oleh

Pernyataan Ahmad Atang yang Sebut VBL Layak Jadi Capres Terlalu Tergesa-gesa

OPINI, suluhdesa.com | Beberapa hari terakhir ini, masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Timur mendapatkan sajian berita dari semua media yang cukup menarik mengenai masuknya nama Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat (VB) dalam bursa pencalonan presiden pada konvensi Partai Nasdem. Pemberitaan itu mendapatkan respon yang beragam. Sebagian masyarakat NTT merasa bangga, namun sebagiannya lagi menganggap berita yang dinaikan tersebut hanya sekadar isu untuk memelihara elektabilitas seorang VBL di mata masyarakat pada Pilgub mendatang.

Dari berbagai tanggapan masyarakat yang mendukung dan yang menolak, hadir juga  pandangan seorang tokoh Dr. Ahmad Atang sebagai Akademisi dan Pengamat Politik kondang di NTT dari Universitas Muhammadiyah Kupang. Ia mengatakan bahwa, sebagai politisi, VBL telah matang meniti karir di parlemen. Sebagai pemimpin pemerintahan, VBL mempunyai pengalaman sebagai kepala daerah. Modal ini tentu tidak terlalu berlebihan jika VBL dinyatakan layak untuk ikut konvensi Capres Partai Nasdem, (https://rakyatntt.com/ahmad-atang-vbl-layak-jadi-capres-di-konvensi-partai-nasdem/).

Saya mau membantah pernyataan di atas, dan tidak bermaksud mengerdilkan atau meremehkan buah pikiran seorang Ahmad Atang yang sudah lama memberikan pikiran-pikiran besar untuk NTT. Tidak juga bertujuan mencampuri urusan internal Partai Nasdem yang tentunya memiliki kewenangan mutlak dalam menentukan siapa saja yang akan diusung dalam bursa pencalonan Presiden di 2024 mendatang.

VBL adalah Kader Partai Nasdem, untuk itu partai berhak mengangkat namanya sesuai dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. Tetapi di sisi lain, ia adalah Kepala Daerah yang menentukan nasib NTT. Sebagai pejabat publik yang sementara mendapatkan pengawasan masyarakat atas kebijakan publik yang telah dihasilkan maka, setiap orang yang namanya masyarakat NTT sudah pasti memiliki hak pribadi dalam memberikan penilaian terhadap kinerja kepemimpinannya sejauh ini.

Kalaupun ada perbedaan perspektif antara tulisan ini dengan pandangan Pengamat Politik, Ahmad Atang, hal tersebut baiknya dijadikan sebagai bentuk diskursus publik dan bantahan akademis dengan meletakan penghormatan terhadap kebebasan berpendapat di atas segala-galanya.

Pernyataan Atang yang menyebut VBL layak jadi calon presiden dalam konvensi Partai Nasdem nampaknya terlalu tergesa-gesa karena hanya mempertimbangkan beberapa parameter secara parsial yakni, VBL sebagai politisi andal tetapi tidak melihatnya sebagai Pemimpin atau Figur yang sedang menjadi Kepala Daerah NTT saat ini.

Hanya karena sudah mapan dalam meniti karir politik di parlemen dan pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah, hal itu tidak serta merta menjadikan seorang figur layak di mata publik dalam bursa pencalonan Presiden, mengingat besarnya tanggung jawab seorang Kepala Negara.

Benar bahwa, partai memiliki hak dan kewenangan dalam menentukan figur mana yang dijual ke publik dalan bursa pencalonan Presiden. Tetapi, mengingat VBL sementara memegang jabatan publik maka,  respon penilaian publik apa lagi oleh tokoh akademisi sekaligus pengamat politik mestinya objektif. Untuk sampai pada kesimpulan layak atau tidaknya seorang figur yang dipromosikan partai, hal itu harus mempertimbangkan berbagi aspek secara rasional dan komprehensif bukan parsial.

Sepertinya, Ahmad Atang sangat hati-hati dan berbicara secara proporsional dari satu aspek yang sangat sempit sehingga sebelum sampai pada kesimpulan,  ia sudah menegaskan batasan parameter yang dipakai di mana, ia hanya menilai VBL sebagai seorang politisi. Ahmad Atang tidak berbicara melebar untuk menempatkan VBL sebagai seorang pemimpin yang sedang memegang otoritas kekuasaan di daerah.

Ahmad Atang, sebagai Akademisi sekaligus Pengamat Politik tentu memegang peranan penting dalam memberikan literasi yang baik bagi masyarakat. Setiap pandangan akademisi selalu mengandung kadar, kualitas dan mutu di atas rata-rata. Oleh karenanya, pendapat-pendapat yang dapat mempengaruhi opini dan psikologi publik harus diperhitungkan secara matang.

Dalam dunia akademik, penyimpulkan sebuah peristiwa melalui pengamatan empiris kepada beberapa variabel terbatas tentu dapat diterima sebagai sebuah proses ilmiah untuk tujuan ilmu pengetahuan. Tetapi dalam kehidupan nyata, apa lagi berkaitan erat dengan sektor publik maka, kesimpulan sebaiknya didasarkan atas pertimbangan rasional dan menyeluruh karena memiliki dampak besar bagi pola pikir masyarakat.

Penilaian prematur terhadap isu politik yang bersentuhan langsung dengan jabatan publik lalu hanya mempertimbangkan beberapa variabel parsial, sambil menggampangkan asumsi ceteris-paribus hanya akan menghasilkan kesimpulan setengah matang dan bisa ditelan bulat oleh publik. Hemat saya, politik dan kebijakan publik bagai dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan.

