oleh

Belum Jelas Kasus Pengeroyokan Wartawan di Malaka, Kuasa Hukum Kesal

MALAKA, suluhdesa.com | Kasus pengeroyakan Wartawan Gardamalaka.com, atas nama Yohanes Seran Bria alias Bojes, kini masih tertanam dan belum ada kejelasan hukum dari Kepolisian Daerah (Polda) Nusa Tenggara Timur.

Kasus pengeroyokan wartawan yang melibatkan tiga orang dan sudah ditetapkan jadi tersangka oleh Polres Malaka sebelum dilimpahkan ke Ditkrimum Polda NTT ini, terkesan masih tertanam di Polda NTT.

Dari ketiga orang tersangka itu, salah satunya adalah Anggota DPRD Kabupaten Malaka dari Fraksi Golkar atas nama Raymundus Seran Klau dan dua di antaranya kader dan simpatisan Partai Golkar.

Menanggapi hal ini, Kuasa Hukum Yulianus Bria Nahak S.H., M.H menanyakan, setelah Polda NTT melakukan pemeriksaan terhadap ketiga tersangka kasus pengeroyokan Wartawan Gardamalaka.com, tidak ada hasil yang diinformasikan kembali kepada Penasihat Hukum, sehingga hal ini menimbukan pertanyaan bagi tim hukum.

“Seharusnya ada perkembangan terhadap kasus ini, kami sebagai penasihat hukum korban, harus mendapat informasi atas perkembangan kasus ini, agar tidak menimbulkan pertanyaan,” ucapnya.

Yulius menduga, seolah-olah Polda NTT menutupi masalah ini kepada pihaknya.

“Hak untuk mendapat informasi publik itu penting karena kami harus tahu perkembangan kasus ini sampai dengan kasus ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde),” tegas Yulianus

Yulianus menjelaskan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, menggarisbawahi dengan tebal bahwa, salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

“Hak atas informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan,” jelasnya.

Yulianus juga menegaskan, hak setiap orang untuk memperoleh informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan informasi Publik. (msd/larry)

Komentar

News Feed