Polri Bisa Kembangkan Pasal 160 KUHP Terhadap Rizieq Shihab ke Pidana Terorisme

oleh -372 views
Berchmans M. Ambardi, S.H., M.H., Direktur Advokasi Hukum LANDEP

JAKARTA, suluhdesa.com – Penyidik Polda Meyro Jaya telah menetapkan Mohammad Rizieq Shihab (MRS), dan kawan-kawan dengan pasal sangkaan tindak pidana pasal 160 dan 216 KUHP, terkait konten ceramah dan sikap MRS selama berada di Indonesia pasca pulang dari Arab Saudi tanggal 10 November 2020.

Sangkaan melanggar pasal 160 KUHP yaitu melakukan perbuatan menghasut di muka umum dengan lisan atau tulisan supaya melakukan tindak pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum, dstnya., maka Penyidik wajib mengembangkan penyidikan kasus MRS, dan kawan-kawan ke arah kejahatan terorisme, sesuai UU No 5 Tahun 2018,Tentang Terorisme.

“Pengembangan dengan pendekatan UU No. 5 Tahun 2018, Tentang Terorisme, agar tidak ada satupun dugaan tindak pidana yang pernah terjadi sebelumnya, yang memiliki keterkaitan dengan aktivitas MRS akhir-akhir ini lolos dari jerat hukum dan dapat dijerat sebagai tindak pidana yang berlanjut atau berulang-ulang (concursus realis atau samenloop), agar prinsip peradilan murah dan sederhana serta mencapai efek jera bisa dicapai,” tegas Berchmans M. Ambardi, S.H., M.H, Direktur Advokasi Hukum LANDEP, kepada Media SULUH DESA lewat WhatsApp, Minggu (14/12/2020) siang.

Baca Juga:  PMKRI Kupang Kecam Oknum DPRD TTS yang Ancam dan Maki Pastor

Ia menandaskan, Polri harus memanfaatkan momentum dukungan publik yang luas, serta kemauan political will dari Pemerintah mendukung kinerja Polri dalam menegakan dan menuntaskan semua tindak pidana yang diduga dilakukan MRS selama ini, agar tertib hukum, ketenteraman masyarakat dan kepastian hukum yang menjamin hak-hak publik atas rasa aman, satabilitas ekonomi dan politik terwujud segera.

Baca Juga:  Dalang Kaburnya Tahanan Polresta Malang Ditembak Polisi

Landep Mendukung POLRI

“Oleh karena itu Lembaga Advokasi Nasional Untuk Demokrasi Dan Pembangunan (LANDEP), mendukung dan mendorong Polri agar secara simultan menyelidiki semua aktivitas MRS selama ini terkait tindakan-tindakan yang bermotif politik, ideologi dan mengganggu keamanan, ketertiban dan ketenteraman umum dengan pendekatan UU Tindak Pidana Terorisme,” katanya.

Ia mengatakan, terdapat korelasi antara ketentuan pasal 160 KUHP dengan rumusan Tindak Pidana Terorisme di dalam UU No. 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan, dimana terdapat unsur kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror dan rasa takut secara meluas, dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan seterusnya dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.

Baca Juga:  Perwira Polda Sulteng Bagikan Masker dan Sembako untuk Warga Terdampak Covid-19

“Unsur ancaman kekerasan di dalam pasal 160 KUHP, terkoneksi dengan unsur-unsur ancaman kekerasan di dalam UU Tentang Terorisme, yaitu setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, yang dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat luas, dan seterusnya sebagai unsur di dalam Tindak Pidana Terorisme,” tutupnya. (fwl/msd)