Pada saat mempertimbangkan aspek politik seorang pejabat publik maka,  realita pembangunan dan kebijakan publik mesti turut di dalamnya. Sayangnya,  pada saat menyampaikan pandangan bahwa nama seorang VBL layak dimunculkan dalam bursa pencalonan presiden, Ahmad Atang di satu sisi sedang mengabaikan realita pembangunan di NTT.

Pendapat ini sangat berisiko memengaruhi psikologi publik sehingga dengan menelan bulat-bulat pesan ini, publik hanya dapat menyanjung pemimpinnya sambil melupakan realita pembangunan yang ada secara rasional. Padahal, jika ditelaah lebih jauh, capaian-capaian pembangunan di NTT di bawah kepemimpinan VBL sejauh ini menjadi ukuran yang sangat penting dipertimbangkan dan tidak boleh diabaikan begitu saja.

Meletakan batasan penilaian hanya pada rekam jejak karir politik agar dapat menyimpulkan VBL layak dalam bursa pencalonan presiden 2024 menyiratkan bahwa Ahmad Atang bermain di zona nyaman. Namun, pernyataan tersebut justru dapat dipakai menjadi jualan politik bagi kepentingan Pilgub mendatang jika tidak ada upaya merasionalkannya.

Pernyataan tersebut bisa benar, bisa juga salah, bisa rasional dan objektif, bisa juga irasional dan tendensius. Benar jika dilihat dari rekam jejak VBL sebagai seorang politisi, namun belum tentu rasional dan objektif jika menilai VBL sebagai seorang pemimpin yang sedang berkuasa di daerah dengan segala realita pembangunan yang ada.

Pertanyaannya adalah, “apakah sejauh ini masyarakat sudah merasakan buah hasil pembangunan, sebagaimana janji-janji politik yang agresif dilontarkan oleh Vic-Jos di saat kampanye politik sebelumnya?

Untuk mengingat kembali berbagi hal yang telah dijanjikan VBL selama proses kampanye Pilgub 3 tahun lau, berikut dapat diuraikan 5 agenda VBL yang pernah disampaikan ke publik:

Pertama, membangun SDM menuju masyarakat yang modern melalui kemampuan teknologi dengan mengirim 2000 pemuda per tahun ke luar negeri untuk studi.

Kedua, penguatan sektor pertanian berupa penyediaan pupuk dan benih.

Ketiga,  mengatasi masalah status provinsi terbodoh, termiskin dan terkorup.

Keempat, pengadaan tekhnologi mesin untuk sumber air langsung minum.

Kelima, menaikan kesetaraan Provinsi NTT agar sejajar dan bersaing dengan bangsa-bangsa lain bukan dengan provinsi lain, (https://youtu.be/ZKTEGwMCjxk).

Kembali kepada pertanyaan, apakah sejauh ini masyarakat sudah melihat program dan kebijakan konkret dari lima hal di atas? Apakah proses pembangunan daerah saat ini telah memiliki capaian-capaian yang terukur?

Di lain pihak, realita implementasi program pengembangan Kelor, Shopia, dan kebijakan English Day, dinilai masyarakat tidak lebih dari pola-pola uji coba atau berupa model kebijakan dadakan tanpa perencanaan dan target yang jelas serta program kerja terukur melalui sebuah kajian yang baik dan benar.

Ketegasan VBL untuk mewujudkan birokrasi sehat seperti janji sebelumnya  pun belum nampak dalam tataran implementasi. Upaya birokrasi sehat mestinya ditunjukkan dengan adanya transparansi publik dan akuntabiltas di bidang anggaran. Sejauh ini masyarakat sangat sulit mengetahui informasi tentang program-program pembangunan dan berapa besar nilai anggaran di dalamnya.

Penanggulangan Covid-19 misalnya, besaran anggaran hanya disampaikan secara makro, tetapi detail penggunaannya masih sangat abstrak di mata publik.

Hal-hal yang diulas singkat di atas mestinya ikut dipertimbangkan sebelum sampai pada kesimpulan bahwa VBL layak jadi Capres di konvensi Partai Nasdem. Pernyataan seorang Ahmad Atang yang sudah dikenal di kalangan masyarakat sebagai Akademisi sekaligus Pengamat Politik memang tidak serta merta berpengaruh terhadap keputusan partai, tetapi di sisi yang berbeda, hal semacam itu dapat membangun kepercayaan publik terhadap pemimpinnya melalui cara gampang.

Dalam konteks mewujudkan public trust, maka sebagai Akademisi, pernyataan Ahmad Atang sangat resisten serta mempertaruhkan moral akademik. Pada tempat, waktu, dan kondisi yang tepat, pernyataannya dapat diterima sebagai sebuah perspektif akademisi dan tokoh kritis yang syarat akan keilmiahannya.  Namun dalam kondisi yang berbeda, hal itu hanya akan menciptakan gestur kepentingan.

Jika tidak mau dibilang mengkultuskan, orang bisa menganggap pernyataan Ahmad Atang lebih pada upaya menyanjung sambil menanggalkan segala rasionalitas yang harus dipertimbangkan. Tetapi saya lebih melihat ia sedang bermain di zona nyaman meskipun pikiran akademisnya sangat diperlukan masyarakat NTT. (*)

Penulis: Bernadus Gapi, S.E., M.Pd (Aktivis, Pengelola Chanel YouTube “Akar Rumput”, Staf Pengajar UPG 1945 Kupang, Tokoh Muda Ngada tinggal di Kupang, dan Pemerhati Sosial Politik)

Komentar

News Feed