oleh

Webinar Komunitas Lorosae: Sampah B3 Mesti Dikurangi

-Berita, Daerah-267 views

ATAMBUA, suluhdesa.com | Komunitas Lorosae menyelenggarakan kegiatan diskusi secara virtual di room Zoom Cloud Meeting dan ditayangkan live di akun Facebook Komunitas Lorosae pada hari Kamis (21/01/2021). Webinar dengan tema “Pengelolaan Sampah di Tengah Pandemi” yang dihelat ini bekerja sama dengan pihak pemerintah dan pegiat lingkungan dari beberapa komunitas.

Dipandu oleh Ibnu Rifai sebagai Ketua Sahabat Alam NTT, dihadirkan narasumber dari Pemerintah  yang diwakili oleh Karlus H. Sikone yang menjabat sebagai Kepala Bidang Persampahan dan Limbah B3 pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belu, NGO yang bergerak di ranah lingkungan yang diwakili oleh Rima Melani Bilaut sebagai Deputi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Eksekutif  Daerah NTT, serta dari Komunitas yang aktif mengawal isu Sampah di Kabupaten Belu, hadir Valeria M.V.M. Keban sebagai Wakil Ketua Komunitas Trash Hero Belu.

Ruang Virtual Zoom Meeting tempat dihelatnya kegiatan webinar ini kurang lebih diikuti oleh 90 partisipan dari berbagai kalangan yang mendaftar, maupun partisipan dari setiap komunitas kreatif dan instansi yang diundang secara formal oleh Komunitas Lorosae seperti WALHI NTT, Komunitas Sahabat Alam NTT, Komunitas Trash Hero Belu, Komunitas Batar Da’an, Komunitas Sahabat Kreatif Biinmaffo, Komunitas Literasi Kreatif Kefamenanu, Komunitas CB Club, Terang Lakaan dan Komunitas Pensil. Diskusi ini berlangsung selama dua jam, dari pukul 18.00-20.00 WITA.

Kepala Bidang Persampahan dan Limbah B3 Dinas lingkungan Hidup Kabupaten Belu, Karlus Sikone sebagai pembicara pertama dalam materinya menyampaikan peran pemerintah dalam menangani sampah dan limbah B3 serta pengelolaannya di Kabupaten Belu telah menerbitkan Perda No 3 tahun 2020 tentang pengelolaan sampah yang merupakan amanat dari UU No 18 tahun 2008 dan PP No. 81 tahun 2012 terkait pengelolaan sampah.

Adapun selama terjadinya pandemi, yang telah dilakukan pemerintah untuk menangani sampah salah satunya adalah melakukan fasilitasi dan pengembangan atas manfaat yang dihasilkan dari pengelolaan sampah, melalui penyediaan bak-bak sampah, pengangkutan sampah dan pengelolaan sampah dengan metode 3R.

“Selama pandemi tiap pagi secara rutin kita mengumpulkan sampah untuk dibuang ke TPA, tapi untuk saat ini masih berfokus pada pelanggan karena wilayah kerja kita 6 kecamatan besar dengan sekitar 1.850 pelanggan dengan tetap mengenakan APD,” tambah Karlus.

Karlus  berharap agar dalam menyelesaikan masalah sampah ini, semua pihak harus terlibat aktif, sebab sampah tidak dapat dihilangkan melainkan hanya bisa terus dikurangi.

Dalam diskusi yang dilakukan ini, Karlus juga menyampaikan keterlibatan pemerintah selama ini dalam berkolaborasi dengan beberapa komunitas untuk melakukan clean up, adapun untuk limbah B3 tidak ditangani oleh pihak dinas melainkan ditangani oleh pihak Rumah Sakit Umum Gabriel Manek Atambua, yang telah memiliki izin pengelolaan limbah B3 dengan adanya insenirator yang digunakan. Pihak dinas hanya melakukan monitoring langsung melalui bidang pengendalian, pengelolaan sampah dan administrasi Dinas Lingkungan Hidup.

Selanjutnya, Deputi WALHI NTT, Rima Melani Bilaut dalam pemaparannya menyampaikan tentang langkah advokasi kebijakan WALHI NTT terkait pengelolaan sampah dan limbah B3 di masa pandemi.

Menurutnya selama pandemi, selain produksi sampah makin meningkat tidak limbah B3 yang dihasilkan dari aktivitas medis yang tinggi juga perlu ditangani secara intensif sebab masyarakat, pihak medis, dan petugas kebersihan terkait akan terancam penularan virus Covid-19 apabila limbah B3 dibuang begitu saja.

