oleh

Kades Warupele II di Ngada Diduga Manipulasi Pengadaan Rumpon

WARUPELE II, suluhdesa.com | Masyarakat Desa Warupele II, Kecamatan Inerie, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur, mengeluhkan cara kerja dan sikap dari Kepala Desa Warupele II Kletus Obaria. Menurut mereka, Kletus Obaria diduga sewenang-wenang dan diduga menyalahgunakan jabatan dan kekuasaannya selama ini. Salah satu hal yang dikeluhkan adalah, pengadaan dan penggunaan rumpon yang salah sasaran dan tidak melibatkan kelompok nelayan dari Desa Warupele II, malah diserahkan kepada warga desa lain untuk dikelola.

Hal ini disampaikan oleh beberapa informan Media SULUH DESA, Minggu (28/02/2021) lewat panggilan telepon.

Menurut mereka, pengadaan rumpon untuk menangkap ikan di lautan lepas oleh Kletus Obaria menyalahi mekanisme, penuh manipulasi, dan tidak sesuai aturan.

Rumpon yang ada dikelola oleh pihak ketiga yang bukan merupakan warga Desa Warupele II. Padahal di desa tersebut ada kelompok nelayan yang harus diberdayakan. Saat rapat untuk pengadaan rumpon, di hadapan warga yang hadir, Kletus Obaria menyampaikan bahwa, rumpon itu digunakan nelayan atau warga Desa Warupele II untuk mencari ikan supaya membantu perekonomian keluarga, dan ikan-ikan hasil tangkapan dikonsumsi warga untuk mencegah stunting. Akan tetapi dalam perjalanan, rumpon tersebut tidak pernah dilihat fisiknya, bahkan rumor yang beredar, Kletus sendirilah yang mengelola tanpa melibatkan nelayan di desanya.

“Dia Kletus Obaria, Kepala Desa Warupele II olah itu rumpon sendiri. Dia pergi cari ikan bersama stafnya, dapat dan hitung ikan sendiri. Pernah ikan-ikan yang ada dia yang jual sendiri. Terus mau omong pemberdayaan? Itu omong kosong. Uang hasil penangkapan itu di mana? Ke mana? Kami masyarakat tidak tahu. Waktu rapat untuk adakan rumpon itu saja kita berkelahi,” ungkap sumber tersebut.

Sumber lain bercerita bahwa, pada saat musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrembangdes), masyarakat mengusulkan untuk pengadaan rumpon desa.

“Nah saat rapat untuk pengadaan rumpon ini, kami beberapa masyarakat Desa Warupele II yang merupakan nelayan tidak dilibatkan dan kami tidak pernah tahu sampai hari ini seperti apa model dan bentuk rumpon milik Desa Warupele II. Padahal kalau bicara soal pemberdayaan masyarakat itu kan harus tepat sasaran. Bulan Juni tahun 2020 pada saat merancang rumpon itu, kami nelayan itu yang lebih tahu kondisi laut yang dalamnya berapa dan apa saja yang dibutuhkan sama sekali tidak diikutsertakan. Dalam perjalanan pemerintah desa atur sendiri. Saya tidak tahu juknisnya seperti apa. Saya kurang mengerti,” tuturnya.

Lanjutnya, sampai mereka tahu bahwa rumpon milik Desa Warupele II sudah ada, kelompok nelayan ini mendapat surat rapat dari Kepala Desa Warupele II Kletus Obaria, tanggal 3 Agustus tahun 2020 yang berisi tentang undangan untuk rapat pelaksanaan rumpon.

Jadi, lanjutnya, “saya berpikir kalau rapat pelaksanaan, berarti sudah ada rumpon. Saya baca saya rasa tidak sesuai lalu saya beritahu teman-teman. Kebetulan saya sebagai sekretaris nelayan dan menurut teman-teman mereka juga tidak mengerti. Menurut saya sebagai sekretaris nelayan harusnya undangan ini untuk undangan perancangan rumpon karena yang tahu tentang laut yah kami, dan pemerintah desa hanya siapkan dana. Saat undang kami tanggal 3 Agustus 2020 kami tidak hadir lalu tanggal 4 Agustus 2020 susul lagi undangan, bahkan Linmas datang cari kami di setiap rumah. Saya secara terang-terangan mengatakan tidak ikut karena menurut saya prosedurnya sudah salah dan undangan itu ada saya simpan.”

