi mengenai Pancasila sebagai ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia masih tetap hangat diperbincangkan, baik di kalangan elit maupun dalam kalangan masyarakat sederhana. Bagi bangsa Indonesia pancasila bukan lagi ideologi alternatif melainkan suatu imperatif.[3]

Pancasila dalam kedudukannya ini sering disebut sebagai Dasar Filsafat atau Dasar Falsafah Negara (Philosofische Gronslag) dari negara, ideologi negara atau (Staatsidee). Dalam pengertian ini, Pancasila merupakan suatu dasar nilai serta norma untuk mengatur pemerintahan negara atau dengan lain perkataan, Pancasila merupakan suatu dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara. Konsekuensinya seluruh pelaksanaan dan penyelenggaraan negara terutama segala peraturan perundang-undangan termasuk proses reformasi dalam segala bidang dewasa ini, dijabarkan dan diderivasikan dari nilai-nilai Pancasila. Maka Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hokum. Pancasila merupakan sumber kaidah hukum negara yang secara konstitusional mengatur negara Republik Indonesia beserta seluruh unsur-unsurnya yaitu rakyat, wilayah, serta pemerintahan negara.

Sebagai dasar negara, Pancasila merupakan suatu asas kerohanian yang meliputi suasana kebatinan atau cita-cita hukum, sehingga merupakan sumber nilai, norma serta kaidah, baik moral maupun hukum negara, dan menguasai hukum dasar, baik yang tertulis atau Undang-Undang Dasar maupun yang tidak tertulis atau convensi. Dalam kedudukannya sebagai dasar negara, Pancasila mempunyai kekuatan mengikat secara hukum. Sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sebagai sumber tertib hukum Indonesia maka, Pancasila tercantum dalam ketentuan tertinggi yaitu Pembukaan UUD 1945, kemudian dijelmakan atau dijabarkan lebih lanjut dalam pokok-pokok pikiran, yang meliputi suasana kebatinan dari UUD 1945, yang pada akhirnya dikonkritisasikan atau dijabarkan dalam pasal-pasal UUD 1945, serta hukum positif lainnya.

Adapun nilai-nilai esensial yang terkandung dalam Pancasila yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, serta keadilan. Namun dalam kenyataan secara objektif, telah dimiliki oleh bangsa Indonesia sejak zaman dahulu kala sebelum mendirikan Negara, dan proses terbentuknya negara dan bangsa Indonesia melalui proses sejarah yang cukup panjang.[4]

Namun, Dewasa ini nilai-nilai esensial dalam Pancasila sudah mulai berkurang. Nilai-nilai persatuan tak bisa lagi dijunjung tinggi. Hal ini terjadi karena adanya kaum elit yang berkedudukan tinggi atau kaum intelektual yang mencoba menghancurkan kesatuan negara dengan memengaruhi orang-orang yang kurang berilmu. Mereka memberikan paham yang lain, dengan ide-ide yang menghancurkan. Ide-ide tersebut melunturkan ideologi Pancasila juga.  Mereka yang sepaham dengan membentuk organisasi atau memanfaatkan organisasi sebagai lembaga-lembaga untuk membuat kekacauan.

Padahal dari awal  bangsa Indonesia, menyadari kebhinekaan. Suku, bangsa, ras dan agama sebagai unsur-unsur untuk menegakkan suatu bangsa dalam sebuah negara kesatuan. Namun adanya organisasi radikalisme ini melunturkan nilai-nilai kesatuan yang terkandung dalam Pancasila. Loyalitas terhadap bangsa dan negara, terhadap Pancasila sebagai identitas bangsa mulai hilang. Aktualisasi wawasan kebangsaan dalam pandangan kesatuan bangsa ini tidak lagi bahkan sulit diwujudkan bila semua golongan berusaha menempatkan persatuan dan kesatuan bangsa di atas kepentingan. Golongan yang berusaha untuk mencari kemerdekaan di atas kepentingan pribadi.

