oleh

Kades Besikama Berhentikan Pengurus LPM, Diduga Beda Politik

-Berita, Daerah-738 views

MALAKA, suluhdesa.com | Belasan pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Besikama, Kecamatan Malaka Barat, Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, merasa kesal dengan Kepala Desa Besikama terkait pemberhentian Ketua dan Anggota LPM.

Pemberhentian pengurus LPM ini, diduga kuat karena beda pilihan politik pada Pilkada 2020 lalu.

Poin pertimbangan yang tercantum dalam Surat Keputusan (SK) tertanggal 08 Januari 2021, dengan nomor SK: 11 tahun 2021, tentang pengangkatan dan pemberhentian anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Besikama, menurut Ketua LPM, Yoseph B. Klau, yang baru saja diberhentikan, alasan dalam keputusan tersebut tidak tepat, karena mengatakan pertimbangan para anggota LPM Desa Besikama saat ini banyak yang tidak aktif dan umur tidak produktif lagi.

“Pertimbangan yang tidak masuk akal, karena setiap kali kegiatan di Desa Besikama kami selalu aktif dan anehnya lagi yang menggantikan posisi kami ternyata umurnya tidak produktif juga, umurnya setara dengan kami. Dari 13 orang Pengurus LPM, kami 11 orang yang diganti ini adalah pendukung Pasangan Calon (Paslon) nomor 1 yakni Pasangan Simon Nahak-Kim Taolin di pilkada Malaka 2020 kemarin, sedangkan 2 orang lainnya pendukung SBS-WT, yakni Bendahara LPM atas nama Paulus Nahak Bou dan salah satu Anggota LPM, Robertus Kehi. Mereka tidak diganti karena pendukung SBS-WT. Ini jelas kami menduga bahwa ada unsur politik. Keanehan lainnya, Bendara LPM juga umurnya hampir setara dengan saya, artinya tidak produktif juga,” beber Yoseph B. Klau, ketika ditemui Wartawan di kediamannya pada hari Rabu (27/01/2021).

Mantan Kepala Desa Besikama dua periode ini mengungkapkan sedikit rasa kekesalannya atas pemberhentian dirinya dan rekan-rekannya, namun di satu sisi mereka juga terima jika pemberhentian ini adalah wewenang kades dan sesuai dengan prosedur pemberhentian.

“Saya sebagai Ketua LPM yang baru diberhentikan ini sedikit kesal karena beberapa orang yang tidak produktif lagi kenapa bisa gantikan kami, namun kami terima pemberhentian ini, karena itu pimpinan wilayah (kades) punya wewenang, tetapi harus dalam tahapan dan proses yang wajar,” ucapnya.

Ia juga mengaku, surat pemberhentian tersebut, diterima dari kepala dusun sejak tanggal 25 Januari 2021. Mereka menerima pemberhentian ini, namun dengan catatan bahwa yang menggantikan mereka harus netral, bukan dilihat pada dukungan politik pilkada lalu.

“Kami bisa diberhentikan tapi dengan catatan angkat baru juga harus netral. Jangan lihat pada politik kemarin sesuai dukungan, dan hak kami yang belum dibayar supaya dibayar karena kami masih punya hak 3 bulan belum diterima sebelum diberhentikan,” imbuhnya.

Kepala Desa Besikama, Maria Agustina Seran, dikonfirmasi melalui SMS pada hari Jumat (29/01/2021) sore menanyakan alasan seputar dirinya yang memberhentikan Pengurus LPM yang diduga sarat kepentingan politik, menjawab,”anak tdk (tidak) perlu sy (saya) kasi (kasih) alasan . Kr (karena) itu kewenangan desa. Dr (dari) tahun ke tahun sy (saya) adakan pergantian tdk (tidak) ada masalah kow kali ini sy (saya) adakn (adakan) pergantian masalahnya apa.”

Lanjutnya, “Sblm (sebelum) sy (saya) adkn (adakan) pergantian sy (saya) uda (sudah) sampekn (sampaikan) di forum rapat perangkat desa bhw (bahwa) thn (tahun) ini  kta (kita) adakn (adakan) peremajaan perangkat desa tdk (tidak) ada unsur politik dn (dan) tdk (tidak) instrusksi. Klu (kalau) mau di blg (bilang) politik kenapa aparat desa saya tdk (tidak) buat SK pemberhentian sedangkan politik tidak searah. Aparat hampir semua SN-KT tp (tapi) sy (saya) tdk (tidak) bt (buat) SK pemberhentian. sbnar (sebenar) baur politik sy (saya) tdk (tidak) ungkapkn (ungkapkan) disini tp (tapi) smsnya anak singgung politik. Bagi sy (saya) apa yg (yang) sudah lalu  tdk (tidak) perlu kta (kita) bawa2kn (bawa-bawakan) di sgl (segala) hal krn (karena) tdk (tidak) pd (pada) tempatnya.” (fecos/fecos)

Komentar

News Feed