oleh

Proyek Bermasalah di Ngada, Eksistensi DPRD dan Pemda di Mata Publik

-Daerah, Opini-969 views

OPINI, suluhdesa.com | Kita tentu sangat familiar dengan adagium, “anjing menggonggong, kafilah terus berlalu.” Istilah ini tepat disematkan kepada para pengambil kebijakan di Kabupaten Ngada jika, dalam pelaksanaan pembangunan ditemukan berbagai persoalan, menurunnya kepuasan publik,  tajam dan menjamurnya berbagi kritik sosial, tetapi kinerja Pemda Ngada baik Lembaga Eksekutif maupun Legislatif justru merasa biasa-biasa saja.

Pepatah di atas kalau diterjemahkan kedalam istilah orang Kupang demikian, ‘lu boleh omong sampe mulut babusa,  beta sonde nodek deng lu, beta tetap deng beta pung gaya.” Artinya, silahkan anda melakukan protes dan berbicara sampai mulut berbuih,  saya (kami) tidak merespon aspirasi anda, dan tetap bekerja dengan gaya saya.

Melabelkan istilah tersebut kepada performa Eksekutif dan Legislatif di Ngada tentu harus memiliki argumentasi pendasaran yang kuat. Untuk sampai pada hal tersebut,  penulis ingin mengulas tentang beberapa isu permasalahan pembangunan di Kabupaten Ngada.

Seperti yang sudah diketahui oleh masyarakat Ngada khususnya para pengguna media sosial bahwa, selama proses Pilkada Ngada beberapa waktu lalu, publik diramaikan dengan berbagai informasi-informasi seputar permasalahan pembangunan di Ngada. Sayangnya, sejumlah persoalan yang diisukan di media sosial seolah-olah hanya sekadar bumbu atau pemanis pesta demokrasi.

Padahal berbagai isu yang mencuat soal lemahnya kinerja birokrasi, di dalamnya terdapat peristiwa, ada objek dan subjek, ada masalah, ada kewenangan, dan nilai anggaran yang bisa menjadi petunjuk untuk mengungkapkan kasus-kasus tertentu atau setidaknya menjadi bahan koreksi bagi Pejabat Eksekutif dan Legislatif untuk sebuah perbaikan.

Sebut saja proyek-proyek mangkrak atau proyek bermasalah mulai dari urusan infrastruktur jalan sampai dengan proyek GOR Wolobobo yang menelan anggaran kurang lebih 8 miliar rupiah, persoalan tumpang tindih data kesejahteraan sosial masyarakat, persoalan Tambahan Penghasilan (Tamsil),  dan yang paling menyita perhatian publik yaitu masalah Bank NTT. Dari pemberitaan media, hasil temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyebut kerugian Pemda Ngada sebesar 15 miliar rupiah, (https://www.google.com/amp/s/kupang.tribunnews.com/amp/2019/06/25/bupati-ngada-sebut-persoalan-dengan-bank-ntt-telah-selesai).

Kasus-kasus tersebut mencuat ke permukaan bagai tunas-tunas belukar di musim penghujan lalu tiba-tiba layu dan mati di musim panas meninggalkan akar-akar persoalan yang pasti akan kembali tumbuh subur di musim hujan berikutnya. Atau ibarat luka yang suatu waktu dapat menganga di depan publik di musim politik lalu meninggalkan bau tak sedap ketika luka itu ditutup-tutupi dari penglihatan manusia.

Dalam beberapa kasus, terlihat Pemda Ngada sangat lemah dan tidak memiliki taring dalam memutuskan hubungan kerja atau menggugat pihak ketiga. Publik Ngada dalam tingkat kepuasan yang rendah terhadap kinerja Pemda Ngada dapat bertanya, ada apa dengan Pemda dan DPRD Ngada? Apakah ada oknum-oknum Eksekutif dan Legislatif ikut bermain mata dengan mereka?

Tidak butuh waktu lama, selama proses pilkada Ngada berlangsung, tiba-tiba Bupati Ngada Paulus Soliwoa dan Ketua DPRD Ngada Berny Dhey Ngebu mengetuk palu untuk proyek Penataan Lapangan Kartini Bajawa sebagai dampak refocusing anggaran di mana, Bupati hanya perlu mendapatkan persetujuan Ketua DPRD agar proyek tersebut bisa dilanggengkan.