Sumber itu pun lalu mencari tahu tentang keberadaan rumpon. Hasil penelusurannya membuahkan hasil. Rumpon itu sudah ada dan dirinya pun melaporkan ke Ketua BPD Warupele II Aloysius Loy Turu.

Yang mengerjakan rumpon itu bernama Yohanes Suli tinggal di Gemo, Kecamatan Aimere. Biaya pengerjaan rumpon sebesar lima juta rupiah. Dalam RAP itu rumpon dikerjakan dengan lama waktu 111 hari.

“Jadi lama kerja rumpon itu sama seperti lama hari kerja proyek. Padahal kami nelayan yang biasa kerja rumpon itu waktu hanya satu minggu sudah selesai. Kami curiga itu kepala desa buat seperti itu hanya mau hambur-hamburkan uang. Rumpon itu kalau nelayan kerja bersama dalam kelompok lamanya hanya satu minggu. Yohanes Suli yang kerja rumpon itu minta RAP pengerjaan rumpon karena semua yang di dalam RAP itu kepala desa tidak tanggung. Bahan untuk kerja rumpon, Yohanes Suli sendiri yang tanggung. Kalau semua bahan untuk kerja rumpon disiapkan oleh yang kerja rumpon, terus itu uang semua ke mana? Yohanes Suli yang kerja rumpon itu tidak mau tanda tangan berita acara pada saat selesai kerja rumpon. Sebab kepala desa belum berikan nota belanja. Kepala desa belum selesaikan bagian-bagian tertentu makanya Yohanes Suli tidak mau tanda tangan itu berita acara pengerjaan rumpon. Kepala desa dan Yohanes itu kerja sama untuk pengadaan rumpon. Menurut Yohanes Suli sampaikan bahwa, sebenarnya rumpon itu dia jaga selama setahun. Nanti setelah itu baru serahkan ke kepala desa. Namun dalam perjalanan panenan ikan sudah nampak dan banyak maka kepala desa ambil alih dan minta orang lain yang urus. Yohanes Suli ini kecewa dengan Kletus Obaria,” tuturnya.

“Selanjutnya saya lapor ke Ketua BPD. Saya tanyakan, rumpon ini diperuntukkan untuk siapa? Harusnya rumpon ini sasaran untuk nelayan di Desa Warupele II. Saya bertanya lagi, ternyata BPD tidak menerima undangan dari Kepala Desa Warupele II dan mereka tidak tahu. Saya bertanya, ini uang desa kenapa bapak tidak tahu? Selama ini saya dengar BPD Warupele II hanya ada nama, fungsinya untuk apa? Mestinya setiap dana yang masuk dan keluar BPD harus tahu. Saya lalu minta Rancangan Anggaran Biaya (RAB) Desa Warupele II suntuk saya pelajari. Ternyata saya temukan banyak kejanggalan,” urainya.

Hal lain yang ditemukannya adalah, pengadaan bahan-bahan untuk pembuatan rumpon milik Desa Warupele II dari Makasar harus diturunkan di Labuan Bajo, kemudian diangkut dan dibongkar di Desa Warupele II. Namun, dalam perjalanan dari Makasar malah diturunkan di Pelabuhan Marapokot Mbay lalu diturunkan di Gemo Aimere.

“Ini salah. Saya rasa kecewa. Saya bicara dengan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK). Mereka jawab, ini dialihkan ke bendahara desa. Bendahara desa hanya tahu angka uang tetapi uang fisik tidak dipegang bendahara. Aneh ini. Kepala Desa Kletus Obaria yang pegang uang itu dan gunakan sendiri. TPK yang kelola rumpon itu hanya nama karena semua dikelola oleh kepala desa. Rumpon dikelola kepala desa,” katanya kesal.

Di Desa Warupele II ada 2 kelompok nelayan. kelompok nelayan itu tidak dibantu oleh Pemerintah Desa Warupele II.

