oleh

Tidak Transparan, Kades Weulun Diadukan Masyarakat ke DPR Malaka

-Berita, Daerah-862 views

MALAKA, suluhdesa.com | Masyarakat Desa Weulun, Kecamatan Wewiku, Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, mendatangi Kantor Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Malaka untuk mengadukan persoalan yang terjadi di Desa Weulun, Rabu (20/01/2021).

Kehadiran masyarakat Desa Weulun ini terdiri dari Anggota BPD, Tokoh Adat, dan Perwakilan Pemuda disambut oleh Ketua Komisi 1 Hendrikus Melki Simu bersama 4 anggota komisi lainnya.

Salah satu Anggota BPD Desa Weulun, Yosefina Telik Seran menyampaikan bahwa masyarakat mengeluhkan kebutuhan air bersih, tetapi Penjabat (Pj) Desa Weulun maunya membuat embung, sedangkan embung di desa itu sendiri sudah ada 2 dan ditambah dengan yang baru sudah 3 embung yang jarak antar embungnya  hanya 20 an meter.

Namun, kata Yosefina, pembuatan embung yang secara sepihak diputuskan oleh Pj Desa Weulun, dan Ketua BPD ini menuai protes dari warga masyarakat Desa Weulun, karena tidak memanfaatkan tenaga lokal atau tenaga masyarakat dari Desa Weulun, tetapi mengambil pekerja dari luar Desa Weulun.

“Katanya proyek sewa kelola, terus ini yang kelola kepala desa dan ambil pekerja dari luar desa kami. Kami tidak puas makanya kami protes,” ucap Yosefina.

Yosefina menerangkan bahwa sebelumnya warga Desa Weulun yang bekerja, tetapi dalam perjalanan, Pj Desa Weulun memakai kembali tenaga dari luar desa.

Yosefina juga membeberkan bahwa pembangunan embung menggunakan sisa Dana Desa dan dana khusus yang diambil dari kejaksaan, karena sisa dana desa tidak cukup. Namun dalam pembahasan khusus tidak melibatkan sebagian besar BPD dan tokoh masyarakat.

Hal lain dalam pengaduan ini datang dari Gabriel Nahak terkait dana Covid-19 untuk relawan yang tidak ada transparansi. Sehingga hari ini mereka datang untuk mencari keadilan. Selain itu, tunjangan untuk BPD sudah 3 bulan terakhir belum diterima.

Sementara itu, salah satu warga lagi, atas nama Primus Nahak menerangkan bahwa, terkait pembuatan embung itu atas kemauan Penjabat Desa Weulun, Berita Acara memaksa BPD untuk tanda tangani, dan dalam pembahasan pembuatan embung ini tidak ada undangan untuk BPD dan masyarakat, sehingga banyak yang tidak mengetahui.

“Kami menolak karena kami minta air bersih. Karena embung sudah ada dan sekarang mau buat lagi yang jaraknya hanya 20 meter dari embung yang lama. Jadi, kami masyarakat menolak, namun kades dengan kemauan sendiri untuk bangun embung,” ungkap Primus.

Menanggapi hal ini, Komisi I DPRD Malaka Hendrikus Melki Simu bersama anggota komisi lainnya akan berkunjung ke Desa Weulun untuk menyelesaikan persolan yang diadukan masyarakat Desa Weulun.

“Kita dari Komisi I besok pagi (hari ini, Kamis, 21/01/2021) ke Desa Weulun, untuk bertemu dengan kepala desa dan masyarakat lainnya. Kita mencari tahu apakah yang disampaikan masyarakat betul atau tidak. Kalau betul kita akan sampaikan ke Inspektorat untuk audit,” tegas Melki Simu. (fecos/fecos)

Komentar

News Feed