oleh

Neneng Pakai Uang Negara, Kadis Sosial Ngada Cabut LP, GUD: Saya akan Gugat

-Berita, Daerah-3.317 views

BAJAWA, suluhdesa.com | Tokoh Muda Ngada dan Praktisi Hukum, Greg Upi Dheo atau yang biasa dikenal dengan nama GUD, mengecam tindakan Kepala Dinas Sosial Ngada, Yohanes Vianey Siwe yang mencabut laporan polisi terkait penyalahgunaan uang negara yang dilakukan oleh Mantan Bendahara Dinas Sosial Ngada, Neneng Prihatin. Greg juga menyampaikan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Neneng yang menggunakan uang milik negara adalah perbuatan korupsi dan tindakannya itu melanggar hukum, serta harus diproses walaupun Neneng telah melakukan pengembalian uang yang diambilnya dengan cara mencicil.

“Saya sebagai praktisi hukum menyoroti tindakan yang dilakukan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Ngada Yohanes Vianey Siwe sangat tidak bijaksana. Sangat tidak mencerminkan sikap warga negara yang taat pada hukum. Karena bagaimanapun itu uang negara bukan uang pribadinya. Kalau uang pribadinya yang disalahgunakan Neneng, silakan saja Neneng mencicil kembali. Neneng dapat dimediasi atau lewat jalur kekeluargaan atau apapun itu agar uang itu dapat dikembalikan. Memang itu uangnya kepala dinas? Bukan kan? Itu kan uang milik negara,” kecam Greg, saat dihubungi Media SULUH DESA, Jumat (26/02/2021) pukul 11.00 WITA.

Kalau menurut hukum, kata Greg, penyalahgunaan uang negara yang dilakukan Neneng Prihatin wajib untuk dilaporkan ke Aparat Penegak Hukum agar negara bisa menuntut pengembalian.

“Ya mungkin lewat proses hukum bahwa kamu harus mengganti kerugian negara sebesar sekian. Begitu. Dalam delik pidana korupsi, setahu saya sebenarnya pengembalian uang yang dilakukan Neneng itu tidak menghapuskan tindak pidana yang terjadi. Itu dari delik korupsi lho. Jadi langkah yang ditempuh Kepala Dinas Sosial Ngada itu sangat tidak bijaksana dan tidak bertanggung jawab. Kepala Dinas sangat tidak mencerminkan sikap warga negara yang taat akan hukum,” tegas Greg.

Greg berharap penuh bahwa Aparat Penegak Hukum di Ngada akan segera mengambil alih masalah ini. Karena kasus ini sudah terang benderang. Ada pengembalian uang oleh Neneng, artinya ada pengakuan bahwa itu sudah terjadi tindak pidana korupsi.

“Neneng yang menyalahgunakan uang negara, itu melanggar pasal tindak pidana korupsi. Itu sudah jelas. Apalagi sudah ada pengakuan dan ada kesepakatan untuk mengembilikan uang itu. Itu delik-delik korupsi yang sudah terbukti. Sekarang buat apa Neneng mengaku kalau dia tidak melakukan hal itu? Bahwa uang itu sudah dia pakai makanya dia bersedia untuk mengembalikan ke Dinas Sosial Ngada. Artinya memang sudah ada pengakuan. Dari delik pidana korupsi itu sudah terpenuhi unsur-unsurnya,” jelas Greg.

Ia menandaskan bahwa, dalam delik pidana korupsi ini, cara Neneng mengembalikan uang yang dipakainya itu tidak menghapus tindak pidana.

“Walaupun dia kembalikan uang selama ini tetapi pidana tetap berlaku. Satu hal lagi yang saya soroti adalah jangan lupa bahwa apapun tindak pidana ini diatur oleh hukum. Langkah yang dilakukan Kepala Dinas Sosial Ngada dengan mencabut laporan polisi (LP) itu sangat salah dan tidak sesuai aturan. Tidak dapat dibenarkan. Kepala Dinas Sosial Ngada juga bisa mendapat delik pidana. Dalam KUHP Pasal 164 mengatur bahwa setiap warga negara yang mengetahui tindak pidana apapun wajib melaporkan ke pihak berwajib. Bukan malah Kepala Dinas Sosial Ngada mencabut laporan dan menyelamatkan Neneng. Memang itu uang pribadi? Ini bukan uang pribadi. Sekali lagi Kepala Dinas Sosial Ngada harus sadar bahwa Neneng menyalahgunakan uang negara,” imbuh Greg.

Greg menambahkan, Kepala Dinas Sosial Ngada tidak memiliki kewenangan apapun untuk mencabut laporan polisi untuk memproses penyalahgunaan uang negara yang dilakukan Neneng. Polisi juga yang menerima permintaan pencabutan laporan itu sangat keliru. Ini bukan delik aduan. Ini murni delik korupsi. Polisi yang menerima pencabutan laporan yang diminta kepala Dinas Sosial Ngada itu tidak dapat dibenarkan secara hukum.

“Itu tidak boleh. Sekali lagi ini bukan delik aduan. Kalau delik aduan silakan saja polisi menerima permohonan kepala dinas sosial untuk mencabut laporan polisi yang ada. Saya tidak akan tinggal diam dengan hal ini. saya akan melakukan gugatan hukum baik kepada Kepala Dinas Sosial Ngada Yohanes Vianey Siwe, maupun kepada Neneng Prihatin,” sambung Greg.

Greg Upi Dheo yang kini fokus pada pelayanan hukum bagi masyarakat Ngada menyampaikan bahwa, Neneng wajib untuk dihukum sekalipun ia telah mengembalikan uang negara yang dipakainya. Kepala Dinas Sosial Ngada juga harus diperiksa oleh polisi karena dia tahu bahwa Neneng bersalah namun tidak mengambil langkah hukum. Mencabut laporan polisi dan meminta Neneng mengembalikan uang itu bukan kewenangan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Ngada Yohanes Vianey Siwe.

“Itu kewenangan yang diputuskan dalam pengadilan. Sekali lagi saya tidak akan diam. Saya akan menggugat apalagi polisi menerima permintaan kepala dinas untuk mencabut laporan polisi. Saya akan melakukan gugatan hukum. Ini preseden buruk. Masa kasus korupsi diselesaikan dalam lingkaran kepala dinas? Ini membuktikan bahwa penegakan hukum di Kabupaten Ngada sangat buruk. Saya berharap Bupati Ngada Bapak Andreas Paru dan Wakil Bupati Ngada Raymundus Bena yang baru saja terpilih dan baru dilantik untuk melakukan penegakan hukum kalau ada indikasi korupsi dalam birokrasi. Kalau ada kasus korupsi, serahkan ke aparat hukum supaya ada efek jera bagi yang lainnya. Jangan diselesaikan sendiri. Apalagi pakai istilah omong ke dalam. Jangan pakai cicil mencicil setelah mengambil uang negara. Memangnya uang pribadi? Ini uang negara, bro,” tutup Greg. (fwl/fwl)

Komentar

News Feed