“Tidak ada bantuan dari siapa-siapa untuk kami. Kapal, alat-alat tradisional untuk tangkap ikan itu kami punya sendiri. Hanya disahkan oleh kepala desa dan kami dapatkan SK. Kami nelayan di Desa Warupele II mau kelola rumpon itu untuk membantu masyarakat di desa ini dan menaikan pendapatan desa, tetapi karena prosedur sudah salah kami tidak mau. Kami dapat informasi kalau rumpon masih ada dan berada di tengah laut di Manggarai timur. Fisik rumpon saya tidak tahu sama sekali,” ucapnya.

Sumber yang lain lagi dengan nada marah menceritakan bahwa, Kepala Desa Kletus Obaria bersama aparat Desa Warupele II yang memakai rumpon itu. Tidak diserahkan kepada kelompok nelayan.

“Hanya mereka saja yang pakai. Bukan nelayan. Kami pelajari juknis. Namanya sebuah proyek uang tersebut harus dari bendahara desa ke bendahara TPK, baru ke bendahara kelompok nelayan kalau misalnya ada kelompok nelayan. Sehingga kepala desa hanya mengontrol atau mengevaluasi sejauh mana kegiatan nelayan. Anehnya rumpon itu bagaimana cara bisa ada? Kepala Desa Warupele II bersama stafnya curi kami punya tanda tangan. Padahal dari tanggal 3 Agustus 2020 sampai rumpon itu diceburkan ke tengah laut kami tidak pernah tahu dan tidak pernah ikut, tidak pernah tanda tangan. Saya sebagai pengurus kelompok tidak tahu menahu dengan tanda tangan itu makanya saya bingung. Mengapa rumpon bisa dibawa ke tengah laut untuk pakai tangkap ikan, sedangkan orang yang buat itu rumpon sedang menunggu kapan rumpon diceburkan ke laut. Untuk serah terima makanya mereka merekayasa tanda tangan kami dua kelompok nelayan ini,” imbuhnya.

Selama ini, tambahnya, “Kepala Desa Warupele II Kletus Obaria menyampaikan alasan bahwa karena kami diundang tidak hadir atau tidak datang, dia tetap adakan rumpon itu. Saya jawab begini, yah, kami tidak mau. Kamu yang makan, kami yang pikul. Itu kami tidak mau karena dana itu porsinya untuk nelayan. Yang jelas harus ke kelompok nelayan bukan orang lain yang kelola lalu kami dapat getahnya kami tidak mau. Saya sudah lapor lagi ke BPD tetapi sampai sekarang tidak ada respon makanya banyak yang memberikan saran ke saya untuk laporkan saja ke polisi. Tetapi saya masih berpikir karena tidak tahu caranya. Saya tidak terima itu yang rekayasa kami punya tanda tangan. Kamu makan isi kami makan tulang.”

Yang lainnya menambahkan bahwa, rumpon Desa Warupele II itu ada dan kini dikelola oleh warga Desa Aimere Timur yang berasal dari Ende.

“Yang kelola itu orang Ende dan bukan warga desa sini. Pak Kades selama ini dapat keuntungan banyak dari setoran hasil penangkapan ikan lewat rumpon itu. Jadi masyarakat Desa Warupele II kalau mau beli ikan pergi ke Aimere atau tunggu orang bawa ikan dari tempat lain,” ujarnya sambil mengharapkan supaya Pemerintah Desa Warupele II transparan dalam menjalankan roda pemerintah maupunpembangunan di masyarakat.

Oleh karena itu melalui Media SULUH DESA, warga Desa Warupele II meminta atensi publik, aktivis, dan jurnalis untuk mengawal kinerja Kletus Obaria.

“Kami berani sampaikan ini karena kami yakin akan ada yang bisa bantu kami masyarakat yang tertindas. Kami ada bukti yang kuat. Kebiasaan buruk Kletus Obaria sebagai Kepala Desa Warupele II adalah orang-orang yang berpikiran cerdas, mau desa ini maju tidak dilibatkan atau diundang saat rapat atau diskusi. Dia hanya undang orang-orang yang gampang dia atur dan mau ikut keputusannya yang salah. Warga Desa Warupele II yang kritis dia pasti benci,” timpalnya.

Dengan penuh sesal ia menyampaikan bahwa, kalau mau bicara untuk pemberdayaan masyarakat mengapa rumpon tersebut diserahkan ke orang dari Ende, warga Desa Aimere Timur yang adalah warga desa lain.

