oleh

SBS-WT Gugat ke MK Terkait Hasil Pilkada, KPU Malaka Siap Beberkan Fakta

MALAKA, suluhdesa.com – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Malaka, Makarius Bere Nahak, S.Fil, menerangkan bahwa, Undang-Undang memberi ruang kepada pasangan calon (paslon) yang merasa tidak puas atau merasa dirugikan dengan hasil Pilkada untuk mencari kebenaran di Mahkamah Konstitusi (MK) tetapi harus memenuhi syarat formilnya.

Demikian yang disampaikan Makarius, saat dikonfirmasi pada Senin (21/12/2020) terkait permohonan gugatan yang dilakukan Pasangan Calon Bupati Malaka dan Calon Wakil Bupati Malaka nomor urut 2 (Pasangan Stef Bria Seran-Wandelinus Taolin/SBS-WT) pasca penetapan perolehan suara oleh KPU Malaka pada tanggal 16 Desember 2020 lalu, yang mana dalam penetapan perolehan suara tersebut, Pasangan Calon Bupati Malaka dan Calon Wakil Bupati Malaka (Pasangan Simonn Nahak dan Kim Taolin/SN-KT) unggul atas Pasangan Stef Bria Seran dan Wandelinus Taolin dengan selisih 984 suara.

Ketua KPU menuturkan, untuk menghadapi gugatan, KPU Malaka sudah berkoordinasi dengan KPU Provinsi NTT dan KPU Pusat. Dan secara internal KPU Malaka juga sudah berkoordinasi dengan Panitia Ad Hock.

“Untuk menghadapi gugatan terhadap sengketa hasil, kita sudah berkoordinasi dengan KPU Provinsi NTT dan KPU pusat. Kita sendiri secara internal, kita sudah berkoordinasi dengan Panitia Ad Hock (PPK, PPS, KPPS bahkan sampai dengan PPDP) karena ini berkaitan dengan data pemilih,” katanya.

“Berkaitan dengan tahapan ini, kita libatkan semua untuk memperkuat data-data kita untuk menghadapi gugatan atau hal yang di sengketakan,” tambahnya.

Namun Makarius juga menjelaskan bahwa tidak semua yang mendaftar itu wajib masuk untuk disidangkan, tetapi tergantung apakah memenuhi syarat atau tidak untuk disidangkan.

Makarius menegaskan, KPU Malaka ketika di Mahkamah Konstitusi itu tidak membela siapa-siapa, tetapi KPU akan mempertanggungjawabkan kerja selama tahapan berlangsung.

“Nanti kita di sana tidak untuk membela siapa-siapa, tetapi kita akan pertanggungjawabkan kerja kita selama tahapan Pilkada berlangsung,” tandasnya.

Terpisah, Ketua Tim Hukum Pasangan Simon Nahak dan Kim Taolin, Melkianus Conterius Seran, S.H, mengatakan bahwa tahapan Pilkada Malaka berjalan tanpa manipulasi.

Advokat Muda Malaka yang akrab disapa Guntur ini mengatakan terkait keberatan yang diajukan Paslon nomor urut 02 itu apa? karena sampai saat ini belum diketahui.

“Saya ingin tahu, fundamentum petendi yang diajukan paslon 02 apa? Sampai sekarang kita belum tau apakah pelanggaran TSM? Kalau yang dimaksud paslon 02 adalah pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sitematif dan Masif (TSM), maka pembuktiannya rumit bagi paslon 02 karena beban pembuktian ada pada paslon 02 ini merupakan prinsip hukum yang tidak bisa ditawar-tawar lagi,” tegas Guntur.

Lebih lanjut Guntur menjelaskan bahwa, pelanggaran yang bersifat TSM dalam arti yang pertama pelanggaran itu bersifat Terstruktur apabila pelanggaran oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara pemilukada secara kolektif bukan aksi individual, kedua pelanggaran itu bersifat sistematis apabila pelanggaran itu benar-benar direncanakan secara matang (by design) dan ketiga pelanggaran yang bersifat masif apabila pelanggaran itu berdampak sangat luas bukan sporadis, dan pembuktian ketiga unsur ini secara kumulatif atinya semua unsur harus terpenuhi jika tidak gugatan paslon 02 akan ditolak Mahkamah Konstitusi.

Dirinya menilai, kalau berbicara peluang, justru yang berpeluang besar melakukan TSM adalah Paslon 02 karena punya akses besar di birokrasi dan lain-lain.

“Kita berbicara peluang, justru yang berpeluang besar untuk melakukan pelanggaran TSM adalah paslon 02, karena punya akses besar di birokrasi dan lain lain,” pungkas Guntur. (fecos/tim)

Komentar

News Feed