oleh

Gabriel Goa: Indonesia Tak Serius Cegah Covid-19

JAKARTA, suluhdesa.com | Menarik untuk diawasi oleh semua pihak terkait penanganan Pandemi Covid-19 di Indonesia yakni Satgas Covid-19 langsung di bawah Menko Ekuin bukan lagi secara otonom oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Selain itu yang proaktif dalam impor vaksin dari China adalah Menteri BUMN dan Menkes yang berlatar belakang Pengusaha dan Bankir.

Hal ini disampaikan Gabriel Goa, Ketua Koalisi Masyarakat Pemberantasan Korupsi Indonesia(KOMPAK INDONESIA) kepada Media SULUH DESA, Sabtu (16/01/2021) pukul 17.00 WITA lewat telepon.

Gabriel mengungkapkan fakta lain terkait negara Tiongkok yakni perilaku mereka yang selalu menimbulkan resistensi rakyat Indonesia seperti praktik Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dengan Modus Operandi Pengantin Pesanan asal Jawa Barat dan Kalbar, pelarungan awak kapal Korban TPPO asal NKRI ke laut, penangkapan ikan di perairan Indonesia, konflik Laut China Selatan, TKA asal Tiongkok di Wilayah NKRI, dan adanya drone-drone milik Tiongkok di perairan Indonesia.

“Pertanyaannya mengapa kita harus impor vaksin dari Tiongkok bukan dari negara lainnya? Fakta membuktikan bahwa kita rakyat Indonesia tidak serius dalam pencegahan Pandemi Covid-19, bahkan memanfaatkan alasan Pandemi Covid-19 untuk melakukan korupsi seperti dana bansos dan dana Covid-19,” tegas Gabriel.

Terkait proyek vaksin, proyek Covid-19, dan bansos untuk rakyat terkena dampak Pandemi Covid-19 maka Koalisi Masyarakat Pemberantasan Korupsi Indonesia (KOMPAK INDONESIA) mendesak KPK RI tidak hanya fokus kepada mantan Mensos yang di OTT KPK RI tetapi juga harus memeriksa dan memproses hukum Gubernur dan Bupati-Bupati yang ikut dalam perhelatan Pilkada 2020 yang diduga kuat melakukan Tindak Pidana Korupsi terhadap dana bansos dan dana Covid-19 untuk kepentingan Pilkada 2020.

“Kami mendesak KPK RI untuk mengaudit investigasi terhadap pengadaan vaksin asal Negeri Tirai Bambu alias Negara Tiongkok,” desaknya.

Gabriel juga meminta KPK RI untuk mengawasi secara khusus Menko Ekuin, Menko Kemaritiman dan Sumber Daya Mineral, Menteri BUMN, dan Menteri Kesehatan RI serta Gubernur, Bupati, dan Walikota terkait penyerapan APBN dan APBD di tengah Pandemi Covid-19 agar tidak disalahgunakan alias dikorupsi. (larry/msd)

Komentar

News Feed