oleh

SP3 Kasus Pengeroyokan Wartawan di Malaka, Goa: Kapolri Copot Kapolda NTT

JAKARTA, suluhdesa.com | Berlarut-larutnya penegakan hukum Tindak Pidana Korupsi Bawang Merah Malaka dan Proyek Awololong serta di SP3-nya kasus pengeroyokan wartawan di Malaka oleh Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) memperlihatkan kepada publik NTT bahwa Kapolda NTT sudah waktunya dicopot Kapolri.

Kapolda NTT kinerjanya tidak sesuai dengan harapan Kapolri yakni penegakan hukum harus menajam ke atas bukan sebaliknya menajam ke bawah dan menumpul ke atas. NTT butuh Kapolda yang berintegritas, profesional, dan menjadi panutan dalam penegakan hukum dengan berani menyeret elite-elite Koruptor di NTT, bukan hanya bisa menangkap PPK dan Kontraktor saja. NTT bukan tempat buangan polisi-polisi bermasalah.

Terpanggil untuk reformasi di jajaran Polda NTT, maka Lembaga Hukum dan HAM PADMA INDONESIA (Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian Indonesia) dan KOMPAK INDONESIA (Koalisi Masyarakat Pemberantasan Korupsi Indonesia) mendesak Kapolri untuk segera mencopot Kapolda, Dirkrimsus, dan Dirkrimum Polda NTT.

“Kami juga mendesak KPK RI untuk mengambil alih penanganan Tindak Pidana Korupsi yang dibiarkan berlarut-larut bahkan bisa dipetieskan di Polda NTT,” tegas Gabriel Goa yang merupakan Direktur PADMA Indonesia dan Ketua KOMPAK Indonesia saat dihubungi Media SULUH DESA, Kamis (04/02/2021) pukul 11.00 WITA.

“Kami mendesak Jurnalis Gardamalaka.com di Malaka yang menjadi korban pengeroyokan untuk melapor resmi ke Kompolnas RI, Ombudsman RI, Komnas Ham, dan Komisi III DPR terkait di SP3-kannya kasus pengeroyokan yang dialaminya,” imbau Goa.

Goa juga memberikan apresiasi terhadap Polres Malaka yang telah serius dalam penegakan hukum hingga penetapan Tersangka kasus pengeroyokan terhadap Wartawan Gardamalaka.com.

“Mereka (Polres Malaka) sungguh sejalan dengan komitmen Kapolri yakni penegakan harus menajam ke atas dan bukan menajam ke bawah serta menumpul ke atas,” tutup Goa.

Diberitakan media ini sebelumnya bahwa, kasus pengeroyokan terhadap Wartawan gardamalaka.com atas nama Yohanes Seran Bria alias Bojes dengan penetapan 3 orang tersangka oleh Penyidik Polres Malaka, setelah dilimpahkan ke Ditreskrimum Polda NTT akhirnya mendapat Surat Perintah Pemberhentian Penyelidikan (SP3).

Kasus pengeroyokan ini dinyatakan SP3 usai penyidik Polda NTT melakukan gelar perkara pada tanggal 28 Januari 2021 dengan alasan karena tidak cukup bukti.

Dalam penjelasan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) dengan nomor: B/50/I/2021/Ditreskrimum dan SP3 dengan nomor: S.Tap/0459/I/2021/Ditreskrimum yang diterima pihak Kuasa Hukum Bojes, tidak menerangkan terkait ketidakjelasan bukti yang dimaksud, sehingga tim Kuasa Hukum menanyakan, ketidakjelasan atas tidak cukup bukti tersebut.

“Kita tidak tahu, tidak cukup bukti itu bukti apa? Karena sebelum dilimpahkan ke Polda NTT, penyidik Polres Malaka sudah menetapkan 3 orang tersangka yakni Raimundus Seran Klau dan kawan-kawan. Tentu ini menurut kami sudah cukup bukti, sehingga Penyidik Polres Malaka tetapkan 3 orang tersangka itu. Lalu sampai di Ditreskrimum Polda NTT, setelah gelar perkara, kasus ini di SP3 kan. Kok aneh sekali ini?,” ucap Kuasa Hukum Melkianus Conterius Seran, S.H saat ditemui para wartawan, Senin (01/02/2021).

Kuasa Hukum Melkianus Conterius Seran, S.H yang akrab disapa Guntur ini menuturkan, pihaknya sangat yakin bahwa bukti sudah sangat cukup dengan ditetapkannya tersangka oleh Penyidik Polres Malaka dalam surat SP2HP yang diterima oleh korban dan tim hukum beberapa waktu lalu, yang menerangkan kasus pengeroyokan terhadap Wartawan gardamalaka.com sudah dinaikan status dari penyelidikan ke penyidikan dengan menetapkan 3 orang tersangka atas nama Raimundus Seran Klau (RSK), Sergius Fransiskus Klau (SFK) alias Anarki dan Yohanes Seran (YS) alis Mugen, dengan nomor: SP2HP/14/X/2020/Reskrim.

Guntur menuturkan lagi bahwa, jika alasan dari penyidik walaupun tidak dijelaskan dalam surat SP3, tetapi perlu disampaikan kepada tim hukum terkait tidak cukuk bukti ini, karena ini terkait keterbukaan informasi kepada publik.

Dia juga mengatakan bahwa tim hukum tidak akan diam, pihaknya akan mengambil langkah hukum terkait SP3 ini, karena menurutnya SP3 ini hanya proses administrasi kepolisian.

Guntur menegaskan bahwa SP3 ini bukan final, kasus ini sewaktu-waktu akan dibuka kembali apabila di kemudian hari ditemukan bukti-bukti yang kuat untuk melengkapi.

Terpisah, Penyidik Ditreskrimum Polda NTT, Bripka Alfred More Uly, dihubungi wartawan lewat pesan WhatsApp pada hari Selasa (02/02/2021) untuk menanyakan alasan terkait tidak cukup alat bukti sehingga kasus ini di SP3, dirinya menjawab, alasannya hasil visum tidak mendukung.

Bripka Alfred menerangkan, pidana pengeroyokan, penganiayaan harus didukung oleh visum sebagai alat bukti surat.

“Nahh, alat bukti inilah yg (yang) tdk (tidak) ada, sehingga tdk (tidak) cukup bukti, Utk (untuk) membuktikan perbuatan kkerasan (kekerasan) beserta akibatx (akibatnya), hrs (harus) melalui visum,” ucap Bripka Alfred.

Bripka Alfred juga menjelaskan, persoalan Polres Malaka sudah menetapkan ketiga orang tersebut sebagai tersangka, pihaknya sudah melakukan kaji ulang di Polda NTT melalui gelar perkara.

“Persoalan polres malaka sdh (sudah) menetapkn sbg (sebagai) tersangka, sdh (sudah)  kami kaji ulang d (di) polda melalui gelar prkara (perkara),” jelas Bripka Alfred.

Ia juga mengatakan, analisis perkara dan keputusan ini merupakan keputusan gelar perkara.

“Kalau visum mendukung, sejak awal kami sdh (sudah) tangkap dan tahan para tersangka. Kami selalu berdasarkan bukti,” tutup Bripka Alfred. (fwl/fwl)

DomaiNesia

Komentar

News Feed