KOMPAK Indonesia: Polda NTT Tuntaskan Korupsi Awalolong dan Bawang Merah

oleh -263 views
Gabriel Goa, Direktur Lembaga Hukum dan HAM PADMA Indonesia dan juga Ketua Koalisi Masyarakat Pemberantasan Korupsi Indonesia (KOMPAK Indonesia)

JAKARTA, suluhdesa.com | Koalisi Masyarakat Pemberantasan Korupsi Indonesia (KOMPAK INDONESIA), melalui Gabriel Goa, Ketua KOMPAK INDONESIA, mendukung total komitmen Kapolda NTT Irjen Pol Drs. Lotharia Latif, S.H., M.Hum yang akan mengusut tuntas tindak pidana korupsi Proyek Pembangunan Jeti, dan Kolam Renang Apung, Pulau Siput Awalolong, Kabupaten Lembata dan Proyek Bawang Merah di Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Hal ini diungkapkan Gabriel Goa kepada Media SULUH DESA, Selasa (12/01/2020) pagi melalui pesan WhatsApp.

Gabriel mengungkapkan bahwa rakyat NTT sangat berharap kepada Kapolda NTT, Kajati NTT, dan Ketua Pengadilan Tinggi NTT dalam penegakan hukum Tindak Pidana Korupsi atas 2 kasus di atas.

“Jangan sampai hanya menajam ke bawah, hanya kepada Pejabat Pembuat Komitmen dan Kontraktor. Kami juga minta supaya proses hukum tajam ke atas, terhadap Aktor Intelektualis yang paling menikmati hasil korupsi. Jangan tumpul,” tegas Gabriel.

Baca Juga:  Terima SK PNS, Nelis Roman Bagikan Masker untuk Siswa SDI Mamakun

Ia mengatakan bahwa, hal ini wajib dikawal ketat publik termasuk pers baik di NTT maupun di level Nasional.

“Oleh karena itu, kami dari KOMPAK INDONESIA, mendesak Bareskrim Mabes Polri, Kejagung, dan MA untuk melakukan supervisi sekaligus pengawasan ketat agar penegakan hukum Tindak Pidana Korupsi,” ungkapnya.

Selanjutnya, KOMPAK Indonesia minta agar kedua kasus tersebut diproses hukum, baik Pelaku maupun Aktor Intelektualisnya.

“Kami mendesak KPK RI, Komisi Kejaksaan RI, Kompolnas, dan Komisi Yudisial untuk mengawasi kinerja Aparat Penegak Hukum yakni Polda NTT, Kejati, dan Tipikor NTT agar tidak terjebak kongkalikong dalam penegakan hukum Tindak Pidana Korupsi tetapi sungguh-sungguh menyeret Pelaku dan Aktor Intelektualisnya,” ucapnya.

Selain itu, KOMPAK Indonesia mendesak Pelaku untuk bersedia menjadi Justice Collaborator dengan meminta perlindungan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) serta KPK RI.

“Kami mengajak Solidaritas Penggiat Anti Korupsi di NTT dan Nasional agar mengawal ketat proses penegakan hukum Tindak Pidana Pidana Korupsi Proyek Awalolong di Lembata dan Proyek Bawang Merah di Malaka, Provinsi NTT agar tidak tajam.ke bawah dan tumpul ke atas tetapi wajib hukumnya menajam ke atas karena merekalah yang menikmati hasil korupsinya bukan Pejabat Pembuat Komitmen apalagi kontraktor yang jadi sapi perahan mereka,” jelasnya.

Baca Juga:  Polres Malaka Lamban Tangani Kasus Pemukulan Wartawan, PWOIN Siap Surati Mabes Polri

Gabriel juga menandaskan bahwa, korupsi adalah pelanggaran HAM berat karena telah merampok kak-hak ekosob orang miskin.

Sebelumnya diberitakan oleh TribrataNewsNTT.Com bahwa, Kapolda Nusa Tenggara Timur Irjen Pol Drs. Lotharia Latif, S.H., M.Hum memerintahkan personilnya untuk segera menuntaskan kasus-kasus penanganan korupsi di wilayah Nusa Tenggara Timur.

Penegasan ini ditegaskan Kapolda NTT bertempat di Mapolda NTT, Kota Kupang,  (22/12/2020).

Kapolda Irjen Pol Drs. Lotharia Latif, S.H., M.Hum, pastikan tidak akan membiarkan penanganan kasus-kasus dugaan korupsi di wilayah hukum NTT berlarut-larut.

Baca Juga:  Tidak Benar, Anggota Koramil Lewoleba Aniaya Warga dan Mengancam

Dikutip BidHumas Polda NTT (22/12/2020), Kapolda Irjen Pol Drs. Lotharia Latif, S.H., M.Hum, tegaskan bahwa Polda NTT sudah perintahkan anggota untuk segera tuntaskan penanganan kasus-kasus dugaan korupsi yang saat ini menjadi perhatian masyarakat.

Disebutkan, saat ini sedikitnya dua kasus menjadi atensi besar dari warga Nusa Tenggara Timur, yakni kasus dugaan tindakan pidana korupsi pembangunan Jeti dan Kolam Renang Apung beserta fasilitas lain Pulau Siput Awalolong di Kabupaten Lermbata, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata T.A 2018, berikutnya Kasus Bawang Merah di Kabupaten Malaka.

Terhadap kedua kasus ini, tegas Kapolda NTT, pihaknya telah melaksanakan semua proses hukum sesuai aturan yang berlaku.

Sementara itu, terhadap kasus Awalolong Lembata, Polda Nusa Tenggara Timur telah menetapkan 2 TSK (Tersangka), yakni SS selaku Pejabat Pembuat Komitmen dam AYTL sebagai Kuasa Direktur PT Bahana Krida Nusantara. (Larry/MSD)