oleh

Mengambil Sikap Oposisi dengan Kepemimpinan AP-RB di Ngada

-Daerah, Opini-463 views

OPINI, suluhdesa.com | Setelah mendapatkan mandat rakyat secara de-facto dalam proses pemungutan suara tanggal 9 Desember 2020 yang lalu, Andreas Paru dan Raymundus Bena (AP-RB) akan mendapatkan legitimasi secara de-jure melalui kegiatan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Ngada. Pasca pelantikan itu, masyarakat pada akhirnya resmi membuka lembaran baru dalam menikmati program-program pembangunan di bawah kepemimpinan AP-RB.

Menetapkan Standar Keberhasilan AP-RB Berdasarkan Masalah Daerah

Masyarakat sudah mengetahui bahwa “TANTE NELA PARIS” (Tani, Ternak,  Nelayan, dan Pariwisata) merupakan agenda utama pembangunan Ngada selama kurang lebih tiga setengah tahun ke depan. Sayangnya, cita-cita besar mewujudkan program tersebut harus berhadapan dengan Pandemi Covid 19 sebagai tantangan sekaligus hambatan terberat bagi Bangsa saat ini.

Konsekuensinya, daerah yang mestinya dapat lebih leluasa menentukan nasibnya melalui fokus anggaran kepada agenda atau misi tertentu menjadi terkendala akibat adanya prioritas penanganan Covid melalui refocusing anggaran. Dalam hal ini konsentrasi pembangunan ke arah tani, ternak, nelayan,  dan pariwisata jelas terhambat, baik dalam aspek keragaman program maupun dari aspek anggaran.

Dalam konsep “Tante Nela Paris” terkandung ekspektasi besar yang memiliki standar mutu tinggi sehingga membutuhkan program-program terukur dan nilai anggaran yang besar. Dari sudut pandang ekonomi, gagasan di atas dapat dinilai sebagai bentuk investasi jangka panjang bagi kemajuan daerah yang membutuhkan waktu, tenaga, kekayaan program, dan besaran biaya.

Pendekatan SWOT Dalam Tante Nela Paris

Terdapat banya faktor yang menentukan berhasil atau tidaknya implementasi program-program “Tante Nela Paris”. Terkait hal itu, dalam proses perencanaan pembangunan, pengambil kebijakan dapat menggunakan pendekatan analisis SWOT untuk mendeteksi sejak awal mengenai kekuatan, kelemahan, peluang,  dan tantangan dalam menyukseskan program besar tersebut.

SWOT adalah singkatan dari Strengths (kekuatan), Weaknesses (kelemahan), Opportunities (peluang), dan Threats (ancaman) dari suatu proyek atau bisnis tertentu. Albert Humphrey (1960), memperkenalkan teknik analisis SWOT untuk mengukur faktor internal dan eksternal sebelum suatu proyek dilakukan.  Kajian SWOT pada akhirnya berkembang dan panyak dipakai dalam proses-proses perencanaan pembangunan.

Dalam kaitannya dengan agenda AP-RB melalui konsep “Tante Nela Paris”, maka Covid-19 jelas menjadi ancaman atau hambatan terbesar yang sangat sulit diatasi dalam menyukseskan program-program Tante Nela Paris. Kendala tersebut diperparah dengan adanya kelemahan internal, yakni buruknya tata kelola birokrasi Ngada selama ini.

Lemahnya manajemen birokrasi ditandai dengan kompleksitas masalah dalam tubuh birokrasi, di antaranya: penempatan jabatan tanpa anlisis jabatan, rendahnya objektivitas penempatan jabatan, hilangnya fungsi Baperjakat,  penempatan jabatan tanpa mempertimbangkan kompetensi atau basic keilmuan, sampai pada banyaknya jabatan yang lowong saat ini, dan yang paling parah adalah, kurangnya ruang penegakkan hukum melalui peran inspektorat. Selain itu, persoalan rendahnya transparansi publik menjadi sorotan masyarakat selama ini.

Kelemahan birokrasi secara internal dan meningkatnya pandemi Covid-19 secara eksternal dapat dipandang sebagai dua variabel utama yang harus ditangani AP-RB saat ini sehingga dengan menuntaskan persoalan tersebut, sama halnya menyiapkan jalan yang mulus pagi program “Tante Nela Paris” pada tahap berikutnya. Sebab,  jika konsep “Tante Nela Paris” tetap dipaksakan dalam keadaan yang demikian maka, hampir dapat dipastikan akan mengalami kegagalan.

