oleh

Ini Sikap KOMMAS Ngada Terkait Insentif SDM PKH Ngada yang Belum Dibayar Dinsos

NGADA, suluhdesa.com | Insentif untuk para Pendamping Program Keluarga Harapan tingkat Kabupaten Ngada sebanyak 35 orang yang belum dibayar oleh Pemerintah Daerah Ngada melalui Dinas Sosial memantik aktivis untuk mengambil sikap. Salah satunya Ketua Komite Masyarakat (KOMMAS) Ngada, Chr. Roy Watu Pati yang menyampaikan bahwa pihaknya mendukung penuh proses-proses yang menyangkut hak hidup orang banyak.

“Kita harus bela. Masing-masing orang sudah punya porsi. Kita harus hargai orang punya keringat. Mari kita berjalan dalam kita punya koridor kepentingan. Jangan over akting karena kekuasaan, jabatan, lalu mengerdilkan bawahan, amputasi orang punya pekerjaan, mengebiri orang punya penghasilan. Itu yang harus kita lawan,” tegas Roy Watu saat dihubungi Media SULUH DESA, Selasa (09/02/2021) pukul 12.00 WITA.

Menurut Roy Watu, di Ngada korupsi sudah sangat menggurita. Teman dengan teman saling melindungi.

“Ketika ada temuan, kita punya data dan bukti jika dibawa ke instansi yang berwenang, persoalan menjadi kabur air. Ngada selalu WTP padahal ada kecurangan, kita tidak ada oposisi yang kuat untuk membuka praktik-praktik korupsi. Kalau kita bongkar, kita ikut terbongkar. Mereka yang kuat selalu menang,” kata Roy Watu.

Dengan kasus ini KOMMAS Ngada sangat mengharapkan Bupati Ngada terpilih, Andreas Paru untuk membenahi birokrasi yang ada.

“Beri jabatan menurut kompetensi pendidikan. Karir, pengabdian, jangan karena like atau dislike. Mudah-mudahan rezim ini bisa ada perubahan. Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagi pengayom masyarakat tetapi dalam praktik banyak yang keliru. Ini harus dibereskan,” tandas Roy Watu.

Roy Watu menyampaikan bahwa, KOMMAS Ngada mendukung dan siap bersinergi dengan Bupati Ngada yang baru agar praktik korupsi di Ngada dapat dihilangkan, dan di pundak Bupati Ngada dan Wakil Bupati Ngada yang baru semua hal di yang terjadi menyangkut hajat hidup orang banyak dapat dirapihkan.

Diberitakan oleh media ini sebelumnya bahwa, Sumber Daya Manusia (SDM) Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) tingkat Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur sebanyak 35 orang belum menerima insentif yang harus dibayarkan Pemerintah Daerah Ngada melalui Dinas Sosial. Diduga dana tersebut ditilep oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab atau digunakan untuk kepentingan diri maupun kelompok.

Hal ini disampaikan oleh beberapa sumber Media SULUH DESA yang meminta nama mereka dirahasiakan pada Selasa (09/02/2021) pukul 10.00 WITA melalui pesan WhatsApp.

Menurut sumber itu, insentif untuk SDM PKH yang belum dibayarkan Pemerintah Daerah Ngada melalui Dinas Sosial itu sejak Bulan November sampai Bulan Desember 2019. Masing-masing SDM PKH yang terdiri dari 35 orang harus mendapatkan insentif sebesar Rp. 250.000.

“Kami tidak terima insentif itu dua bulan yakni Bulan November dan Desember pada tahun 2019. Jadi jumlah yang harus dibayarkan untuk kami semua itu harus Rp. 17.500.000,” ungkap sang sumber itu.

Lalu, tambah mereka, pada Bulan Desember tahun 2020 dan Bulan Januari tahun 2021 kami juga tidak dibayar. Insentif sudah per orang sebesar Rp. 425.000. Jadi yang belum dibayar oleh dinas sosial itu Rp. 29.750.000. Total yang harus dibayar kepada kami ditambah dengan tahun sebelumnya adalah Rp. 47.250.000,” terang mereka.

