oleh

Sampai Kapan Kita Menetralisir Nalar akan Bahaya Politik?

OPINI, suluhdesa.com | Kondisi sebelum abad 21 menampilkan komunikasi antar bangsa, negara, wilayah yang tidak mudah dilakukan. Banyak keterbatasan yang dihadapi, sehingga peristiwa yang terjadi di satu tempat tidaklah mudah diketahui oleh orang-orang yang tinggal di tempat lain.

Dunia menjadi terpisah-pisah dalam ruang dan waktu. Kejadian di Amerika tidak akan mudah diketahui oleh mereka yang tinggal di belahan bumi lainnya seperti Eropa, Asia, Afrika, dan Australia. Dengan demikian pikiran, pandangan, gaya hidup masyarakat di wilayah tertentu bersifat lokal dan khusus, mengacu pada kebiasaan dan budaya setempat. Kondisi tersebut memunculkan berbagai ragam tatanan masyarakat dan gaya hidup.

Keterbatasan komunikasi juga mengisolir peristiwa yang berlangsung di wilayah tertentu. Peristiwa di Banda Aceh, misalnya, akan lama sekali sampai pemberitaannya di Merauke, Irian Jaya. Namun, berkat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menjelang abad 21, jarak tampaknya tidak lagi menjadi masalah. Menit ini peristiwanya terjadi, menit berikutnya seluruh dunia bisa mengetahuinya.

Ditemukannya satelit membuat komunikasi menjadi lebih mudah. Kemudahan komunikasi inilah yang membawa penghuni dunia ke dalam kehidupan bersama, yang memungkinkan mereka saling berinteraksi, memengaruhi dan dipengaruhi, juga dalam memilih dan menentukan pandangan serta gaya hidup.

Abad 21 ditandai dengan semakin membaurnya bangsa-bangsa warga masyarakat dunia dalam satu tatanan kehidupan masyarakat luas yang beraneka ragam tetapi sekaligus juga terbuka untuk semua warga. Gaya hidup yang menyangkut pilihan pekerjaan, kesibukan, makanan, mode pakaian, dan kesenangan telah mengalami perubahan, dengan kepastian mengalirnya pengaruh kota-kota besar terhadap kota-kota kecil, bahkan sampai ke desa.

Bentuk-bentuk tradisional bergeser, diganti dengan gaya hidup global. Kesenangan bergaya hidup internasional mulai melanda. Perbincangan mengenai pengembangan hubungan antar negara menjadi mirip pembahasan tentang pengembangan komunikasi antar kota dan desa. Teknologi komunikasi memang memungkinkan dilakukannya pengembangan hubungan dengan siapa saja, kapan saja, di mana saja, dalam berbagai bentuk yakni suara dan gambar yang menyajikan informasi, data, peristiwa dalam waktu sekejap.

Secara psikologis kondisi tersebut akan membawa manusia pada perubahan peta kognitif, pengembangan dan kemajemukan kebutuhan, pergeseran prioritas dalam tata nilainya. Demikian demokrasi memberi banyak warna akan tetapi selalu menuntun kita pada suatu proses pendewasaan.

Dari berbagai konstelasi politik yang ada kita patut mengapresiasi dari fenomena sosial sampai pada tingkat politik, dan sejauh yang kita amati, sangat memberi ruang dan tidak ada penekanan apapun soal hak dan kewajiban masyarakat. Sejauh yang diamati, hak masyarakat tidak pernah dikekan untuk kepentingan pribadi tapi ada beberapa pemimpin yang masih mengunakan otoritas kepemimpinannya untuk kepentingan pribadi dan kelompok.

Pada akhirnya, sampai kapan kita turut serta mereproduksi kebodohan dengan menetralisir nalar kita akan bahaya politik? Sampai kapan pula kita terus berkubang pada kesalahan yang tiada akhir ini? Sampai sejauh mana kita bisa bertahan dengan dikotomi atas sesuatu yang dianggap berbahaya tapi kita praktikkan di dunia nyata?