Hal ini mungkin saja sebab sikap masa bodoh untuk melihat bagaimana sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara menggambarkan proses panjang. Namun kesadaran segenap bangsa ini adalah Pancasila tidak lagi dijadikan sebagai kebinekaan Indonesia, yang diputuskan sebagai pemersatu kebhinekaan itu. Di mana sejak awal para pendiri bangsa ini tidak berjuang untuk menonjolkan identitas satu agama, satu organisasi, tetapi mereka berjuang untuk Indonesia yang merdeka.[5]

Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 itu telah melahirkan negara Republik Indonesia. Untuk melengkapi alat-alat kelengkapan negara sebagaimana lazimnya negara-negara yang merdeka maka, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia segera mengadakan siding. Dalam sidangnya tanggal 18 Agustus 1945 telah berhasil mengesahkan UUD negara RI yang dikenal dengan UUD 1945. Adapun UUD 1945 tersebut terdiri atas dua bagian yaitu Pembukaan UUD 1945 dan Pasal-pasal UUD 1945 yang berisi 37 pasal, satu aturan peralihan yang terdiri atas 4 pasal, dan 1 aturan tambahan terdiri atas 2 ayat dalam bagian pembukaan. UUD yang terdiri atas empat alinea tersebut tercantum rumusan Pancasila sebagai berikut:

  • Ketuhanan Yang Maha Esa
  • Kemanusiaan yang adil dan beradab
  • Persatuan Indonesia
  • Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
  • Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Manusia dalam merealisasikan dan meningkatkan harkat dan martabat tidak mungkin untuk dipenuhinya sendiri. Oleh karena itu manusia sebagai makhluk sosial senantiasa membutuhkan orang lain dalam hidupnya. Dalam pengertian inilah manusia membentuk suatu persekutuan hidup yang disebut negara. Namun demikian dalam kenyataannya negara satu dengan yang lainnya banyak perbedaan dan hal ini ditentukan oleh pemahaman ontologi hakikat manusia sebagai pendukung pokok negara sekaligus tujuan adanya suatu negara

Bangsa Indonesia dalam panggung sejarah berdirinya negara di dunia memiliki satu ciri khas yaitu mengangkat nilai-nilai yang telah dimilikinya. Sebelum membentuk suatu negara modern, nilai-nilai tersebut adalah berupa nilai-nilai adat istiadat, nilai kebudayaan, serta nilai religius yang kemudian menjadi suatu sistem nilai yang disebut Pancasila. Dalam upayanya untuk membentuk suatu persekutuan hidup yang disebut negara maka bangsa Indonesia mendasarkan pada suatu pandangan hidup yang telah dimilikinya yaitu Pancasila. Berdasarkan ciri khas proses dalam rangka membentuk suatu negara maka bangsa Indonesia memiliki karakteristik atau ciri khas tertentu yang ditentukan oleh keanekaragaman sifat.

Namun kita melihat persatuan kini terancam karena adanya kelompok radikal atau terorisme. Bahkan yang lagi gencar saat ini ialah adanya kelompok OPM yang berjuang untuk memisahkan diri atau melakukan separatisme. Hal  ini menandai bahwa mereka tidak lagi menjunjung tinggi nilai Pancasila yakni nilai persatuan. Bukannya pengertian persatuan Indonesia sudah digunakan secara resmi dalam Pembukaan Undang-Undang 1945 yang termuat dalam berita RI tahun 2007 bahwa bangsa Indonesia mendirikan Negara Indonesia sebagai negara kesatuan yaitu negara yang mengatasi segala paham golongan dan paham perseorangan. Jadi negara persatuan bukan negara yang berdasarkan individualisme sebagaimana diterapkan di negara liberal di mana negara hanya merupakan suatu ikatan individu saja. Demikian juga negara persatuan bukanlah negara yang berdasarkan kelas atau yang hanya mendasarkan pada satu golongan saja. Negara persatuan pada hakekatnya adalah negara yang mengatasi segala golongan. Negara melindungi seluruh warganya yang terdiri atas berbagai macam golongan atau paham[6].

Dengan itu pula, gagasan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia mengandung beberapa aspek pengertian.

Pertama, Pancasila merupakan dasar yang melandasi atau menjadi fundasi bangunan negara Republik Indonesia. Dengan itu, mempertahankan Negara RI tidak mungkin tanpa mempertahankan Pancasila sebagai dasarnya. Atau meminjam kata-kata Soerjanto Poespowardojo sendiri, “melestarikan negara RI berarti mempertahankan Pancasila sebagai landasannya, dan sebaliknya menolak Pancasila berarti merombak bangunan Negara RI”.

