oleh

Disebut Salah Gunakan Uang di Dinsos Ngada, Ini Jawaban Neneng Prihatin

BAJAWA, suluhdesa.com | Neneng Prihatin yang merupakan staf pada Kantor Dinas Sosial Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur, melakukan hak jawab terhadap pemberitaan media ini edisi, Rabu (24/02/2021) tentang penyalahgunaan keuangan sebesar 183 juta rupiah lebih yang dilakukan dirinya sebagai Bendahara Dinas Sosial Ngada tahun 2019 dan menjadi temuan Inspektorat Ngada tahun 2020.

Kepada Media SULUH DESA, Kamis (25/02/2021) pukul 19.00 WITA lewat panggilan telepon, Neneng menyampaikan bahwa uang milik Dinas Sosial Ngada itu dipakainya hanya sebesar Rp 144.692.764. Neneng menjelaskan jika kewajiban dari dirinya untuk menggantikan uang tersebut sebagai bentuk tanggung jawabnya seperti yang telah dijanjikannya di hadapan Inspektorat Ngada telah selesai ia lakukan.

“Jadi keterangan Bapak Kepala Dinas Sosial Ngada Yohanes Vianey Siwe yang mengatakan kepada media ini bahwa saya masih memiliki kewajiban yang harus saya selesaikan sebesar Rp 34.000.000 lebih itu tidak sesuai. Karena berdasarkan LHP dan bukti setoran yang sudah saya cek, saya sudah selesaikan. Nah uang sebesar itu yang belum digantikan menjadi tanggung jawab siapa? Siapa yang gunakan? Itu saya tidak tahu,” ungkap Neneng.

Berdasarkan bukti setoran Neneng untuk menggantikan keuangan milik Dinas Sosial Ngada yang dipakai dirinya dan dikirimkan kepada media ini dituliskan sebagai berikut;

  1. Tanggal 2 Maret 2020, Neneng menyetor Rp 13.000.000.
  2. Tanggal 10 Maret 2020, Neneng menyetor Rp 8.375.000.
  3. Tanggal 29 Maret 2020, Neneng menyetor Rp 60.000.000.
  4. Tanggal 31 Maret 2020, Neneng menyetor Rp 30.000.000.
  5. Tanggal 3 Juni 2020, Neneng menyetor Rp 3.000.000.
  6. Tanggal 16 Juni 2020, Neneng menyetor Rp 20.000.000.
  7. Tanggal 17 Juni 2020, Neneng menyetor Rp 10.317.973.

Menurut pengakuan Neneng, pada hari Rabu (24/02/2021), Kadis Siwe memanggil dirinya untuk menjawab pertanyaan wartawan terkait penyalahgunaan keuangan yang dilakukannya. Akan tetapi, Kadis Siwe memintanya untuk menjawab pertanyaan wartawan sesuai arahan dari dirinya dan dijawab dengan menggunakan handphone miliknya.

“Selama ini saya dengar kalau Wartawan Media SULUH DESA meminta nomor saya untuk melakukan konfirmasi dengan saya langsung. Akan tetapi Bapak Kadis tidak pernah mengizinkan. Kata Bapak Kadis, kalau ada nomor baru yang masuk jangan diangkat. Saya ini bingung. Lalu saat kemarin ada wawancara dari wartawan, Bapak Kadis mengatur saya untuk menjawab semua pertanyaan dari wartawan,” terang Neneng.

Selanjutnya Neneng menambahkan bahwa, sejak diperiksa oleh Inspektorat tahun 2020, pihak Dinas Sosial Ngada tidak pernah memberikan Laporan Hasil Pemeriksaan kepadanya.

“Saat saya minta, Ibu Bendahara yang baru Umi Kalsum menjawab bahwa ada di Sekretaris. Lah saya jadinya heran, kok saya tidak diberikan sama sekali. Akhirnya karena kesal, saya mengatakan kalau LHP itu tidak diberikan kepada saya maka saya akan ekspos ke media sosial. Nah mungkin karena ini saya akhirnya diberikan LHP. Bapak Kadis suruh saya baca LHP harus di ruangannya. Padahal saya sudah minta kalau bisa saya baca LHP itu di ruangan saya supaya lebih fokus. Bapak Kadis menolak,” ucap Neneng.

Neneng telah menggantikan kerugian yang ada dan selama pemeriksaan Neneng mengatakan bahwa dirinya sangat kooperatif.

“Namun saya tidak diberikan rincian LHP secara detail, sedangkan LHP sudah keluar dari tanggal 24 April 2020. Dan saya baru bisa mendapatkan LHP pada Senin, 22 Februari 2021. Sekali lagi saya jelaskan, sebelumnya saya minta di Bendahara Umi Kalsum. Akan tetapi, jawabannya adalah minta saja ke Ibu Sekretaris atau ke Bapak Kadis. Setelah itu Bapak Kadis memanggil saya ke ruangannya untuk baca LHP. Sebenarnya saya minta baca di ruangan saya biar saya lebih fokus dan lebih memahami. Saat yang sama Bapak Kadis bilang saya tidak boleh foto copy cukup baca di situ saja,” lanjut Neneng.

Setelah dipelajarinya ternyata ada banyak kejanggalan di sana.

“Saya menemukan, kerugian sebenarnya yang harus menjadi tanggung jawab saya adalah Rp 144.692.764. Yang tertera di LHP justru berjumlah Rp 183.574.134. Ternyata itu ditambahkan dengan kerugian yang harus menjadi tanggung jawab bendahara baru berjumlah Rp 38.420.370. Yang menjadi pertanyaan saya, Rp 38.420.370 yang tidak saya ambil ada di mana atau di siapa? Jika temuan Inspektorat kepada saya termasuk Rp 38.420.370 itu, berarti akan memengaruhi angka temuan awal. Kenapa bisa ada temuan fiktif sebesar Rp 38.880.370 yang tidak saya ambil tetapi menjadi beban tanggung jawab saya? Saya sendiri menerima LHP yang tidak lengkap,” imbuh Neneng.