“Di desa ini kan ada nelayan. Terus kami ini beli ikan dari orang yang datang jual dari Aimere. Nah ini rumpon buat apa? Kami sudah pernah laporkan ke Camat Inerie Ignasius Dhedho dan saat dipanggil camat, kepala desa bersama kami hadir. Dan saat ditanya camat, kepala desa menjawab bahwa betul rumpon itu dia yang kelola. Kami berharap ada rumpon desa ini, masyarakat Desa Warupele II dapat terbantu. Mau pergi ke laut kepala desa yang pergi, mau tangkap ikan kepala desa yang turun, yang terima hasil dan jual ikan juga kepala desa. Terus di mana pemberdayaan untuk masyarakat desa,” tohoknya.

Yohanes Suli dari Gemo yang mengerjakan rumpon milik Desa Warupele II, saat dihubungi menjawab, normalnya biaya pengerjaan rumpon itu 50 juta rupiah lengkap dengan peralatan.

“Milik Desa Warupele II itu saya yang kerja termasuk yang datangkan bahan dari Makassar sampai tiba di tempat saya di Gemo. Hanya proses pengerjaan dari awal itu tidak dibicarakan. Sampai hari ini saya tidak tahu yang benar RAP itu biayanya berapa. Kepala Desa Warupele II Kletus Obaria datang sampaikan ke saya kalau proses pengadaan rumpon ini menuai konflik dari masyarakatnya. Biaya pengerjaan itu tidak ada,” jawab Yohanes Suli.

Saat disinggung tentang berapa biaya yang dibayarkan oleh Pemerintah Desa Warupele II kepada dirinya karena telah mengerjakan rumpon, Yohanes Suli dengan buru-buru menjawab bahwa dirinya sedang sibuk sambil mematikan telepon.

Bendahara Desa Warupele II Mariana Ila dihubungi Media SULUH DESA, Senin (01/03/2021) Pukul 11.29 WITA menjawab dengan nada marah.

“Biaya rumpon itu diambil dari Dana Desa sebesar Rp 65.777.000. Yang kelola rumpon milik Desa Warupele II oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK). Hasil rumpon itu dibagi tiga. Bagi ke pihak ketiga yang kelola rumpon, bagi sewa perahu, dan ke desa. Perahu motor yang disewa itu milik orang Ende yang kelola rumpon itu juga,” sahutnya dengan nada ketus.

Media SULUH DESA yang sedang berbicara dengan Bendahara Mariana Ila mendengar di balik telepon ada seseorang berbisik. Entah apa yang dibisiknya. Sehingga Mariana seperti kebingungan dan saat menjawab suaranya penuh dengan keraguan.

Kepala Desa Warupele II Kletus Obaria dikonfirmasi Senin (01/03/2021) Pukul 10.25 WITA.

Media SULUH DESA menyampaikan aduan masyarakat tentang pengadaan dan pengelolaan rumpon di Desa Warupele II yang tidak tepat sasaran, Kletus balik bertanya, “siapa yang bilang?.”

Kepala Desa Warupele II Kletus Obaria (paling kanan) bersama pengelola rumpon.

“Pengadaan rumpon itu sudah sesuai dengan penetapan oleh TPK Desa Warupele II. Lalu kita minta pihak ketiga untuk pengadaan rumpon itu. Sudah dilakukan pengadaan dan sudah digunakan, serta sudah ada hasil,” jawab Kletus.

Saat disampaikan bahwa pengelolaan rumpon dilakukan oleh yang bukan warga Desa Warupele II, ia menjawab, “kalau nelayan di sini mau pergi pakai silakan. Tidak ada yang larang. Saya sendiri tidak larang sama sekali. Rumpon ada tapi sudah lepas. Terus terang, pak. Nelayan yang omong itu mereka punya kapal dan sarana penangkap ikan. Hanya dibiarkan di darat dan tidak pernah turun ke laut. Saya sudah foto. Barang milik mereka itu mubasir. Nah untuk rumpon itu saya sudah siapkan untuk warga Desa Warupele II yang nelayan tapi tidak ada satu pun yang pergi pakai. Kalau untuk dijadikan sumber pendapatan mereka saya tidak larang sekalipun. Rumpon itu saya berikan untuk masyarakat supaya ada peningkatan ekonomi masing-masing keluarga. Nah karena tidak ada yang pakai maka kami kerja sama dengan pihak ketiga. Dan hasilnya dibagi juga untuk pendapatan desa. Prosedurnya lewat TPK Desa Warupele II.”

