oleh

Korkab PKH Ngada Paksa Warga Susu Dukung Salah Satu Paslon di Pilkada Ngada

KUPANG, suluhdesa.com – Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin yang ditetapkan sebagai kelurga penerima manfaat PKH.

Akan tetapi bantuan PKH ini yang diberikan oleh Pemerintah Pusat malah dijadikan komoditas politik untuk menekan masyarakat oleh sekelompok orang demi kepentingan mereka sendiri.

Hal ini dialami oleh Damianus Wunu, Warga Kampung Bomanu, RT 12, Kelurahan Susu, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Damianus didatangi oleh Ambrosius Emanuel Rato (Arman), Koordinator (Korkab) PKH Kabupaten Ngada dan Lambertus Kesu (Renol), Pendamping PKH Kecamatan Bajawa Utara, pada Sabtu (21/11/2020) pukul 17.30 Wita, yang memintanya dan memaksa untuk bergabung serta memilih salah satu Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Ngada. Jika tidak, bantuan PKH yang diterimanya selama ini akan dicabut atau dihapus.

Damianus Wunu saat dihubungi Media SULUH DESA lewat telepon, Jumat (04/12/2020) pagi menceritakan bahwa, pada hari Sabtu sore tanggal 21 November 2020, didatangi oleh Ambrosius Emanuel Rato (Arman), Koordinator (Korkab) PKH Kabupaten Ngada dan Lambertus Kesu (Renol), Pendamping PKH Kecamatan Bajawa Utara.

“Maksud dan tujuan kedatangan kedua orang tersebut adalah menanyakan saya apakah ada masalah? Saya bilang tidak ada masalah, lalu mereka mengatakan jika bapak bergabung dengan Paket PASGUD berarti tidak ada masalah. Kalau tidak bergabung, maka bantuan PKH yang diterima selama ini akan dicabut. Mereka datang menggiring saya ke Paket PASGUD,” urai Damianus sambil menangis.

Lanjut Damianus, “setelah saya beri komentar di Facebook, Renold dan Arman ini terus mengejar dirinya sampai di rumah. Sejak tanggal 21 November itu sampai tnggal 23 November itu mereka terus kejar saya sampai di rumah. Manalagi saya punya istri itu sakit jantung. Mereka cari terus sampai istri saya sembunyi. Saya merasa diteror dan diintimidasi. Saya tidak tahu maksud apa mereka cari lalu mereka bilang bapak ke arah mana? Saya bilang saya masih abu-abu. Dan tanggal 24 November mereka kejar lagi marah saya karena saya muat keluhan saya di Group Facebook Ngada Bangkit. Mereka marah dan teror.”

Damianus pun mengutip pertanyaan Arman dan Renol yang lalu disambungnya dengan jawabannya sendiri.

“Bapak Dami kami mau tanya. Nah karena mereka dua paksa saya jawab, lalu saya bilang kamu kejar-kejar saya untuk apa? Ada apa di balik itu? Itu hari kan saya sudah bilang saya masih abu-abu kenapa saya terus dikejar begini? Renol dan Arman tanya, kenapa bapak bilang di Facebook kalau kami giring bapak? Lalu saya menjawab mereka dua, saya ini rambut sudah putih. Saya tidak punya kepentingan apa-apa. Saya hanya pegang LUBER (Pemilu yang Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia, Red) saja. Jadi pada hari H nanti saya berikan suara saya. Tidak bisa kamu giring saya. Kenapa teror saya punya istri sampai  istri saya jantungan,” ungkap Damianus dengan emosi.

Sambil terisak Damianus memohon untuk membantu karena dia hanyalah rakyat kecil yang tidak tahu harus mengadu ke mana lagi.

Yohanes Vianey Siwe, S.H, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Ngada ketika dihubungi media ini menyampaikan bahwa, Arman dan Renol sudah dipanggil olehnya.

“Awalnya mereka sedikit berkelit, dan sebelum saya bicara saya juga perlu cari data setelah masyarakat melaporkan dan saya liat video itu beredar saya panggil mereka dan menanyakan bagaimana ini? Saya katakan kalau merasa tidak benar silahkan kamu lakukan klarifikasi di Bapak Damianus bahwa tidak benar. Sampaikan bahwa itu program Presiden Jokowi bukan bupati atau siapa. Itu tugas saya dan sudah saya laksanakan,” jelas Siwe.

Siwe menambahkan, “sekarang yang menjadi persoalan itu hasil dari mereka pergi. Mereka mengatakan mereka sudah ketemu Bapak Damianus. Sekarang kasus yang berkembang di luar sudah menjadi ramai di media sosial ada bahasa- bahasa lain yang diungkapkan tetapi saya tidak mau bicara karena itu bukan kewenangan saya yang ada kaitan dengan bantuan PKH. Tapi saya sudah ingatkan, dia bersama teman-temannya itu bukan pendamping di situ (Lambertus Kesu atau Renol adalah Pendamping PKH dari Kecamatan Bajawa Utara) tetapi pendamping dari kecamatan lain. Itu yang perlu saya klarifikasi. Kalau dia (Ambrosius Emanuel Rato atau Arman yang merupakan Koordinator  PKH Kabupaten Ngada) menjalankan tugas melakukan pengecekan PKH yang ada di situ mestinya dipanggil untuk melakukan komunikasi secara bersama-sama di masyarakat untuk mengecek hasil kerja mereka, bukan membawa pendamping dari tempat lain untuk masuk di situ.”