Prioritas 100 Hari Kerja AP-RB

Terhadap gambaran di atas maka,  ukuran keberhasilan kepemimpinan AP-RB dalam 100 hari kerja atau selama satu tahun pertama dapat dilihat dari upaya penataan birokrasi dan penanggulangan Covid-19 sebagai prioritas atau agenda utama yang mendesak dan harus dilakukan.

Kualitas pembangunan dalam bingkai “Tante Nela Paris” yang normalnya harus memiliki standar ukur yang lebih tinggi terpaksa harus dapat diterima secara rasional mengingat besarnya hambatan yang sedang dihadapi saat ini akibat wabah Corona yang mencekam. Setidaknya, pada tahun pertama masa kepemimpinan AP-RB, ukuran-ukuran keberhasilan pembangunan sedikit digeser dari kaca mata program “Tante Nela Paris” kepada penataan manajemen birokrasi dan penanganan Covid-19.

Barometer keberhasilan secara terperinci terkait upaya manajemen birokrasi dapat dilihat dari beberapa hal, di antaranya: maksimalisasi peran Baperjakat,  objektivitas penempatan jabatan struktural, terjadinya rotasi jabatan yang profesional dan kredibel, menguatnya peran inspektorat dan penegakkan hukum di Ngada, adanya transparansi dan akuntabilitas publik, dan pada akhirnya soal efektivitas, efisiensi serta pelayanan prima birokrasi.

Dalam kaitannya dengan penanggulangan Covid-19, masyarakat tentunya memiliki ekspektasi agar Ngada bisa kembali ke zona hijau. Tetapi indikator-indikator yang mesti diperhatikan guna menilai ada tidaknya upaya perbaikan oleh AP-RB, seperti:

Pertama, penguatan peran gugus tugas sampai ke tingkat RT, mulai dari aspek struktural, program kegiatan, sampai pada intervensi anggaran.

Kedua, adanya peningkatan kualitas dan kuantitas sarana, prasarana serta fasilitas pendukung kesehatan.

Ketiga, menguatnya ketegasan melalui regulasi terkait penerapan sistem protokol kesehatan kepada masyarakat.

Keempat, penguatan ketahanan ekonomi masyarakat.

Kelima, terciptanya akurasi dan kelengkapan data masyarakat penerimaan bansos.

Mengambil Peran Oposisi

Melihat betapa besar beban masalah yang harus dihadapi AP-RB, maka diperlukan peran serta dan partisipasi aktif masyarakat melalui berbagai cara positif. Salah satunya adalah bagaimana mengambil sikap oposisi terhadap pemerintahan AP-RB agar dapat mengawasi jalanya roda pemerintahan dalam menentukan skala prioritas pembangunan berdasarkan permasalahan krusial yang sedang terjadi, serta memastikan terpenuhinya berbagai aspek penting penyelenggaraan umum pemerintahan yang baik.

Sikap oposisi yang dimaksudkan di sini bukan berarti menjadi lawan AP-RB. Oposisi berarti menjadi penyeimbang dalam rangka memastikan beberapa hal.

Pertama, setiap Dinas atau SKPD di Ngada wajib menjalankan seluruh agenda besar AP-RB acara konsekuen dan bertanggung jawab.

Kedua, terciptanya objektivitas, rasionalitas dan relevansi antara masalah dan program konkrit.

Ketiga, adanya transparansi publik.

Keempat, adanya relevansi antara nilai anggaran yang dipublikasikan dengan program konkrit di lapangan.

Kelima, adanya profesionalisme penyelenggaraan birokrasi, baik dari sisi manajemen maupun dari aspek pelayanan.

Sikap oposisi lebih pada upaya membantu AP-RB dalam mengkoordinasikan birokasi, sehingga para pejabat di setiap dinas harus dikontrol dan diawasi oleh publik agar dapat bekerja maksimal dalam menyukseskan apa yang dikehendaki oleh pemimpin.

Dalam kondisi tertentu, peran oposisi dapat menilai ketajaman, ketepatan, ketegasan, serta profesionalisme Bupati Ngada dan Wakil Bupati Ngada sendiri dalam mengkoordinasikan bawahannya.

Sikap oposisi menjadi peringatan (warning) bagi para kepala dinas agar bekerja maksimal sekaligus dukungan publik terhadap AP-RB untuk dapat bertindak tegas kepada mereka yang bekerja di bawah standar.