Mirisnya lagi, lanjut mereka, terkait dana sharing PKH harusnya semua SDM PKH mengetahui penggunaan uang tersebut. Akan tetapi yang terjadi adalah dana sharing PKH itu digunakan tanpa evaluasi sehingga pemasukan dan pengeluaran juga tidak diketahui.

“Ini masalah Bapak Kepala Dinas Sosial Ngada Yohanes Vianey Siwe itu tahu persis. Tapi kami heran bapa tua macam diam saja. Dan beberapa oknum yang berurusan dengan dana sharing ini kalau setiap kali kami tanya akan jawab dengan sedikit marah, yakni kamu kerja sesuai tupoksi saja. Jadi kami hanya bisa diam dan pasrah. Mau keritik takut disalahkan. Mau koreksi kami diancam mau dipecat dari Pendamping PKH,” ucap mereka.

Para Pendamping PKH ini berharap agar Pemerintah Daerah Ngada melalui Dinas Sosial untuk segera membayar insentif mereka.

“Tidak ada alasan untuk tidak dibayar. Ini pemerintah sudah memberikannya,” pinta mereka sambil meminta agar semua aktivis anti korupsi untuk memberikan perhatian terhadap indikasi korupsi yang terjadi di daerah Ngada.

Koordinator Kabupaten (Korkab) PKH Ngada, Ambrosius Emanuel Rato saat dihubungi Media SULUH DESA, pada Selasa (09/02/2021) pukul 11.28 WITA lewat WhatsApp, untuk dimintai tanggapannya terkait masalah yang dikeluhkan rekan-rekannya tidak membalas, sedangkan pesan yang masuk ke WhatsApp-nya menunjukkan tanda dibaca atau centang biru.

Koordinator Wilayah (Korwil) PKH Provinsi Nusa Tenggara Timur, Polikarpus Meo Teku yang dimintai tanggapannya menjawab bahwa, “kalau insentif yang bersumber dari APBD II itu menjadi tanggung jawab Dinas Sosial Kabupaten Ngada. Biasanya insentif itu dialokasikan sesuai ketersediaan anggaran di  kabupaten untuk mendukung kelancaran pelaksanaan business process PKH oleh SDM PKH. Kalau anggaran cukup maka bisa dialokasikan tiap tahun, tapi kalau tidak, maka ada tahun-tahun yang ketiadaan insentif. Nah untuk hal ini, nanti saya coba koordinasi dengan Dinas Sosial Kabupaten Ngada.”

Sementara itu Kepala Dinas Sosial Ngada, Yohanes Vianey Siwe, S.H kepada Media SULUH DESA mengatakan bahwa, terkait insentif untuk SDM PKH yang belum dibayar saat ini karena ada temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Kabupaten Ngada terkait penyalahgunaan keuangan yang dilakukan Bendahara Dinas Sosial Ngada bernama Nining Prihatin sebesar 183 juta rupiah lebih.

“Sebenarnya kami mau proses di kepolisian tetapi yang bersangkutan bersama suami siap menggantikannya, makanya tidak kami lanjutkan. Dia sudah mengembalikan sebagian tinggal 30 juta rupiah lagi yang harus diselesaikan dan itu termasuk hak para Pendamping PKH,” jelas Siwe.

Untuk lebih jelasnya Siwe meminta media ini untuk melakukan konfirmasi ke Inspektorat Kabupaten Ngada karena telah diperiksa juga oleh pihak Inspektorat.

“Tanya ke Inspektorat e adik,” pinta Siwe singkat.

Sedangkan Kepala Inspektorat Kabupaten Ngada, Paulus Gono saat dikonfirmasi dengan ketus menjawab bahwa, “konsultasi langsung.”

Saat ditanya lagi apakah pihaknya mengetahui persoalan penyalahgunaan keuangan di Dinas Sosial Ngada yang diduga dilakukan Bendahara Nining Prihatin, Gono meminta supaya media ini langsung meminta informasi ke Dinas Sosial Ngada.

“Minta saja informasi ke Dinas Sosial,” jawab gono singkat. (vrg/fwl)

Komentar

News Feed