Untuk pengadaan rumpon, ujar Kletus, “kami lakukan lewat rapat penetapan tetapi masyarakat itu tidak mau datang. Ada beberapa warga yang kami kirimkan undangan tetapi tidak mau datang. Mereka kepala batu. Warga Desa Warupele II Kepala Batu. Berita acara pertemuan itu lengkap kok. Ini laporan dan aduan ke media hanya sepihak. Kalau ada audit oleh pihak berwenang, saya siap diperiksa. Saya lakukan tidak pernah di luar dari mekanisme yang ada.”

Lalu bahan untuk membuat rumpon yang dibawa dari Makassar namun lewat Pelabuhan Marapokot di Mbay dan turun di Gemo, dirinya berkata bahwa benar seperti itu karena ada kapal yang lebih cepat lewat Marapokot.

“Dan saya pakai pihak ketiga untuk kerja itu sampai selesai. Lalu saat rumpon itu dilepas ke laut semua masyarakat tahu itu dan bersama pergi ke laut. Rumpon itu sekarang masyarakat pakai. Tetapi nelayan di sini yang tidak ada sarana menangkap ikan mereka mau pergi tangkap pakai apa? Rumpon itu sekarangTPK yang pakai dan sudah ada hasilnya untuk meningkatkan pendapatan desa. Pihak ketiga itu pakai sudah setahun dan mereka sangat bertanggung jawab. Pihak ketiga itu benar bukan warga Desa Warupele II sebab dia yang buat itu rumpon dan saya minta dia yang kelola. Dia juga sering buat rumpon seperti itu. Saya yakin masyarakat desa di sini tidak tahu cara kerjanya,” jelas Kletus.

Saat ditanya, apakah dirinya memalsukan tanda tangan warga untuk pengadaan dan pengelolaan rumpon, Kletus mempersilakan warganya untuk melaporkan ke pihak berwajib dan menggugatnya kalau dirinya melakukan pemalsuan tanda tangan.

“Silakan mereka proses saya. Dan yang adukan saya ke media ini tidak benar. Bha’i remo ngata (ini tidak tepat),” protesnya.

Camat Inerie Drs. Ignasius Dhedho saat ditelepon media ini, Selasa (02/03/2021) pagi untuk dimintai penjelasannya terkait masalah pengadaan rumpon di Desa Warupele II dan pernah diadukan oleh masyarakat kepada dirinya, mengatakan kalau dirinya sudah menindaklanjuti dan telah memanggil Kletus Obaria ke kantor camat untuk melakukan klarifikasi.

Menurut penjelasan Kepala Desa Warupele II di hadapannya saat itu bersama staf yang lain bahwa, dari awal mereka telah bersepakat bersama kelompok nelayan di Desa Warupele II untuk pengadaan rumpon. Namun, dalam perjalanan, kelompok nelayan ini tidak bergabung lagi dan tidak aktif. Karena rumpon itu sudah ada dan sudah jalan atau sudah diturunkan di laut, kepala desa ambil alih untuk kelola.

“Saya menyarankan kepada Kepala Desa Warupele II, kalau bisa sebagai pemimpin, panggil kembali kelompok nelayan yang sebelumnya pernah bersama supaya berdayakan mereka kembali. Hanya kemudian nelayan itu tidak mau bergabung lagi, saya belum sempat konfirmasi ke mereka,” ucap Ignasius.

Ketua BPD Warupele II Aloysius Loy Turu saat dihubungi berkali-kali lewat panggilan telepon, nomor handphone-nya tidak aktif. Demikian pula Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Ngada Yohanes Watu Ngebu. Pesan yang dikirimkan kepadanya lewat WhatsApp tidak dibalas padahal pesan itu menunjukkan telah dibaca atau centang biru. (fwl/fwl)

Komentar

News Feed