oleh

Menggugah Pemerintah Terbitkan Keppres Angkat GTKHNK35+ Jadi PNS

-Daerah, Opini-999 views

OPINI, suluhdesa.com – Guru, pahlawan tanpa tanda jasa adalah peribahasa yang sering kita dengar. Saking seringnya, adagium itu menjadi akrab dengan telinga kita.

Satu sisi ungkapan ini menggambarkan realitas guru yang mengajar tanpa pamrih. Sosok merekalah yang mendidik dan mengajar generasi penerus bangsa. Bayangkan tanpa seorang guru, apakah kita ini menjadi orang-orang yang terpelajar dan terdidik?

Sisi lain, ungkapan ini menjadi pembenaran realitas itu. Ya, sejatinya guru memang adalah para pahlawan tanpa tanda jasa. Apapun keadaan mereka sejatinya memang demikian. Mereka harus diterima sebagai wujud atau bentuk profil sebagaimana yang terkandung dalam adagium di atas.

Persoalan dunia pendidikan memang tak ada habisnya. Mulai dari masalah sarana prasarana, siswa hingga persoalan para pendidik. Semuanya persoalan ini saling terkait. Bagaimana mungkin sekolah anak didik yang baik jika tidak ditunjangi sarana yang memadai dan  guru yang berkualitas. Fasilitas mungkin bisa seadanya masih biasa dipahami, tetapi bagaimana dengan para guru?

Tuntutan guru yang berkualitas harus didukung dengan penghargaan yang baik pula. Bukan saja akhir-akhir ini, jauh sebelum itu, nasib para guru kerap terabaikan. Kadang dibilang tak beruntung jika dibandingkan dengan profesi yang lain. Dituntut mengajar siswa dengan maksimal, tetapi gaji yang diterima tidak cukup untuk biaya hidup sebulan.

Keadaan ini memang miris. Karena masih banyak guru yang nasibnya terbaik, tetapi pemerintah berinisiatif untuk mengangkat guru dan tenaga kependidikan melalui jalur Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Padahal di luar sana, masih banyak guru honorer yang usianya telah melewati 35 tahun, yang jasa dan lama pengabdiannya pantas diperhatikan dan diperjuangkan menjadi Pegawai Negeri Sipil.

Kondisi-kondisi di atas memicu lahirnya sebuah forum yang beranggotakan para guru dan tenaga kependidikan honorer non kategori yang usianya 35 tahun ke atas. Non kategori yang dimaksudkan adalah non K2 dan P3K. Dan, umumnya masa pengabdian mereka berkisar di atas 5 – 30 tahun. Forum itu mereka namai GTKHNK35+.

Perjuangan GTKHNK35+ ini sudah dimulai sejak setahun lalu. Lahirnya forum ini atas dasar satu persepsi, tujuan dan perasaan senasib guru dan tenaga pendidikan usia 35 tahun ke atas yang sudah lama mengabdi di sekolah-sekolah negeri dan sudah tidak bisa lagi mengikuti tes CPNS karena terpasung regulasi di mana usia pendaftar cpns dibatasi maksimal 35tahun.

Forum ini merambat menjadi gerakan nasional karena merasa  sebagai seperasaan sebagai korban regulasi moratorium pemerintah selama kurang lebih 6 tahun.  Gerakan ini  berawal dari daerah sampai ke pusat dan pernah menyelenggarakan Rapat Koordinasi Nasional di Jakarta, 20 Februari 2020 di ICC MGK Kemayoran Jakarta.

Rakornas GTKHNK35+ dengan mengajukan dua tuntutan, pertama, mengangkat seluruh honorer/nonPNS yang usianya diatas 35 tahun yang mengajar di sekolah negeri menjadi PNS tanpa tes berdasarkan data GTKHNK35+ dan DAPODIK. Dan, kedua, bayar gaji UMK bagi Honorer GTK dibawah umur 35 tahun dari APBN dan dibayar secara bulanan.

Sementara itu,  GTKHNK35+ di Kabupaten Manggarai Timur mendapat dukungan penuh dari pemerintah setempat. Dasar pertimbangannya, Kabupaten Manggarai Timur masih masih termasuk daerah 3T (Terdepan, Terpencil dan Tertinggal). Dukungan pemerintah itulah mendorong  para GTKHNK35+ menyalurkan aspirasi  sampai Presiden Joko Widodo dengan poin tuntutan agar Bapak Presiden mengeluarkan Keputusan Presiden (Kerpres) PNS Tanpa Tes bagi GTKHNK35+ di seluruh nusantara.