Siwe menegaskan, pihaknya dari Dinas Sosial Kabupaten Ngada bekerja obyektif.

“Tidak ada bekerja untuk paket A, B, C. Tetapi kami bekerja untuk kepentingan masyarakat. Dan itu saya tekankan berulang kali bahwa, siapapun yang jadi Bupati Ngada kalian tetap menjadi Pendamping PKH dengan gaji semua yang diberikan dari pusat,” imbuh Siwe.

Ditambahkan Siwe bahwa tidak benar ada informasi yang mengatakan jika siapa yang naik jadi bupati maka Pendamping PKH diganti dan lain sebagainya.

“Itu tidak benar. Karena kebenaran dinas melakukan koordinasi ke pusat tentang kegiatan di masyarakat. Kalau memang ada masyarakat yang mau menyampaikan ke Bawaslu atau ke pihak keamanan saya persilakan karena itu di luar kewenangan saya. Mereka dua (Arman dan Renol) itu pergi bertemu masyarakat dan paksa masyarakat untuk dukung salah satu paslon itu adalah di luar jam kerja dinas dan menyalahi aturan. Sekali lagi sebagai Kepala Dinas Sosial Ngada, saya sudah panggil dan buat teguran. Saya suruh mereka harus mengklarifikasi dengan Bapak Tua yang bersangkutan bahwa tidak benar seperti itu. Saya tidak pernah memberikan penugasan atau mereka melakukan penugasan tanpa sepengetahuan saya, karena yang  mereka pergi itu bukan pendamping dari desa itu tetapi pendamping dari wilayah lain. Kalau mereka mau lakukan itu harusnya ada pendamping yang berasal dari desa itu yang di panggil bukan dari desa lain,” tegas Siwe.

Polikarpus Meo Teku, S.Fil, Koordinator Wilayah (Korwil) PKH Provinsi Nusa Tenggara Timur saat dikonfirmasi terkait tindakan yang dilakukan oleh Ambrosius Emanuel Rato (Arman), Koordinator (Korkab) PKH Kabupaten Ngada dan Lambertus Kesu (Renol), Pendamping PKH Kecamatan Bajawa Utara, yang mendatangi warga Kelurahan Susu untuk meminta supaya bergabung serta mendukung salah satu paslon dalam Pilkada Ngada, menegaskan bahwa, sesuai dengan Kode Etik PKH, semua SDM PKH (Korkab, Pendamping, dan Operator) tidak boleh terlibat dalam politik praktis.

“Berkaitan dengan video viral yang mengatakan bahwa Koordinator Kabupaten (Korkab) PKH Ngada dan salah satu Pendamping Sosial PKH yang memaksa masyarakat Kelurahan Susu, Kecamatan Bajawa, untuk bergabung di salah satu paket calon bupati dan calon wakil bupati maka perlu saya informasikan beberapa hal, yaitu di Program Keluarga Harapan (PKH) ada Kode Etik yang menyatakan bahwa semua SDM Program Keluarga Harapan (Korkab, Operator, Pendamping) DILARANG untuk terlibat dalam politik praktis,” tandasnya.

Ia meminta supaya jika masyarakat menemukan hal-hal yang terjadi seperti kejadian yang dialami oleh Damianus Wunu, supaya dikonfirmasikan dengan Dinas Sosial Kabupaten Ngada, di mana SDM PKH itu berada.

“Koordinator Wilayah NTT akan berkoordinasi dengan Dinas Sosial Ngada untuk lakukan klarifikasi dengan SDM bersangkutan atau bahkan lakukan investigasi di lapangan. Apabila terbukti maka SDM PKH bersangkutan akan diberi sanki sesuai Kode Etik,” katanya.

Karolina Bhoki Lede yang merupakan Pendamping PKH Kecamatan Bajawa dan yang mengurusi bantuan PKH masyarakat Kelurahan Susu kepada Media SULUH DESA mengaku, tidak tahu sama sekali dengan kedatangan dari Ambrosius Emanuel Rato (Arman), Koordinator (Korkab) PKH Kabupaten Ngada dan Lambertus Kesu (Renol), Pendamping PKH Kecamatan Bajawa Utara, bertemu dengan masyarakat Kelurahan Susu yang menjadi dampingannya.

“Saya tidak mengerti mereka datang di luar jam dinas dan tanpa sepengetahuan saya. Kalau toh mau datang untuk cek PKH jangan bawa pendamping dari kecamatan lain. Ini saya sendiri tidak tahu dan saya juga tidak tahu agenda apa yang mereka susun di daerah dampingan saya. Kalau bilang mereka datang paksa masyarakat harus pilih salah satu paslon dalam pilkada dan kalau tidak pilih itu PKH akan dihapus, ini mereka sangat keliru dan tidak mendidik. PKH ini bantuan dari Pemerintah Pusat. Yah saya serahkan ke Korwil PKH NTT yang akan mengurus mereka. Fokus saya tetap mendampingi warga saya ini supaya bantuan PKH tersalur dengan baik. Ini bantuan bukan bantuan bupati atau bantuan dari salah paslon. Jadi jangan macam-macam,” tohok Karolina.

Sedangkan Ambrosius Emanuel Rato (Arman), Koordinator (Korkab) PKH Kabupaten Ngada dan Lambertus Kesu (Renol), Pendamping PKH Kecamatan Bajawa Utara saat dikonfirmasi berkali-kali oleh Media SULUH DESA tidak menanggapi hingga berita ini diturunkan. (vrg/fwl)

Komentar

News Feed