Kedua, berkaitan dengan kenyataan keanekaragaman entitas kebudayaan yang membentuk Indonesia, diyakini bahwa Pancasila menjadi dasar persatuan entitas-entitas budaya yang berbeda tersebut. Nilai-nilai Pancasila, demikian isi keyakinan ini, terdapat secara fragmentaris dan sporadis dalam aneka kebudayaan yang tersebar di seluruh kepulauan nusantara.

Nilai-nilai Pancasila menjadi pedoman dasariah yang mengarahkan interaksi antarbudaya yang beraneka ragam serta perwujudan cita-cita bersama sebagai bangsa.” Perwujudan ini yakni kerja sama antara masyarakat dan pemerintah untuk meniadakan kelompok radikal, terorisme dan kelompok-kelompok yang mencoba melakukan gerakan separatisme. Karena itu jika Pancasila dijadikan nilai dasariah yang membingkai interaksi antarbudaya yang beraneka ragam serta menjadi rujukan bersama, maka aneka konflik internal bangsa yang dipicu oleh tendensi pemutlakan nilai atau pandangan hidup sebuah kelompok partikular tertentu dapat dicegah. Karena upaya penegasan terhadap identitas tertentu bertendensi pada penyingkiran indentitas yang lain. Maka jelas tidak sepadan dengan multidimensional yang termaktub dalam Pancasila sebagai ideologi negara.

Identitas Bangsa

Istilah identitas nasional berasal dari kata Identity yang berarti karakter, ciri, tanda, jati diri atau sifat khas; sedangkan kata nasional berasal dari kata Nation yang berarti bangsa. Dengan demikian identitas nasional merupakan sifat khas yang melekat pada suatu bangsa atau yang lebih dikenal sebagai kepribadian/karakter suatu bangsa. Secara terminologis sendiri, istilah identitas nasional merupakan suatu ciri filosofis yang membedakan satu bangsa dengan bangsa yang lainnya. Oleh karena itu setiap bangsa di dunia ini memiliki identitasnya masing-masing sesuai dengan keunikan, sifat, ciri-ciri serta karakter dari bangsa tersebut. Hal ini ditentukan pula oleh proses historis yang membentuk bangsa tersebut. Dengan demikian, identitas nasional suatu bangsa tidak dapat dilepaspisahkan dengan jati diri suatu bangsa atau kepribadian suatu bangsa.

Kalau kita memeriksa kembali terjadinya perumusan Pancasila, sangat tepat untuk mengatakan bahwa Pancasila adalah kepribadian bangsa Indonesia. Maksud dari perumusan Pancasila sebagai kepribadian bangsa ialah agar Pancasila mampu merasakan kehidupan masing-masing anggota masyarakat Indonesia, mendasari komunikasi antar orang Indonesia dan menjadi pedoman hubungan antara masyarakat sebagai keseluruhan dengan masing-masing anggotanya dan sekaligus menjadi sumbangan bangsa dalam tata pergaulan internasional dengan bangsa-bangsa lain di dunia ini. terlebih khusus penghayatan bagi  masyarakat Indonesia sendiri mengenai  nilai-nilai Pancasila yang dijadikan pedoman kehidupan bersama agar ditaati dan dikembangkan secara optimal.

Tidak hanya melihat tentang penggertian identitas bangsa kita juga diajak untuk sejenak melihat pengertian Indonesia sebagai bangsa. Pengertian Indonesia sebagai bangsa lebih dipahami dalam bingkai paradigma politis, bukan atas dasar hubungan persaudaraan rasa atau suku. Kita lalu bertanya, pengalaman akan peristiwa besar manakah yang menyatukan beragam etnis yang tersebar di seluruh penjuru Nusantara ini? Pengalaman masa lalu mana dan cita-cita apa yang membuat kelompok-kelompok etnis berbeda tersebut merasa sebagai satu-kesatuan? Jawaban atas pertanyaan tersebut tidak lain adalah pengalaman akan penjajahan asing yang melahirkan kenangan akan penderitaan dan membangkitkan harapan serta mencetuskan cita-cita akan kemerdekaan.

Bertolak dari uraian di atas, jelas terbaca bahwa nasionalisme yang berkembang di Indonesia berpangkal pada pengalaman akan penderitaan akibat penjajahan di satu sisi dan kondensasi harapan serta kristalisasi cita-cita akan kemerdekaan di sisi lain. Karena pengalaman penderitaan akibat penjajahan dan cita-cita akan kemerdekaan dialami oleh beragam etnis yang tersebar di seluruh Indonesia, maka nasionalisme Indonesia adalah gerakan bersama yang melibatkan orang-orang dari etnis yang berbeda-beda. Fakta empiris ini dapat kita temukan padanannya pada tataran filososis, yakni pandangan tentang bangsa menurut Ernst Renan, yang banyak menginspirasi Soekarno di kemudian hari.