Karena itu mewakili Ketua GTKHNK35+ Kabupaten Manggarai Timur bersama seluruh pengurus dan anggota GTKHNK35+ Kabupaten Manggarai Timur, mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Bupati Manggarai Timur, PGRI Kabupaten Manggarai Timur, DPRD Kabupaten Manggarai Timur,  Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai Timur, dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Manggarai Timur. Dukungan merekalah, memungkinkan pihaknya mewakili GTKHNK35+ Kabupaten Manggarai Timur hadir pada Musyawarah Daerah (MUSDA) GTKHNK35+ Kabupaten-Kota sePropinsi NTT, 19 Desember 2020.  Musyawarah  Daerah (MUSDA) GTKHNK35+ Kabupaten-Kota se-Provinsi NTT supaya mendapatkan dukungan penuh dari Gubernur NTT atas perjuangan GTKHNK35+ se Nusa Tenggara Timur dalam menjemput Keppres PNS bagi GTKHNK35+.

Harapan dari seluruh Anggota GTKHNK35+ dalam Musda tersebut meminta agar Gubernur NTT untuk ikut memperjuangkan aspirasi GTKHNK35+ se-Indonesia khususnya Provinsi NTT agar meloloskan Keppres PNS tanpa tes, dan dengan adanya kebijakan Mendikbud terkait P3K maka sudah selayaknya GTKHNK35+ direkrut dengan aturan yang tidak dipersulit lagi dengan tes dan verval ijasah.

Mengingat NTT merupakan salah satu daerah 3T, pemerintah tidak bisa menutup mata terhadap fakta di lapangan bahwa masih banyak honorer yang belum memiliki ijasah S1. Bagaimana honorer bisa meningkatkan kualifikasi pendidikannya, selain terkendala kondisi geografis, kemampuan finansial masih di bawah sejahtera dengan kompensasi gaji sebesar 1,5 juta rupiah per tahun. Inilah fakta ketidakadilan yang jauh dari cita-cita Pancasila sila ke-2 dan ke-5. Karena itu pihaknya menuntut regulasi P3K harus dikaji ulang sebelum digulirkan, karena fakta ketidakadilan banyak ditemui di lapangan.

Pertama, tahapan vervali jasah. Selama ini tenaga honorer terdata Sapodik Kemdikbud, lalu kemana arah verval ijasah yang harus dilakukan oleh Guru dengan pendidikan S1? Sementara rekan kami tenaga kependidikan yang terdiri dari tenaga adaministrasi sekolah yang merupakan jantung sekolah tidak diakomodir oleh tahapan verval ijasah. Lalu bagaimana dengan guru honorer yang belum punya ijasah S1?

Kedua, seleksi PPPK melalui tes. Apakah adil ketika honorer yang sudah mengabdi puluhan tahun dengan gaji di bawah standar masih harus di tes lagi? Tidak adakah apresiasi atas pengabdian honorer tersebut?

Ketiga, peluang PPPK untuk non honorer yang memiliki SERDIK & honorer swasta. Bagaimana mungkin Kemendikbud memberi peluang pada mereka sementara ada GTKHNK35+ di sekolah-sekolah negeri yang belum terselesaikan masalahnya?  Non honorer secara teori mungkin sudah teruji dengan sertifikat pendidiknya tapi secara praktik tentu belum teruji seperti pengabdian GTKHNK35+. Apakah pengabdian bertahun-tahun GTKHNK35+ ini tidak lebih bernilai dari selembar sertifikat pendidik?

Terkait honorer swasta, apakah kesejahteraan yang diberikan Kemendikbud  melalui program inpassing (penyetaraan)  untuk sertifikasi yang tidak pernah diberikan pada honorer negeri masih sangat kurang sehingga peluang PPPK bagi GTKHNK35+ di persempit dengan honorer swasta dan non honorer bersertifikat pendidik.

Keempat, kompetisi honorer antara yang berusia 35- dengan 35+. Menjadi tidak adil ketika GTKHNK35+ harus berkompetisi dengan pendaftar PPPK usia 35_ . Sementara peluang kami disaat usia belum mencapai 35 sudah “dihukum” dengan regulasi moratorium selama kurang lebih 6 tahun. Bagaimana bisa sebuah regulasi di buat yang seharusnya mengatur masalah honorer tapi faktanya justru menghukum honorer? Maka akan lebih bijak jika GTKHNK35+ diberi kompensasi berdasarkan masa pengabdiannya.

Kelima, masa kontrak kerja. Aturan PPPK  terkait dengan SK yang harus di perbaharui setiap 1 tahun sekali menjadi miris manakala seorang pendidik dikontrak masa kerjanya seperti seorang karyawan. Menjadi sebuah momok manakala SK tidak diperpanjang di tahun berikutnya, seolah habis masa kontraknya, bagi GTKHNK35+ ini adalah pemecatan secara halus.

Muara dari fakta dan tuntutan para GTKHNK35+ adalah presiden Joko Widodo menerbitkan Keppres yang mengatur GTKHNK35+ diangkat menjadi PNS tanpa tes sebagai wujud penghargaan pengabdian mereka selama sekian tahun. (*)

Oleh: Marianus Fahmy, S.E (Wakil Ketua GTKHNK35+ Kabupaten Manggarai Timur)

Komentar

News Feed