Meski menuai pro dan kontra akibat proyek yang terkesan sangat dipaksakan dalam situasi yang tidak tepat akibat Pandemi Covid-19, proyek yang menelan anggaran kurang lebih 5,6 miliar rupiah ternyata tetap dilanjutkan. Di saat yang sama, masyarakat menilai bahwa peran gugus tugas Covid-19 dalam menyikapi kondisi naiknya kasus virus Corona justru kian melemah. Permasalahan faktual dan kebijakan yang tidak saling berkorelasi tersebut dapat menjadi alasan ketidakpuasan publik terhadap pelaksanaan proyek lapangan Kartini.

Seperti tidak pernah belajar dari pengalaman-pengalaman proyek mangkrak atau proyek beramsalah sebelumnya yang pada akhirnya menyita perhatian masyarakat, proyek penataan lapangan Kartini Bajawa yang mestinya sudah selesai tertanggal 15 Desember 2020 lalu ternyata molor sehingga mendapatkan penambahan waktu 50 hari kerja dari Pemda Ngada.

Dalam hal kebijakan penataan lapangan Kartini yang terkesan dipaksakan maka,  kontraktor jelas belum bisa disalahkan sepenuhnya karena proyek tersebut dijalankan akibat ketuk palu dari Bupati dan Ketua DPRD Ngada, kecuali kontraktor sudah bermain mata sebelumnya dengan pengambil kebijakan. Bahkan sampai pada kondisi molor pada tataran pelaksanaan, kesalahan tersebut tidak serta merta hanya menjadi tanggung jawab pihak kontraktor.

Sekarang publik menunggu sampai batas waktu yang diberikan, apakah proyek tersebut sudah bisa selesai atau tidak. Jika gagal maka, proyek tersebut sesungguhnya sudah gagal sejak ketuk palu antara Bupati dan Ketua DPRD Ngada. Termasuk gagal dalam proses kontrol dan pengawasan baik oleh Eksekutif maupun Legislatif akibat keputusan mengadakan proyek yang tidak tepat momennya.

Situasi Pandemi Covid-19 dan musim penghujan seperti sekarang ini dapat diprediksi menjadi alasan bagi pihak kontraktor mengapa pelaksanaan proyek tersebut mengalami kemandekan. Jika benar menggunakan alasan tersebut maka hal itu mempertegas bahwa sejak awal proyek tersebut memang sudah gagal.  Bupati Ngada Paulus Soliwoa dan Ketua DPRD Ngada Berny Dhey Ngebu dapat dinilai tidak cermat dalam memutuskan sebuah kebijakan yang memiliki konsekuensi kerugian anggaran yang tidak sedikit.

Padahal salah satu asas yang harus dipegang teguh oleh penyelenggara negara adalah asas kecermatan dan kehati-hatian.  Bahkan dari aspek urgenitas,  keputusan tersebut dapat dinilai menyimpang dari fakta permasalahan di lapangan. Proyek tersebut dapat dinilai sebagai sebuah terobosan yang memenuhi asas kemenfaatan jika berjalan sama dengan performa gugus tugas Ngada dalam menangani Covid-19.

Proyek infrastruktur atau proyek fisik seperti Penataan Lapangan Kartini yang terkesan dipaksakan pada situasi Pandemi Covid-19 serta di musim penghujan sesungguhnya dapat menjadi faktor sebab jika di tengah jalan terjadi molor dan mangkrak.  Kegagalan tersebut adalah akibatnya. Oleh karenanya,  pengambil kebijakan wajib bertanggung jawab terhadap kebijakan yang telah disepakati bersama, bukan hanya kontraktor.

Timbulnya berbagi persoalan birokrasi di daerah secara masif tanpa mempedulikan tanggung jawab moral terhadap publik dapat terjadi akibat lemahnya eksistensi DPRD Ngada dalam mengimplementasikan fungsi kontrol dan pengawasan.