Jika keadaan terus membisu dan sikap anti intelektualisme diterapkan pada kehidupan berdemokrasi, serta politik dianggap hal yang tabu untuk didiskusikan, dipreteli, dan dianalisa. Maka, percayalah, kita tidak akan pernah sepeser pun menyicipi demokrasi yang sesungguhnya.

Upaya demokratisasi tentu berhubungan dengan tinjuan ontologis yang komprehensif dalam memahami tujuan demokrasi itu sendiri. Proses tersebut bisa dilakukan dengan terlebih dahulu memahami politik sebagai alat untuk mencapai tujuan berdemokrasi, yaitu untuk melindungi kepentingan rakyat dari dominasi sepihak, sekaligus meletakkan dominasi itu hanya di tangan rakyat (government of rule by the people).

Kegunaan politik tentu tidak disandarkan secara sempit pada patron kekuasaan (power) seperti yang digagas oleh Niccolo Macchiavelli lewat Il Principle atau Sun Tzu dalam The Art of War. Maka dari itu, politik harus dipahami sebagai sebuah ilmu (science) dan seni (art) untuk mendalami ilmu pemerintahan.

Richard Hofstadter menyebut warisan intelektual adalah untuk melawan takhayul, dogma atau penipuan. Salah satunya melawan tipu menipu kepentingan yang telah disuntikkan dalam peristilahan politik yang kita hadapi se-dekadensial ini. Alangkah memilukan jika hak daya guna kebebasan eksistensial intelektual untuk menemukan esensi kehidupan ini dipatok dalam kubur dogmatis. Di mana letak intelektualitas jika doktrin itu mudah kita cerna tanpa sebuah libido untuk mengetahui hal fundamental itu?

Adapun “Etika Politik” harus dipahami dalam konteks “etika dan moral secara umum”. Bicara tentang “etika dan moral” setidaknya terdiri dari tiga hal, yaitu:

Pertama, etika dan moral individual yang lebih menyangkut kewajiban dan sikap manusia terhadap dirinya sendiri. Salah satu prinsip yang secara khusus relevan dalam etika individual ini adalah prinsip integrasi pribadi, yang berbicara mengenai perilaku individual tertentu dalam rangka menjaga dan mempertahankan nama baiknya sebagai pribadi yang bermoral.

Kedua, etika moral sosial yang mengacu pada kewajiban dan hak, sikap dan pola perilaku manusia sebagai makhluk sosial dalam interaksinya dengan sesamanya. Tentu saja sebagaimana hakikat manusia yang bersifat ganda, yaitu sebagai makhluk individual dan sosial.

Ketiga, etika lingkungan hidup yang berkaitan dengan hubungan antara manusia baik sebagai makhluk individu maupun sebagai kelompok dengan lingkungan alam yang lebih luas.

Indonesia sebagai negara yang berdasarkan hukum yang keberadaannya merupakan produk dari “keputusan politik” dari politik hukum sebuah rezim yang sedang berkuasa, sehingga tidak bisa dihindarkan dalam proses penegakkan hukum secara implisit ‘campur tangan rezim yang berkuasa’ pasti ada. Apalagi sistem Pemerintahan Indonesia dalam konteks “Trias Politica” penerapannya tidaklah murni, di mana antara Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif keberadaannya tidak berdiri sendiri.

Indonesia menjalankan konsep Trias Politica dalam bentuk ‘separation of powers’ (pemisahan kekuasaan) bukan ‘division of power’ (pembagian kekuasaan). Di mana tanpak di dalam proses pembuatan Undang-Undang peran pemerintah begitu dominan menentukan diberlakukannya hukum dan Undang-Undang di negeri ini.

Kenyataan ini sebenarnya dapat menimbulkan ketidakpuasan rakyat dalam proses penegakkan hukum di Indonesia apa lagi di sisi lain para politikus di negeri ini kurang memahami dan menghormati “etika politik”. (*)

Penulis: Oktovianus Seran, S.IP., M.Si (Pengamat Sosial, tinggal di Kefamenanu)

DomaiNesia

Komentar

News Feed