oleh

Bupati TTU Terima Penghargaan dari KEMENKUMHAM RI

-Berita, Daerah, Hukum-1.407 views

KEFAMENANU, suluhdesa.com – Bupati  Timor Tengah Utara (TTU) Raymundus Sau Fernandez menerima penghargaan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Bupati Raymundus menerima penghargaan atas prestasinya yang sangat peduli terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) dan menurunnya angka kemiskinan di Kabupaten TTU.

Penghargaan yang diterima Bupati Raymundus di Kantor KEMENKUMHAM Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Senin (14/12/2020) dilakukan secara virtual dan dibuka oleh Presiden RI, dan dihadiri para Menteri, Ketua Komnas HAM, seluruh Gubernur, serta Bupati di seluruh Indonesia.

Saat diwawancarai Media SULUH DESA, Selasa (15/12/2020) pukul 13.00 Wita di kediaman pribadinya di Km 5, Jurusan Atambua, Kelurahan Tubuhue, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten TTU, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bupati Raymundus mengungkapkan bahwa, penghargaan serupa diterimanya dua tahun berurut-turut dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Ia menyampaikan jika penghargaan tersebut diberikan oleh Wakil Gubernur NTT Josef Nae Soi, yang berlangsung di Aula Kantor KEMENKUMHAM Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Menurut Bupati Raymundus, penghargaan yang diterimanya itu karena selama memimpin Kabupaten TTU, dirinya sangat peduli terhadap Hak Asasi Manusia.

“Langkah yang diambil tentunya berkaitan dengan peduli HAM, juga peduli terhadap kesehatan ibu dan anak. Lalu menurunnya tingkat kemiskinan Kabupaten TTU sejak tahun 2019. Pada tahun 2020 Tim KEMENKUMHAM memberikan penilaian yang menyatakan Kabupaten TTU memenuhi persyaratan untuk mendapatkan apresiasi dari Kementerian Hukum dan HAM RI,” ujarnya.

Sebagai Bupati TTU, kata dia, ini merupakan apresiasi terhadap langkah pemda dalam mempersiapkan berbagai hal untuk memberikan jaminan kepada semua masyarakat baik itu akses pendidikan dan lainnya sesuai UU.

“Kita memberikan kebebasan kepada semua pihak untuk semua akses. Dan kita juga dinilai berhasil menurunkan angka kemiskinan dari 65,62 persen menjadi 22,45 persen pada tahun 2019 dan pada tahun 2020 bergeser di bawah 20 persen,” jelasnya.

Ia juga mengatakan, langkah yang dibangun untuk meningkatkan kepedulian semua pihak terhadap HAM di Kabupaten TTU yaitu menyiapkan rambu-rambu dan dasar pijaknya sudah disiapkan untuk selanjutnya dilanjutkan bupati berikutnya.

“Memang standing TTU jauh di atas kabupaten yang lain dan kita harapkan bupati berikutnya mampu untuk melanjutkan ini agar terus meningkat dan jangan sampai berkurang. Tidak hanya untuk HAM yang dinilai tetapi daerah tertinggal. Kalau daerah tertinggal akses untuk menjamin hak-hak dasar itu kan belum berjalan. Oleh karena itu yang sudah dilakukan selama 10 tahun yang kemudian dinilai pemerintah Provinsi, pemerintah Pusat kita telah melakukannya dan berhasil keluar dari daerah tertinggal sehingga dikukuhkan oleh Presiden lewat Peraturan Presiden RI Nomor 63 Tahun 2020 Tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024. Kemudian pemenuhan guru-guru untuk lembaga pendidikan TK, SD, SMP, dan SMA walaupun kemudian ketentuan membagi kewenangan PAUD dan TK itu oleh pemerintah desa. Untuk SD, SMP oleh pemerintah kabupaten, dan untuk SMA oleh pemerintah provinsi. Tetapi dasar pijak diawali oleh kita Pemerintah Daerah TTU untuk melihat kekurangan guru yang ada di semua jenjang pendidikan itu kita penuhi. Yah, memang langkah ini kemudian menuai pro kontra, tapi kami Pemerintah Daerah TTU tetap bergerak maju untuk pemenuhan kebutuhan dasar karena pendidikan itu bagian dari kebutuhan dasar dan wajib hukumnya yang harus dipenuhi. Sehingga langkah yang kita ambil terhadap kekurangan guru ditetapkan untuk mengangkat mereka menjadi kontrak daerah itu dinilai sebagai salah satu hak dasar yang kita penuhi untuk memenuhi kebutuhan anak didik di pendidikan,” ungkap Bupati TTU dua periode ini.

Untuk kebutuhan kesehatan, ucap dia, fasilitas kesehatan disiapkan sampai di tingkat desa.

“Polindes kita tempatkan bidan desa yang ada di setiap desa kemudian ada Poskesdes, ada Pustu dan Puskesmas. Kita juga dinilai karena salah satu Puskesmas di Wini Kabupaten TTU adalah satu-satunya yang dinilai berhasil menurunkan angka stunting untuk NTT, dan kepala Puskesmas juga sudah diminta untuk menjadi narasumber untuk membagi kiat-kiat di Dinas Kesehatan Provinsi NTT.Tentunya langkah-langkah ini yang pada awalnya stunting secara nasional TTU pada posisi 51,75 persen. Ini yang membuat kita gagal di bidang kesehatan, maka kita mengambil langkah-langkah yakni: yang tidak berhasil kita rumahkan para petugas kesehatan, kita ganti orang. Kemudian kita bangkit bersama melibatkan semua pihak dan semua bidang jajaran kesehatan. Itu kita gerakkan sampai dengan Polindes. Kita berhasil 1 tahun terakhir ini karena angka stunting menurun dari 51 turun ke 35 persen. Pasti akan turun ke 28 persen dan kita harapkan itu dilanjutkan Bupati TTU berikutnya hingga ke angka 20 persen. Ini juga bagian yang dinilai oleh pemenuhan HAM karena kita peduli untuk itu,” tutup Mantan Wakil Bupati TTU ini. (vrg/fwl)

Komentar

News Feed