oleh

PNS Wajib Miliki Kebun: Bupati Ngada “Out of The Box” atau Polemik?

-Daerah, Opini, Politik-1.956 views

OPINI, suluhdesa.com | Masa kepemimpinan Andreas Paru sebagai Bupati Ngada dan Raymundus Bena sebagai Wakil Bupati Ngada belum sampai sebulan. Masyarakat tentunya menaruh harapan besar terhadap masa depan pembangunan daerah melalui skema “Tante Nela Paris”. Terlepas dari agenda besar itu, estafet kekuasaan sebagai Kepala Daerah Ngada jelas mulai dipegang tepat di saat perhatian publik sedang tertuju pada sejumlah permasalahan hukum yang belum terselesaikan.

Pada masa kempanye sebelumnya, Andreas Paru memiliki beberapa komitmen selain Tante Nela Paris. Ia pernah berkata bahwa, sebelum masuk rumah baru dan agar bisa nyaman menghuninya, harus didahului dengan kegiatan bersih-bersih kotoran.

Pernyataan itu mengisyaratkan bahwa jauh sebelumnya, Bupati Ngada terpilih ini sudah mencium aroma ketidakberesan di dalam tubuh birokrasi Ngada. Hal itu sejalan dengan banyaknya isu politik yang berkembang selama proses Pilkada berlangsung tentang sejumlah masalah seperti buruknya tata kelola birokrasi dan beberapa proyek bermasalah yang terindikasi berbau korupsi atau diduga menyimpang.

Pernyataan Andreas Paru (AP) tentang upaya bersih-bersih sebelum masuk rumah baru, setidaknya turut menjadi magnet dalam meraih kemenangan selain gagasan briliant “Tante Nela Paris”. Hal itu memberikan pesan bagi masyarakat bahwa, ia akan memperkuat proses penegakan hukum di Ngada pada awal masa kepemimpinannya.

Akan tetapi, apakah hal tersebut bisa benar-benar terbukti? Masyarakat tentu masih menunggu. Ukuran keseriusan dalam mempertegas proses penegakan hukum tentunya tidak dilihat dari seberapa banyak pejabat yang ditersangkakan. Masyarakat ingin melihat sejauh mana upaya penegakan hukum terhadap sejumlah masalah yang menjadi keresahan publik selama ini.

Sebut saja, proyek bermasalah seperti GOR Wolobobo dan penataan Lapangan Kartini. Semua menyedot anggaran besar, tetapi berakhir dengan polemik. Atau hal lain yakni, kasus Bank NTT,  dan sejumlah masalah yang sempat menyeret nama pejabat birokrasi Ngada. Soal seberapa orang kemudian menjadi tersangka ataupun tidak sama sekali, itu bukan manjadi parameternya. Yang menjadi kepuasan publik adalah, apakah AP yang menjabat Bupati Ngada saat ini mau mendorong Inspektorat dan Kejaksaan untuk mengungkapkan kebenaran secara terang benderang melalui proses penegakan hukum atau tidak.

Apakah ada delik pidana kemudian ada tersangka atau tidak di dalamnya? Jawaban itu yang sedang ditunggu oleh masyarakat. Tetapi proses dan ruang penegakan hukum di Ngada harus dimaksimalkan oleh Bupati. Pernyataan dan sikap  seorang AP terhadap ruang penegakan hukum di Ngada sangat diperlukan saat ini.

Namun, dalam satu dua hari ini, media menyajikan kepada masyarakat dengan berita-berita menarik seputar aktivitas-aktivitas Bupati Ngada setelah dilantik. Salah satu berita yang cukup kontroversial berkaitan dengan topik “mewajibkan PNS miliki kebun untuk memberikan teladan kepada para petani”, (https://ekorantt.com/2021/03/02/wajibkan-pns-miliki-kebun-bupati-ngada-beri-teladan-para-petani/)

Tema ini kemudian menuai pro dan kontra di beberapa kalangan masyarakat. Ada yang menyebut itu sebagai buah pikiran out of the box, tetapi ada juga yang mengatakan ini menciptakan polemik dan hal itu justru dapat mengganggu konsentrasi PNS dalam menjalankan fungsi pelayanan. Apa lagi, jam kerja PNS sangat padat dengan tanggung jawab, tuntutan dan beban kerja yang besar dalam mengejar kredit point sebagai syarat atau ukuran kinerja yang wajib dicapai.

Bermaksud PNS dapat memiliki kebun untuk tujuan keteladanan dapat diterima secara rasional jika Bupati Ngada berbicara dalam konteks saran atau imbauan. Tetapi, akan menjadi polemik dan kontroversial jika hal tersebut diambil sebagai sebuah kewajiban karena bisa saja melenceng dari tupoksi PNS sebagai ujung tombak birokrasi dengan fokus kerja sebagai pelayan publik.

Melalui tema berita yang menggunakan diksi, “PNS Wajib Memiliki Kebun” berarti ada konsekuensi lain secara substantial yang harus ikut serta di dalamnya.

Pertama, Bupati Ngada mewajibkan PNS berkebun.

Kedua, hal itu mesti diikuti dengan regulasi dalam bentuk Perda atau Perbub agar ditaati oleh Pegawai Negeri Sipil di Ngada.