Bagi Renan, dasar pembentuk sebuah bangsa adalah kehendak untuk hidup bersama. Kehendak itu tentu ada karena ada cita-cita bersama yang mau dicapai. Perbedaan latar belakang, termasuk etnis dan kultural praktis tidak dipersoalkan, asalkan ada kehendak untuk hidup bersama demi mewujudkan cita-cita bersama.[7] Namun melihat situasi sekarang ini, seperti munculnya radikalisme, terorisme dan kelompok yang mencoba memisahkan diri (Separatisme), seolah-olah melunturkan nilai Pancasila sebagai identitas bangsa, menghancurkan perjuangan Bapa-Bapa Pendiri Negara kita. Mereka menghancurkan semangat nasionalisme dan penderitaan yang dialami oleh para pendahulu kita. Karena pengalaman penderitaan akibat penjajahan dan cita-cita akan kemerdekaan dialami oleh beragam etnis yang tersebar di seluruh Indonesia, maka nasionalisme Indonesia adalah gerakan bersama yang melibatkan orang-orang dari etnis yang berbeda-beda.

Radikalisme

Akhir-akhir Ini kata radikalisme semakin gencar menyebar membuat tegang kondisi masyarakat negeri kita ini. Radikalisme bagaikan momok yang mengancam Indonesia. Seperti yang dikutip dalam laman tribunnews.com, anggota Satgas Gakkum Polda Papua Briptu Hedar yang sempat disandera kelompok kriminal bersenjata KKB ditemukan tewas. Fakta di atas menunjukkan dengan gamblang potret nyata radikalisme dan terorisme bahwa gerakan Papua Merdeka Atau OPM terus merongrong negeri ini. Gerakan separatisme yang menggunakan kekerasan dan tak hentinya terus menelan korban.

Solusi yang dilakukan oleh pemerintah meningkatkan kesejahteraan melalui pemberian dana otsus atau otonomi khusus yang ditingkatkan dan berbagai pembangunan infrastruktur, namun tindakan malah berseberangan dengan sikap pemerintah. Afriza mengatakan selain menggunakan pendekatan kesejahteraan perlu pula dibarengi pendekatan militer untuk memberi keamanan dan keselamatan bagi masyarakat Papua. Konflik sosial di Indonesia seperti juga OPM bisa disebabkan oleh karena loyalitas terhadap primordialisme yakani loyalitas yang berkembang pada kesamaan asal-usul, identitas dan sentimen kedaerahan yang yang berakar pada ras, etnis,suku dan agama .[8]

Kelompok ini begitu vokal dan masif dalam menunjukkan eksistensinya dan berjuang menghidupkan paham ini dalam jiwa manusia Indonesia. Kaum radikal berusaha memperjuangkan nilai dan sistem hukum suatu tatanan kehidupan baru dengan cara-cara kekerasan sadis dan di luar perikemanusiaan.

Ciri-ciri gerakan radikal yaitu, pertama, mempunyai keyakinan fanatik yang mereka perjuangkan untuk menggantikan tatanan nilai. Kedua, seringkali menggunakan aksi-aksi yang keras bahkan tidak menutup kemungkinan kasar terhadap kelompok lain yang dinilai  bertentangan dengan keyakinan mereka. Ketiga, secara sosio kultural dan sosio religius, kelompok radikal mempunyai ikatan kelompok yang kuat dan menampilkan ciri-ciri penampilan diri dan ritual yang khas. Ketiga kelompok radikal seringkali bergerak secara bergerilya walaupun banyak juga yang bergerak secara terang-terangan. Keadaan ini dipengaruhi oleh keadaan global dan internasional terutama karena adanya kelompok-kelompok radikal di luar Indonesia. Biasanya ISIS yang kemudian mencoba masuk atau mencari jalan masuk ke Indonesia karena kenyataan bahwa Indonesia sebagai negara terbesar di dunia.