AP-RB Harus Tinggalkan dan Tanggalkan Beban Politik

Setidaknya masyarakat berharap agar setelah dilantik, Bupati dan Wakil Bupati Ngada  harus dapat meninggalkan dan menanggalkan beban politik sambil mengedepankan profesional dalam mengambil sikap. Ketika para pejabat itu sudah ditempatkan (mungkin berdasarkan berbagai pertimbangan) sekalipun profesionalisme sebagai motif utamanya tetapi, jika bawahan bekerja tidak obtimal,  pemimpin layak dan wajib memberikan sanksi.

Dalam konteks itu, oposisi merupakan teropong atau mata publik bagi AP-RB untuk membantu menilai kinerja birokrasi. Yang dibutuhkan oleh AP-RB adalah ketegasan dan profesionalisme selama memimpin birokrasi serta sikap responsif terhadap berbagai suara dan kritik publik terhadap kinerja birokrasi.

Jika suara-suara publik terhadap lemahnya kinerja birokrasi diabaikan begitu saja, sementara birokrasi tidak mengalami perubahan ke arah yang positif, maka secara politik hal tersebut sangat merugikan AP-RB. Sebaliknya, jika sikap responsif dan ketegasan itu ditunjukkan secara konsisten, masyarakat akan merasa didengarkan, dan hal tersebut menyiratkan adanya dukungan politik langsung dari rakyat terhadap kepemimpinan AP-RB.

Dukungan Publik Terhadap Kinerja AP-RB Dari Perspektif Opisisi

Para ASN di Ngada yang sebentar lagi akan menduduki jabatan penting birokrasi diharapkan dapat bekerja maksimal, memelihara karakter kesederhanaan, jangan mau korupsi, kolusi, dan nepotisme serta berbagai bentuk penyimpangan lain. Kualitas kerja para pejabat menentukan nasib politik AP-RB.

Dalam menjaga psikologi politik masyarakat Ngada terhadap pemimpin terpilih, mau tidak mau AP-RB harus bekerja dua kali lebih keras dalam menyikapi permasalahan urgent saat ini sebelum bicara “Tante Nela Paris”.

Pertama, dalam 100 kerja atau di tahun pertama, manajemen birokrasi harus dipastikan dapat segera diperbaiki dan kedua penanganan Covid-19 harus dilaksanakan melalui program dan kebijakan terukur dan menyentuh kebutuhan masyarakat.

Agar Bupati Ngada dan Wakil Bupati Ngada terpilih dapat bekerja maksimal, maka pendekatan oposisi harus dapat dibangun sejak awal masa pemerintahan AP-RB. Perspektif oposisi setidaknya memberikan rambu-rambu untuk mensinkronkan apa yang dikehendaki masyarakat dengan apa yang akan dilakukan pemimpin, serta memastikan birokrasi dapat bekerja secara profesional, efektif dan efisien.

Sebagai Bupati Ngada dan Wakil Bupati Ngada yang memiliki legitimasi kekuasaan, AP-RB tentu memiliki sejumlah otoritas dan kewenangan strategis sehingga dapat memilih apakah menerima atau menolak suara-suara oposisi. Di sisi lain, oposisi memiliki kemampuan membentuk psikologi politik masyarakat terhadap kepemimpinan AP-RB.

Dalam konteks kepentingan masyarakat sebagai tujuan utama yang harus didahului, dibarengi dengan kepentingan politik elektorat  AP-RB maka,  oposisi sekalipun tidak memegang otoritas dan kewenangan, mereka memiliki pengaruh dalam membangun dukungan publik terhadap pemimpin.

Untuk itu diharapkan agar AP-RB terbuka terhadap berbagai bentuk masukan, kritik, dan koreksi yang datang dari aspirasi-aspirasi masyarakat. Di samping itu,  sikap oposisi baiknya dibangun dalam rangka menjadi penyeimbang, bukan lawan politik. Sebab, dalam masa-masa sulit ini,  pembangunan membutuhkan peran serta dan partisipasi aktif seluruh komponen melalui berbagi cara yang positif, bukan agenda kontra produktif terselubung. (*)

Penulis: Bernadus Gapi, S.E., M.Pd (Aktivis, Pengelola Chanel YouTube “Akar Rumput”, Staf Pengajar UPG 1945 Kupang, Tokoh Muda Ngada tinggal di Kupang, dan Pemerhati Sosial Politik)

Komentar

News Feed