Ketiga, aturan mesti sampai pada bagaimana mengatur jam kerja PNS beserta sanksi apa yang akan diberikan.

Kenyataannya, PNS harus bekerja profesional untuk mencapai standar kinerja yang diamanahkan oleh Undang-Undang atau Peraturan Pemerintahan. Oleh karena itu membutuhkan konsentrasi, fokus, dan proporsionalitas dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab pekerjaan. Di luar dari itu berarti, out of the box yang di satu sisi diperlukan, tetapi di sisi lain, jelas tidak boleh out of the rule.

Penilaian kinerja PNS sebagai sesuatu yang disebut “the rule” salah satunya, termuat dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS). Substansinya mengatur soal bagaimana PNS harus bekerja mencapai kinerja.

Mewajibkan PNS di Ngada memiliki kebun berarti menambah satu tugas sehingga Bupati harus menjamin dalam bentuk Perda atau Perbub agar Pegawai Negeri Sipil tidak melenceng dari tugas utamanya, serta tidak disalahkan di kemudian hari. Aturan yang dibuat tertulis juga mesti memperhatikan prinsip “lex superior derogat legi inferiori” di mana, hukum yang lebih rendah tingkatannya harus sesuai dengan ketentuan yang ada di atasnya.

Melihat tuntutan kinerja PNS di daerah dengan segala ketentuan yang sepenuhnya diatur oleh Pemerintah pusat, rasanya sangat sulit menerbitkan Perda mapun Perbub untuk menambah satu tugas yang baru bagi Pegawai Negeri Sipil di Ngada dalam kaitannya dengan, “wajib memiliki kebun”. Oleh sebab itu, yang dimaksudkan AP mestinya dimaknai sebagai saran, imbauan atau ajakan.

Jika pernyataan dimaksudkan sebagai bentuk saran maka, hal ini menimbulkan beberapa pertanyaan.

Pertama, apakah Bupati Ngada menjamin bahwa dengan menambah satu tugas di luar ketentuan yang mengatur kinerja Pegawai Negeri Sipil tidak mengganggu kinerja pelayananan publik dan performa birokrasi?

Kedua, apakah Bupati Ngada mau menyediakan alokasi waktu atau jam kerja pegawai agar bisa berkebun?

Ketiga, apakah Bupati Ngada menjamin kenyamanan PNS dari aspek hukum agar tidak disalahkan di kemudian hari?

Keempat, apakah rekomendasi tersebut dibangun atas dasar keyakinan bahwa saran tersebut bisa diikuti PNS?

Kelima, saran agar PNS berkebun dalam rangka memberikan teladan kepada petani. Apakah hal itu mau menegaskan bahwa permasalahan masyarakat petani selama ini berkaitan dengan hilangnya keteladanan PNS? Atau justru karena keberpihakan kebijakan anggaran?

Pelayanan publik selama ini masih menjadi catatan merah oleh masyarakat, apa lagi PNS disibukan dengan urusan “membangun teladan kepada petani melalui aktivitas kebun”.

Persoalan dasar masyarakat Ngada selama ini bukan karena keteladanan tetapi tentang keberpihakan anggaran dalam kaitannya dengan pembibitan, pupuk, perawatan, pengadaan lahan, dan hal lain yang berkaitan dengan alat produksi, kelembagaan, dan pemasaran.

Membangun teladan melalui PNS memang sebuah hal positif dengan segala risiko yang mengikutinya. Tetapi di sisi lain, hal itu justru bisa dimaknai sebagai kesalahan dalam mendeteksi kebutuhan masyarakat. Sekali lagi, kebutuhan mendasar bukan soal teladan tetapi intervensi kebijakan yang menyentuh langsung kepentingan petani.

Untuk itu, dalam upaya menggolkan “Tante Nela Paris” sebaiknya menggunakan program-program konkret terukur, sedangkan dalam urusan performa birokrasi semestinya fokus pada penataan manajemen birokrasi beserta perbaikan tupoksi di setiap dinas dan SKPD secara proporsional sehingga tidak terjadi tumpang tindih seperti selama ini.

Sebagai penutup, saya mau mengatakan bahwa profesionalisme berarti harus proporsional. Membangun pertanian dan meningkatkan produktivitas petani mesti melaui agenda kerja konkret. Biarkan petani mengurusi bidang pekerjaannya. Meningkatkan performa birokrasi harus dengan memperbaiki tata kelola manajemen birokrasi, termasuk upaya bersih-bersih yang kotor. Biarkan PNS mengurusi bidang pekerjaannya sebagai abdi negara dan pelayan publik. Itulah proporsional, jangan dicampur aduk.

Tulisan ini hanya sebuah peringatan kecil kepada Andreas Paru sebagai Bupati Ngada agar tidak menciptakan polemik. Jangan sampai lupa pada janji-janji kampanye lalu saat tongkat kepemimpinan sudah digenggam, maka yang terjadi hanyalah bualan-bualan tak berisi di hadapan masyarakat. (*)

Penulis: Bernadus Gapi, S.E., M.Pd (Aktivis, Pengelola Chanel YouTube “Akar Rumput”, Staf Pengajar UPG 1945 Kupang, Tokoh Muda Ngada tinggal di Kupang, dan Pemerhati Sosial Politik)

Komentar

News Feed