Dalam konteks DPRD Ngada sebagai mitra Eksekutif, kemitraan dua lembaga tersebut diharapkan mampu menciptakan sinergitas untuk tujuan stabilitas politik di daerah. Selanjutnya, stabilitas politik bertujuan untuk mewujudkan efektivitas proses pembangunan mulai dari perencanaan, penganggaran,  pelaksanaan, pengawasan, hasil, dan evaluasi.

Kemitraan bukan berarti menjalin kemesraan sehingga DPRD Ngada tidak berani melakulan kontrol, mengawasi jalannya roda pemerintahan, dan mengambil sikap Dewan terhadap permasalahan di lapangan pada saat Eksekutif menjalankan program-program kerjanya.

Dalam kondisi tertentu DPRD Ngada mestinya mengambil peran opisisi untuk memastikan seorang Kepala Daerah Ngada bekerja efektif dan profesional serta yang diniatkan oleh Bupati dapat dilaksanakan oleh bawahan secara bertanggung jawab, tepat sasaran, tepat guna, dan tepat waktu.

Paradigma yang digambarkan di atas nyaris tidak ditampilkan oleh DPRD Ngada. Jangan heran bila terjadi sejumlah persoalan pembangunan di Ngada.  Banyak kasus yang dilemparkan publik ke permukaan apa lagi di musim politik pada akhirnya sebatas isu lalu diam tanpa ada respon dari lembaga dewan untuk mendalami kasus-kasus yang didengungkan.

Kemitraan Legislatif dan Eksekutif sampai pada tingkatan membangun hubungan harmonis dalam keadaan tertentu justru tidak terlalu memberikan dampak yang positif terhadap kinerja pembangunan itu sendiri. Publik pantas memberikan kritik-kritik tajam kepada lembaga dewan, bukan hanya mengisi era demokrasi. Suara publik sangat diperlukan guna membangun kesadaran bersama untuk mengawal proses pembangunan.

Pada saat potret pembangunan di Ngada terlihat buruk, performa birokrasi menurun, sampai pada kondisi timbulnya sejumlah persoalan di lapangan, tetapi jika DPRD Ngada menunjukan kesan nyaman-nyaman saja dengan keadaan tersebut, tidak ada dinamika politik yang diinisiatif oleh Dewan maka, hal tersebut menunjukkan kemandulan lembaga dewan di Ngada dalam menerapkan fungsinya.

Ambil salah satu contoh,  Pemda dan DPRD Ngada sepakat membangun GOR atau membangun jalan dan sebagainya. Di tengah jalan proyek tersebut molor,  mangkrak, atau gagal.  Di saat itu masyarakat agresif mengeritik, tetapi kontraktor tidak di gugat,  Pemda Ngada diam-diam, DPRD Ngada juga diam-diam. Semua di Ngada diam-diam, tetapi ada nilai anggaran yang terkuras percuma. Ada peristiwa yang diduga melanggar hukum merugikan publik dan menghabiskan uang negara, tetapi semua ambil posisi aman, tidak ada yang mengambil inisiatif menggugat.

Sementara suatu proyek ataupun program, pada dasarnya dapat dilaksanakan akibat adanya kesepakatan bersama antara Eksekutif dan Legislatif dalam tataran perencanaan. Ketika proyek bermasalah, mengapa DPRD juga ikut menjadi penonton seperti masyarakat biasa yang tidak memiliki otoritas kekuasaan?

Dalam situasi ini, DPRD Ngada perlu membangun dinamika politik yang tidak saja kondusif sambil menutup mata terhadap sejumlah persoalan di lapangan. Eksistensi marwah DPRD Ngada sebagai lembaga terhormat harus di kembalikan. Eksekutif tidak sebatas mitra birokrasi di Ngada, melainkan ujung tombak dalam menaikan performa birokrasi, apalagi dalam situasi kritis seperti sekarang ini. (*)

Penulis: Bernadus Gapi, S.E., M.Pd (Aktivis, Pengelola Chanel YouTube “Akar Rumput”, Staf Pengajar UPG 1945 Kupang, Tokoh Muda Ngada tinggal di Kupang, dan Pemerhati Sosial Politik)

Komentar

News Feed