oleh

Goa: Diduga Kuat Proses Lelang BP2JK Wilayah NTT Syarat KKN

JAKARTA, suluhdesa.com | Saat ini pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Timur era Presiden Jokowi menjadi prioritas utama melalui alokasi APBN mengingat APBD NTT rendah dan masuk kategori Provinsi dengan angka kemiskinan nomor 3 di Indonesia. Fakta membuktikan bahwa potensi-potensi unggulan NTT di sektor petanian, peternakan, kelautan, dan pariwisata serta SDM-nya sangat luar biasa namun belum dikelola secara profesional dan maksimal.

“Perhatian Negara ke NTT melalui alokasi dana APBN untuk mempercepat pembangunan di NTT diharapkan tidak disalahgunakan melalui kongkalikong oknum-oknum Pejabat Kementerian dan Lembaga berkolusi dengan kaum kuat modal dari Jakarta dan mengabaikan Pengusaha Lokal di NTT,” tegas Gabriel Goa, Koalisi Masyarakat Pemberantasan Korupsi (KOMPAK) Indonesia dalam rilisnya yang diterima media ini, Kamis (25/02/2021) pukul 10.00 WITA.

Terpanggil untuk pencegahan terhadap praktik KKN dalam realisasi proyek Negara melalui dana APBN, maka KOMPAK Indonesia mendesak Inspektorat dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) bekerja sama dengan Kejaksaan Tinggi NTT dan Polda NTT untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Wilayah NTT jika ditemukan adanya dugaan kuat KKN.

“Agar segera diproses hukum tanpa pandang bulu. Fakta membuktikan selama ini diduga kuat proses lelang BP2JK Wilayah NTT syarat KKN dan mengabaikan Peraturan Perundang-undangan dan juklak serta juknisnya seperti proses lelang peringkat 13 yang memenangkan paket pekerjaan untuk paket pekerjaan Irigasi di Kabupaten Malaka Tahun Anggaran 2021,” ungkapnya.

Fakta hukum lain, kata Goa, perusahaan yang beberapa dokumennya sudah mati dimenangkan oleh Panitia Lelang Proyek Jalan di Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2021.

“Ada lagi bukti PPK terlibat  langsung dalam pekerjaan Proyek di Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2019 diduga kuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebelum paket dilelangkan sudah bocor terlebih dahulu kepada oknum pengusaha luar paket pekerjaan di wilayah perbatasan Belu,” terangnya.

Lanjut Goa, ada lagi proyek perbatasan  di Kabupaten Belu hanya oknum pengusaha luar yang mengerjakan paket pekerjaan proyek jalan nasional dan Pokjanya yang sama juga memenangkan oknum pengusaha tersebut diduga kuat sudah diketahui perusahaan tersebut tidak mengantongi izin lingkungan untuk  Asphalt Mixing Plant (AMP).

“Kami mendesak Kapolri dan Kejaksaan Agung bekerja sama dengan Kementerian PUPR mendukung Kapolda NTT dan Kejati NTT untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terkait dugaan kuat praktik KKN dalam proyek-proyek APBN di NTT,” ucap Direktur Pelayanan Hukum dan HAM PADMA Indonesia ini.

KOMPAK Indonesi juga mendesak KPK RI dan Komisi III DPR RI untuk melakukan pengawasan terhadap adanya dugaaan mafiosi KKN dalam proyek-proyek Negara lewat APBN di NTT. (fwl/fwl)

Komentar

News Feed