Dengan demikan di tengah pandemi WALHI terus melakukan upaya-upaya kampanye penyadaran kepada masyarakat terkait bahaya limbah B3 serta berdasarkan temuan WALHI di mana sampai sekarang belum ada perusahaan ataupun lembaga khusus yang menangani limbah B3, dan minimnya rumah sakit yang mendapatkan izin pengelolaan limbah B3 maka WALHI masih terus melakukan mediasi dengan instansi-instansi terkait yang salah satunya pemerintahan untuk terus melakukan kalkulasi penghasil sampah terbesar dari perusahaan mana  usaha untuk menekannya dengan metode bersurat ke instansi terkait ataupun pembuatan regulasi.

Contohnya perusahaan Nestle dan Unilever, sebab itulah masalah hulunya sebagai produsen produk, dan masyarakat hanya bagian hilir atau terakhir dari rantai produksi tersebut.  Menurut WALHI NTT, minimnya APBD untuk dinas LHK juga membuat pengelolaan sampah tidak maksimal.

“Menurut catatan kami, pada tahun 2018 hanya 0.25 persen dari APBD Provinsi yang dialokasikan kepada dinas LHK, sehingga pengelolaan sampah tidak cukup intensif,” tambah Rima.

Selanjutnya, Maria Keban menyampaikan beberapa langkah dalam penanganan sampah yang dilakukan oleh komunitasnya selama pandemi.

Sebagai komunitas global yang bekerja secara lokal yang fokus pada penanganan sampah plastik, langkah yang dilakukan adalah melakukan pembersihan atau Clean Up tiap minggu di tempat-tempat umum bersama berbagai kalangan dengan tujuan mengedukasi masyarakat secara nyata terkait kepedulian pada lingkungan.

Trash Hero sendiri lebih menekankan pada pengurangan sampah plastik.

“Program yang dilakukan antara lain Trash Hero Kids dengan mengajak anak-anak ikut aksi Clean Up demi membangun pemahaman tentang masalah sampah sejak usia dini, lalu ada program kampanye botol minum isi ulang agar tidak menggunakan botol plastik kemasan sekali pakai, serta program dan tas belanja agar ketika berbelanja kita tidak lagi menggunakan plastik belanja. Hanya selama pandemi partisipan dalam kegiatan dikurangi demi mematuhi protokol kesehatan,” ungkap Wakil Ketua Komunitas Trash Hero Belu yang akrab disapa Ria ini.

Dalam diskusi yang berlangsung, Ria juga menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah setempat dalam hal ini Dinas LHK Kabupaten Belu, yang meski telah bekerja selama seminggu tapi masih sering menyempatkan diri untuk ikut melakukan clean up bersama Trash Hero dan komunitas peduli lingkungan lainnnya, serta selalu menyediakan fasilitas berupa mobil pengangkut sampah untuk membawa sampah-sampah yang dikumpulkan selama Clean Up dilakukan.

Menurutnya sinergisitas baik harus terus dilakukan tanpa hanya berharap pada pemerintah.

Lebih lanjut, Joseph Kanisius Bau salah satu Founder Komunitas Lorosae mewakili pihak penyelenggara webinar, menyampaikan ucapan terima kasih dari segenap keluarga besar Komunitas Lorosae atas partisipasi aktif dari semua peserta yang hadir maupun komunitas dan lembaga yang turut berpartisipasi dalam Webinar yang dilakukan. Webinar mingguan dilakukan lantaran peningkatan kasus Covid-19 di Belu meningkat drastis, sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan kegiatan offline.

Joseph juga menyampaikan latar belakang mereka mengadakan kegiatan ini akibat keresahan mereka terkait sampah yang meningkat selama pandemi, tidak ada sinergisitas setiap komponen masyarakat dalam pengelolaan sampah, serta pengelolaan sampah yang kurang maksimal dari Pemerintah Kabupaten Belu.

“Penanganan masalah sampah di Belu menurut kami masih pada tataran kuratif di mana mengelola sampah yang telah ada, dan rehabilitatif dengan menyediakan fasilitas seperti tempat sampah dan pengangkutan sampah. Sedangkan belum ada upaya penyadaran secara preventif untuk mencegah produksi sampah yang tinggi,” tambah Ketua Himapro Ilmu Politik Undana yang akrab disapa Kenny itu. (Vivin/Seko)

Komentar

News Feed