oleh

Pelaku Curang di TPS Dapat Dipidana Penjara dan Denda

MALAKA, suluhdesa.com – Pilkada Malaka tahun 2020 akan terjadi besok, Rabu (09/12/2020). Setiap warga yang memiliki hak pilih agar menggunakan hak pilihnya di TPS masing-masing. Namun, perlu diingat pemberian hak pilih tersebut hanya bisa dilakukan 1 kali dan oleh yang yang sudah terdaftar sebagai pemilih. Jika menggunakan hak pilih lebih dari 1 kali, menggunakan C Pemberitahuan-KWK orang lain dan juga terhadap mereka yang tidak memenuhi syarat sebagai pemilih, pidana penjara dan denda puluhan juta menanti.

Hal ini disampaikan Advokat Muda asal Malaka, Wilfridus Son Lau, S.H., M.H saat ditemui di kediamannya, Lakekun, Kecamatan Kobalima, Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Jumat (04/12/2020).

“Saat ini KPPS sedang membagikan C Pemberitahuan-KWK kepada pemilih yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Di dalam C Pemberitahuan-KWK tersebut sudah tertulis peringatan setiap orang yang dengan sengaja mengaku dirinya sebagai orang lain untuk menggunakan hak pilihnya, atau memberikan suaranya lebih dari 1 kali dapat dipidana sesuai dengan ketentuan Pasal 178A, 178B dan Pasal 178C Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016,” ujar Advokat yang kerap disapa Sang Alang.

Mengenai ketentuan pidana yang dikenakan, kata Son Lau, diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah.

Namun, pihak yang memiliki kewenangan memutus adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) melalui Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

Son Lau menjelaskan, ketentuan yang ada dalam Undang-Undang tersebut adalah “pidana badan dan denda” bukan “pidana badan dan/atau denda” sehingga memungkinkan jika seseorang melanggar atau melakukan perbuatan dimaksud akan mendapatkan dua jenis sanksi tersebut.

“Ya, sanksinya itu ada, sanksi pidana badan dan pidana denda,” tegas Son Lau.

Dirinya membeberkan, sanksi pidana badan dan pidana denda terhadap setiap orang yang menggunakan C Pemberitahuan-KWK orang lain untuk memilih, pidana badan maksimal 6 tahun dan pidana denda maksimal 72 juta. Misalnya, menggunakan C Pemberitahuan-KWK orang yang sudah meninggal, merantau, pindah domisili, dan tidak dikenal. Sedangkan terhadap setiap orang menggunakan hak pilihnya lebih dari 1 kali pidana badan maksimal 9 tahun dan pidana denda maksimal 108 juta dan terhadap mereka yang tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih pidana badan maksimal 6 tahun dan pidana denda maksimal 72 juta. Jika dilakukan oleh penyelenggara Pemilihan baik itu KPU bersama jajaran sampai dengan KPPS maupun Bawaslu bersama jajaran sampai dengan Pengawas TPS pidananya ditambah 1/3.

Ia mengingatkan supaya setiap masyarakat agar jangan main-main karena aturannya sudah jelas dan tegas.

Dia menuturkan, pilkada merupakan wujud kedaulatan rakyat. Suara rakyat itu suara Tuhan, sehingga harus digunakan secara jujur dan adil. Dan dalam menggunakan hak pilih pada hari Rabu, 9 Desember 2020 mendatang diharapkan tidak ada kecurangan-kecurangan baik pada tahapan pembagian C Pemberitahuan-KWK sampai dengan Pemungutan dan Penghitungan Suara selesai di 395 TPS yang tersebar di 12 Kecamatan, 127 Desa yang berada di Kabupaten Malaka.

Jebolan Magister Hukum Univeritas 17 Agustus 1945 Surabaya ini mengimbau agar pemilih yang sudah terdaftar di DPT untuk datang ke TPS dengan membawa C Pemberitahuan-KWK untuk menggunakan hak pilihnya. Kemudian bagi mereka yang tidak terdaftar di DPT boleh menggunakan hak pilihnya dengan syarat harus menunjukan e-KTP atau Surat Keterangan (Suket) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malaka.

“Datanglah sesuai dengan waktu yang telah tertulis dalam C pemberitahuan-KWK yang telah dibagikan KPPS dan pada saat ke TPS jangan lupa menggunakan masker. Hal ini sebagai upaya kita semua dalam menerapkan protokol kesehatan Covid-19,” tutupnya. (fecos/tim)

Komentar

News Feed