Solusi

Pancasila sebagai dasar falsafah  bangsa telah dengan sengaja dilupakan oleh rakyat Indonesia. Pada pemikiran terhadap Pancasila melemparkan bangsa Indonesia pada berbagai pada interval perubahan. Pancasila sebagai dasar negara menyebabkan bangsa kita lemah. Bangsa kita akan mengalami kehilangan orientasi. Demi tercapainya hal ini, maka kita perlu memperindah, melakukan restorasi Pancasila dan menciptakan ruang publik pancasilais.[9]

Adapun hal lainnya yang menjadi anjuran untuk mengurangi bahkan mengatasi hal ini ialah, pembuatan dan penegakan hukum yang menjunjung tinggi keadilan. Artinya menegakan kebenaran. Menghukum kelompok-kelompok terasebut bilamana kita tahu dampak dari adanya kelompok ini sangat berbahaya. Menangkap mereka dengan mengerahkan seluruh jajaran TNI dan Polri, bahkan menurunkan pengamanan tertinggi yakni Densus 88 guna mengejar dan menangkap para kelompok radikal atau radikalisme. Karena kita tahu banyak sekali orang yang dianggap masuk ke dalam jaringan radikalisme Indonesia merusak bangunan, menimbulkan keresahan dan ketakutan serta mencabut nyawa orang  lain.

Tidak hanya mengharapkan peran pemerintah dan aparat penegak hukum dan pengaman akan tetapi perlu juga ada kerja sama dari pihak masyarakat untuk melihat situasi di sekitar lingkungan jika ada kelompok-kelompok atau organisasi yang mencoba melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai pancasila dan nilai-nilai moral yang ada dalam lingkungan itu sendiri. Dengan demikian Pancasila sebagai dasar negara indonesia dan falsafah kehidupan bangsa ini, hendaknya dijunjung tinggi.

Peran pancasila juga yakni berjuang keras untuk menghilangkan paham radikal, terorisme, dan kelompok yang ingin memisahkan diri (separatisme). Ide-ide yang melunturkan ideologi Pancasila yang sudah disepakati. Karena kita mengetahui bahwa, ideologi membentuk suatu sistem pemikiran yang secara normatif memberikan landasan dan dijadikan pedoman tingkah laku dalam mencapai cita-cita yang ditetapkan. Dengan demikian, ideologi tidak hanya sebatas usaha saja tetapi juga lebih dari itu adalah hasil usaha yang dapat dijadikan pedoman untuk mencapai sesuatu.

Secara normatif, ideologi merupakan suatu cara pemikiran untuk mencari dasar yang dapat dipakai sebagai landasan kehidupan dalam mencapai cita-cita dan secara substansial, ideologi merupakan hasil usaha pemikiran itu sendiri. Ideologi merupakan pemikiran tentang cita-cita yang dapat dijadikan tujuan akhir, bukan mengenai pengetahuan mengenai hal-hal yang objektif, atau pemikiran demi tercapainya sebuah kebahagiaan di atas kepenetingan pribadi atau kelompok tertentu. Namun, ideologi memikirkan mengenai kebenaran yang diyakini dapat dijadikan tujuan hidup dan tidak sibuk memikirkan mengenai sarana-sarana dan pemecahan masalah-masalah teknis.

Ideologi lebih berkaitan dengan tujuan dan kepentingan dari orang atau golongan yang mendukungnya. Tujuannya adalah lebih untuk kepentingan dari sistem sosial yang bersangkutan dari pada prihatin akan kebenaran sebagai kebenaran. Ideologi berasal dari kebutuhan sosial tertentu dan dari sistem kepentingan golongan yang tertentu juga. Dengan demikian ideologi merupakan cara berpikir yang tidak bersifat otonom tetapi cara berpikir yang telah diwarnai kepentingan dari golongan tertentu.

Penutup

Sebagai penutup dalam artikel ini, saya mengutip kalimat milik E.Renan, bahwa “konsep bangsa yang digunkan untuk merumuskan sila ketiga yakni  sekelompok manusia yang mempunyai keinginan bersama untuk bersatu dan tetap mempertahankan persatuan. Sedangkan faktor-faktor yang mendorong manusia ingin bersatu, itu macam-macam”. Dengan demikian seluruh masyarakat yang berdiam dan menetap di wilayah negara Indonesia hendaknya bekerja sama untuk mewujudkan dan menjaga nilai persatuan yang terdapat dalam butir-butir Pancasila. Hendaknya pula ada penegasan yang harus ditunjukan oleh penegak hukum dan aparat keamanan untuk membasmi segenap radikalisme yang merupakan wabah bagi persatuan negara indonesia.

