oleh

KPK Segera Ungkap Jaringan Swab PCR Palsu di Bandara Soekarno-Hatta Jakarta

JAKARTA, suluhdesa.com | Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa setiap orang baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing, melalui surat edaran Satgas Covid-19 nomor 4/2020 tentang Protokol Kesehatan perjalanan orang dalam masa Pandemi Covid-19 wajib melakukan Swab PCR dan juga karantina di hotel sekitar bandara sebelum balik ke tempat tinggal di mana mereka tinggal di Indonesia. Salah satunya adalah yang terjadi pada para jamaah yang telah selesai melakukan Ibadah Umrah, mereka dikarantina yang dikoordinasikan oleh travel penyelenggara Umrah tempat para Jamaah Umrah mendaftar untuk melakukan perjalanan ibadahnya.

Mulai awal November 2020 Pemerintah Arab Saudi pada masa Pandemi Covid-19 ini membuka kembali perjalanan Ibadah Umrah untuk warga negara Indonesia dengan kapasitas terbatas menyesuaikan standar protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah Arab Saudi.

Setiap Jamaah Umrah wajib melakukan Swab PCR Test di Indonesia yang dilakukan 72 jam sebelum tiba di negara Arab Saudi. Ketika sampai pun Pemerintah Arab Saudi melakukan Swab PCR terhadap para Jamaah Umrah tersebut.

“Yang menarik dari hal di atas adalah ketika travel penyelenggara Umrah tidak diberikan kebebasan untuk melakukan pemeriksaan Swab PCR terhadap para jamaahnya setiba kembali ke tanah air. Pihak KKP Airport memaksakan bahwa pelaksanaan Swab PCR terhadap para Jamaah Umrah yang telah kembali ke tanah air harus dilakukan oleh salah satu klinik yang ditunjuk oleh KKP Airport yaitu FarmaLab. Menjadi tanda tanya bagi penyelenggara Travel Umrah, mengapa harus FarmaLab, padahal didalam aturan Kementerian Kesehatan ada puluhan laboratorium di Jakarta yang diberikan izin untuk melakukan pemeriksaan Swab PCR dengan memiliki standar yang sama sesuai ketentuan Kementrian Kesehatan,” ungkap Gabriel Goa, Ketua Koalisi Masyarakat Pemberantasan Korupsi (KOMPAK) Indonesia kepada Media SULUH DESA, Kamis (11/02/2021) pukul 15.00 WITA.

Goa mengatakan bahwa, perlunya segera dilakukan investigasi oleh KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan agar masyarakat tidak dirugikan apalagi di tengah keprihatinan masa Pandemi Covid-19 ini.

“Ada apa gerangan antara KKP dan FarmaLab? Mengapa tidak diberikan kebebasan pada setiap jamaah untuk memilih laboratorium? Begitu banyak laboratorium yang ditunjuk oleh Kementrian Kesehatan dengan standar yang telah sesuai mengapa hanya FarmaLab? Adakah indikasi KKP dan FarmaLab melakukan Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme bersama dalam praktik penyelenggaraan bisnis ini, sehingga menutup kesempatan para jamaah untuk mendapatkan laboratorium yang pelayanannya jauh lebih baik daripada Farmalab?,” tohok Goa.

Fakta hukum lain, kata Goa, membuktikan bahwa telah terjadi surat hasil Swab Test negativ Covid-19 palsu yang dijual di Bandara Internasional Soekarno-Hatta,Tangerang selama masa Pandemi Covid-19 seperti dilansir media online detik.com dan CNN Indonesia. Kasus ini sudah ditangani oleh Polresta Bandara Soekarno-Hatta. Menurut Kapolresta Bandara Soetta Kombes Pol Adi Ferdian Saputra bahwa, kegiatan jual beli dokumen kesehatan hasil Swab-Pcr Palsu melibatkan sindikat yang luas.

Oleh karena itu, terpanggil untuk mewujudkan Indonesia Bersih Bebas dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme seperti harapan KPK RI dan Presiden Jokowi, maka pihaknya dari KOMPAK Indonesia (Koalisi Masyarakat Pemberantasan Korupsi Indonesia) mendesak KPK untuk segera mengungkap jaringan Swab PCR Palsu dan dugaan tindak pidana korupsi oknum KKP dan Farmalab di Bandara Internasional Soekarno-Hatta.

“Kami mendukung total langkah Polresta Bandara Soetta menangkap dan memproses hukum tidak hanya menajam ke bawah terhadap Pelaku Pegawai Rendahan tetapi justru harus menajam ke atas yakni Aktor Intelektualis pemalsuan surat hasil Swab Test Negative Covid-19 yang dijual di Bandara Internasional Soekarno-Hatta karena mencoreng citra Indonesia di dunia internasional dalam menjalankan Protokol Kesehatan Covid-19,” tegas Goa.

Selanjutnya KOMPAK Indonesia mendesak Presiden RI Jokowi untuk meminta pertanggungjawaban Menteri Kesehatan RI, Menteri Perhubungan RI, Menteri Agama, dan Menteri Luar Negeri atas praktik KKN dalam jual beli surat hasil Swab Test Negative Covid-19 palsu selama masa Pandemi Covid-19 di Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang mencoreng nama baik Indonesia di dunia internasional. (fwl/fwl)

DomaiNesia

Komentar

News Feed