oleh

Kudeta Militer di Myanmar: Bila Demokrasi Hilang Bagaimana Nasib Rakyatnya?

OPINI, suluhdesa.com | Negara tanpa demokrasi? Bagaimana dengan nasib rakyat? Apakah mereka akan disampingkan atau diabaikan? Negara tanpa demokrasi akan menyebabkan suatu masalah yang besar bagi negara itu sendiri dan khususnya bagi masyarakat yang tinggal di negara itu. masalah ini juga akan menyebabkan kerugian besar di beberapa sektor tertentu khususnya perekonomian negara.

Pengantar

Berbicara tentang demokrasi tentunya tidak lepas dari radix atau akar dari demokrasi itu sendiri yakni rakyat atau masyarakat yang tinggal di suatu negara tertentu. Berbicara tentang demokrasi pasti berbicara tentang relasi antara rakyat dengan kepentingan rakyat itu sendiri atau rakyat dengan pemerintah. Rakyat atau masyarakat dikenal sebagai kaum elektoral yang mempunyai peran penting dalam hal memilih pemimpin negaranya atau anggota lainnya. Tanpa rakyat, suatu tempat atau wilayah tertentu, tidak akan bisa disebut sebagai sebuah negara karena berbicara tentang negara, rakyatlah menjadi nomor satu dalam membentuk sebuah negara.

Fakta

Berbicara tentang demokrasi, negara tetangga kita yang biasa dijuluki dengan Golden Land (Myanmar) sedang mengalami permasalahan yang besar. Masalah ini pula menjadi berita panas di Negara Myanmar sendiri dan menjadi berita hangat di negara-negara yang lain. Ini berkaitan dengan Kudeta Militer yang dilakukan oleh Jenderal Senior Min Aung Hlaing yang diterapkan di Negara Myanmar. Adanya kudeta militer ini, membuat masyarakat Myanmar menjadi resah. Jika adanya kudeta militer ini, maka dengan sendirinya  nilai demokrasi di Negara Myanmar akan hilang. Ini pula akan memyebabkan masalah besar bagi Negara Myanmar sendiri atau bagi negara-negara lain.

Masalah

Kudeta militer akan menyebakan perubahan pada proses transisi demokrasi. Tampak pada permasalahan yang terjadi, begitu banyak masyarakat Myanmar yang melakukan unjuk rasa di Yangon.[1] Tujuan dari masyarakat Myanmar adalah agar demokrasi tetap diberlakukan di negara mereka. Bila demokrasi hilang dari Negara Myanmar bagaimana dengan nasib rakyatnya? Maka tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan bersama tentunya dengan sendirinya akan hilang.

Untuk mewujudkan kesejahteraan bersama atau bonum commune, diperlukan mentalitas yang sesuai, yakni keprihatinan yang efektif untuk kepentingan kesejahteraan bersama, semangat gotong royong, prinsip solidaritas yang membuat manusia, terutama pemimpin yang yang menentukan, tahu, mau, mampu, dan sanggup mengutamakan kepentingan umum di atas dan bukan kepentingan diri sendiri atau golongan tertentu.[2]

Bukan hanya itu saja adanya kudeta militer ini menjadi sorotan bagi negara-negara lain khususnya negara-negara yang bergabung dalam ASEAN. Myanmar merupakan negara yang tergabung dalam ASEAN. Myanmar juga pernah menjadi ketua ASEAN pada tahun 2014. Melihat masalah ini, tentunya ASEAN mempunyai perhatian khusus terhadap Negara Myanmar ini. Walaupun kita tahu, ada prinsip non-interferensi yakni tidak ada campur tangan pada urusan dalam negeri anggota.

Dampak lain dari kudeta militer ini adalah menipisnya perekonomian Myanmar. Di tengah masalah Global yakni Pandemi Covid-19, perekonomian Myanmar juga mengalami penurunan. Ditambah adanya kekhwatiran, jika rezim militer berkuasa, maka investasi dari negara-negara asing mengalami perubahan. Investor-investor barat yang hadir selama satu dekade terakhir siap menarik investasinya.

Fitch Solutions dalam risetnya menyatakan, prospek pertumbuhan ekonomi Myanmar sangat bergantung pada proyek infrastruktur dan investasi asing langsung.[3]

Pendapat

Melihat fakta dan dampaknya, apakah yang akan terjadi ke depannya terhadap negara Myanmar? Apakah Kudeta militer ini akan tetap berlangsung dan apakah demokrasi akan hilang dari negara Myanmar? Terus bagaimana dengan masa depan warga Myanmar?

Setiap warga negara tentunya ingin dan mau bila negaranya hidup dalam kedamaian dan penuh kesejahteraan. Rakyat mana yang mau, bila di negaranya terjadi permasalahan atau tidak adanya kesejahteraan bersama? Tentunya tidak ada. Semuanya ingin agar negaranya hidup dalam damai. Begitu pula berbicara tentang demokrasi. Setiap warga negara tentunya mau bila negaranya hidup dalam suatu nilai demokrasi. Adanya demokrasi, rakyat akan lebih diperhatikan dan harapan rakyat demi kepentingan bersama pasti akan terwujud.

Oleh karena itu, Demokrasi harus dihidupkan kembali di Negara Myanmar karena tanpa demokrasi Myanmar akan mengalami permasalahan yang berkepanjangan. Bila kudeta militer ini terus berlanjut maka aksi unjuk rasa dari rakyat Myanmar akan terus dilakukan. Begitu pula dari sektor perekonomian pastinya akan mengalami perubahan yang drastis. Melihat masalah yang ada perekonomian Myanmar juga mengalami penurunan akibat Covid-19.  Oleh karena itu, bila kudeta militer ini tetap berlaku, negara-negara asing juga akan menarik investasinya dan ini juga akan membawa dampak pada perekonomian Myanmar. Mengingat prospek pertumbuhan ekonomi Myanmar sangat bergantung pada proyek infrastruktur dan investasi asing.

Harapan dari masyarakyat Myanmar tentunya ingin memperjuangkan kembali agar nilai demokrasi di negara mereka dapat diberlakukan kembali. Harapan dari kita tentunya sama seperti apa yang diharapkan oleh masyarakat Myanmar sendiri. Semoga dengan kesepakatan dan keputusan kolektif, masalah yang terjadi sekarang dapat mereka selesaikan. Semoga mereka menemukan jalan yang terbaik dalam mencari jalan keluar dari masalah ini. (*)

Sumber:

[1] Antara Yangon dan Jakarta, Kompas No, 220/Tahun 56, 8/02/21, hlm 4

[2] Anicetus B. Sinaga, OFM Cap., dkk., Etos dan Moralitas Politik, (Yogyakarta: Kanisius, 2003), hlm 15.

[3] Myanmar Kembali ke Titik Nol,Kompas No, 220/Tahun 56, 8/02/21, hlm 4

Penulis: Sebastianus Julian Harjoni (Mahasiswa Fakultas Filsafat Universitas Katolik Widya Mandira Kupang)

Komentar

News Feed