Lalu, apa yang mempersatukan Indonesia? Pertanyaan tentang dasar yang mempersatukan Indonesia sudah muncul sejak awal berdirinya Indonesia merdeka. Para pendiri bangsa dengan getol mencari wadas apa yang dapat merakit bangsa yang beragam Indonesia yang multikultural ini. Di tengah kekusyukan dalam menemukan dasar negara Indonesia ini, para Pendiri Bangsa berupaya melakukan penegasan terhadap identitas subyektif. Akan tetapi akhirnya mereka sepakat untuk menerima Pancasila usulan Soekarno sebagai dasar negara Indonesia. Di era post modern , ideologi Pancasila masih tidak terlepas dari kritikan tajam. Sebab Ideologi bagaimanapun merupakan sistem rasional. Ia meupakan suatu paket pemikiran yang menampilkan analisis pemahaman, dan gagasan rasional. Ideologi itu sebuah abstraksi yang mampu memproduksi kekuasaan.[10]

Akan tetapi, bagi Indonesia, Pancasila merupakan kulminasi dari sekian banyak ideologi yang ada. Pancasila sebagai dasar yang kokoh bagi Indonesia merdeka, dan hanya Pancasila yang mampu menjadi kekuatan pengikat unsur-unsur yang beraneka ragam dan berbeda yang membentuk Indonesia. Dan  di dalam pancasila dapat menjamin pencapaian cita-cita bersama sebagai bangsa. Cita-cita bersama itu, untuk saat ini yakni berjuang bersama melawan radikalisme, terorisme dan mereka yang berjuang untuk memisahkan diri (separatisme). (*)

Catatan Kaki

[1] DR.P.Hardono Hadi, hakikat dan muatan filsafat pancasila, Kanisius,  Yogayakrata : Kanisius, 1994, Hal. 66

[2] Helda Yolanda Adoe, Pancasila pembangunan karakter bangsa dala upaya menangkal radikalisme, NTT : Educare, hal, 131

[3] Drs, Paulus Wahana, Filsafat Pancasila,(Jogjakarta: Kanisius),hal. 7

[4] Prof. Dr. Khalena M.S., pendidikan Pancasila, Yogyakrta : Paradigma, Hal.28

[5] Helda Yolanda Adoe, Opcit. Hal.133

[6] Prof. Dr. Khalena M.S., Opcit. Hal.124-125

[7] Bdk. Wawan Tunggul Alam (Penyunt.), Bung Karno Menggali Pancasila Kumpulan Pidato (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), hlm. 169.

[8] Arry Bainus, Ancaman disintegrasi bangsa dan pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia, Jakarta : Analisis CSIS Tahun XXX/2001 No.3, Hal.320

[9] Radem Kono, Melacak Pancasila bertarung melawan amnesia,  Maumere : VOX Seri 56/01/2001, Hal. 66

[10] Prof. Dr. E. Armada Riyanto, CM, Berfilsafat Politik, (Yogyakarta: Kanisius, 2014), hal. 145

Daftar Pustaka

Hadi,Hardono, hakikat dan muatan filsafat pancasila, Kanisius,  Yogayakrata : Kanisius, 1994,

Adoe, Helda Yolanda, Pancasila pembangunan karakter bangsa dala upaya menangkal radikalisme, NTT : Educare

Khalena ., pendidikan Pancasila, Yogyakrta : Paradigma ,2010

Senda, Sipri, Pendidikan Pancasila (Diktat), FFA Unwira Kupang : 2021

Bainus, Arry, Ancaman disintegrasi bangsa dan pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia, Jakarta : Analisis CSIS Tahun XXX/2001 No.3

Kono ,Radem, Melacak Pancasila bertarung melawan amnesia,  Maumere : VOX Seri 56/01/2001,

Armada Riyanto, Berfilsafat Politik, Yogyakarta: Kanisius, 2014

Alam Wawan Tunggul (Penyunt.), Bung Karno Menggali Pancasila Kumpulan Pidato (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001).

Penulis : Aloysius Wudi (Mahasiswa Fakultas FIlsafat Universitas Katolik Widya Mandira Kupang)

Komentar

News Feed