Kepada Media SULUH DESA, Neneng kembali menerangkan kalau pada Rabu (24/02/2021) siang dirinya dipanggil Kepala Dinas Sosial Ngada.

“Kata bapak, ada Wartawan Media SULUH DESA hendak meminta keterangan saya, namun sebelumnya wartawan meminta nomor saya tapi tidak diberikan oleh Bapak Kadis. Saat itu Bapak Kadis bilang, kamu bicara dengan wartawan dan semua keterangan yang saya kasih itu diarahkan oleh Bapak Kadis bahwa temuan kerugian akibat kesalahan saya sisa 34 juta lebih yang belum dikembalikan. Di sini saya mau menyampaikan bahwa saat itu saya terpaksa mengikuti arahan yang disampaikan beliau. Saya jawab pertanyaan wartawan dengan terbata-bata. Hak jawab ini saya buat agar menjadi konsumsi publik karena memang saya dizalimi dan ada upaya pembunuhan karakter saya di publik,” tandas Neneng.

Lewat Media SULUH DESA, Neneng memohon maaf kepada seluruh masyarakat Ngada karena dirinya telah bersalah sebab telah melakukan penyalahgunaan keuangan milik Dinas Sosial Ngada.

Diberitakan media ini sebelumnya bahwa, salah satu Staf di Dinas Sosial Kabupaten Ngada yang sebelumnya menjadi bendahara bernama Neneng Prihatin menyalahgunakan keuangan sebesar 183 juta rupiah pada tahun 2019 dan menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan dan Lembaga Inspektorat Ngada tahun 2020.

Menurut sumber Media SULUH DESA, menyampaikan bahwa uang tersebut diduga dikirimkan Neneng untuk sesorang yang berada di luar Provinsi Nusa Tenggara Timur. Terbukti ada 25 slip pengiriman ada pada dirinya. Saat perbuatannya terendus oleh Dinas Sosial Ngada, Neneng hendak melarikan diri, namun berkat kesigapan dari aparat kepolisian, Neneng berhasil diamankan di Bandara Soa.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Ngada, Yohanes Vianey Siwe, saat dihubungi Media SULUH DESA, Selasa (09/02/2021) pagi membenarkan hal tersebut. Akan tetapi, kata Siwe, Neneng sudah mengganti uang tersebut dengan cara mencicil.

“Betul ada temuan BPK dan Inspektorat. Sebesar 183 juta rupiah. Uang itu dia pakai cubit sedikit-sedikit dan dia sempat kami laporkan ke Polres Ngada, dan kami hendak proses di pengadilan. Akan tetapi karena suaminya, Gius Wou datang bertemu saya dan sampaikan bahwa anak mereka masih kecil semua dan butuh perhatian mamanya, jadi atas pertimbangan kemanusiaan kami tarik atau cabut laporan itu dan minta BPK serta Inspektorat untuk audit. Neneng pun di hadapan kami berjanji untuk bertanggung jawab dan mengembalikan uang tersebut. Batas akhir cicilannya itu harus Desember 2020 lalu itu,” ungkap Siwe membenarkan.

Saat ini sisa uang yang belum dikembalikan Neneng sebesar 34 juta rupiah. Berdasarkan penjelasan dari Kadis Siwe, Neneng mengeluh bahwa dirinya belum memiliki uang untuk melunasi uang yang dipakainya.

“Kami tidak bisa pecat dia. Makanya hanya bisa tempatkan dia jadi staf biasa. Dia sudah tidak menjabat sebagai bendahara. Dia harus tetap di kantor dan bekerja. Sehingga dia bisa cicil uang itu dan ganti sampai tuntas. Kalau kami pecat dia, terus dia mau bayar uang yang ada bagaimana?,” ucap Siwe.

Menurut Siwe, keuangan milik Dinas Sosial Ngada yang disalahgunakan Neneng bukan untuk kepentingan siapapun di dalam instansi tersebut.

“Itu Neneng yang pakai. Dan kami tidak pernah suruh dia. Fisik uang itu saya sendiri tidak tahu. Neneng salah dan memang dia salah. Dia sudah mengaku bersalah. Hanya kalau kita paksa dia bayar saat ini terus dia mau ambil dari mana? Kita masih beri dia kesempatan dan itu kita ambil dari gajinya. Ini juga kita buat karena pertimbangan kemanusiaan. Suaminya dan dia datang menangis di saya,” terang Siwe.

Kepala Inspektorat Ngada, Paulus Gono saat dihubungi media ini untuk dimintai penjelasannya mengenai penyalahgunaan uang yang dilakukan Neneng Prihatin, menjawab, “minta saja informasi ke Dinas Sosial.”

Setelah berkomunikasi dengan Kadis Siwe, Mantan Bendahara Dinas Sosial Kabupaten Ngada, Neneng Prihatin, berhasil dihubungi Media SULUH DESA, Rabu (24/02/2021) pukul 12.30 WITA. Melalui handphone milik Siwe, Neneng menjawab pertanyaan wartawan dengan ketus.

“Uang itu saya pakai benar. Dan saya bertanggung jawab. Selama ini saya ganti dengan cara cicil,” sahut Neneng.

Saat ditanya, uang tersebut digunakan untuk apa atau diberikan kepada siapa? Neneng mengatakan, “saya sudah diperiksa dan itu menjadi urusan saya. Intinya saya sudah bertanggung jawab.” (fwl/fwl)

DomaiNesia

Komentar

News Feed