oleh

KOMPAK Indonesia Desak KPK RI Periksa Oknum AN

JAKARTA, suluhdesa.com – Pengakuan Ketua Umum Aspataki Saiful seperti dilansir Media Online asiatopicnews bahwa terkait pemberian Award kepada penyelenggara negara sudah berkoordinasi via telpon dengan pihak KPK RI berinisial AN. Menariknya Ketua Umum Aspataki bisa berhubungan langsung via telpon dengan oknum AN di KPK RI. Tidak dijelaskan dalam pemberitaan posisi atau jabatan AN di KPK RI.

Oleh karena itu, sebagai Pegiat Anti Korupsi, Gabriel Goa, Ketua Koalisi Masyarakat Pemberantasan Korupsi (KOMPAK Indonesia) mempertanyakan relasi antara Ketua Umum Aspataki dengan oknum bernama AN yang mengaku orang KPK RI.

“Biar tidak menimbulkan konflik kepentingan antara Perusahaan Pengerah Pekerja Migran Indonesia (P3MI) dengan lembaga Anti Rasuah KPK RI, maka kami dari Koalisi Masyarakat Pemberantasan Korupsi Indonesia (KOMPAK Indonesia) mendesak Dewan Pengawas KPK RI untuk memeriksa oknum AN jika benar AN dari KPK RI,” tegas Gabriel Goa.

Gabriel Goa juga meminta Dewan Pengawas KPK RI untuk mendesak Ketua KPK RI beserta jajarannya supaya mengawasi secara serius pemberian award kepada penyelenggara negara dari Asosiasi P3MI Aspataki yang diduga kuat syarat konflik kepentingan dan peluang terjadinya praktek KKN (Kolusi, Korupsi dan Nepotisme).

Melansir media asiatopicnews.com, disampaikan bahwa, Organisasi Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia “Aspataki” melaksanakan Rapat Koordinasi 2020 di Bidakara Jakarta dan dilanjutkan penandatanganan Pakta Integritas Anggota Aspataki disaksikan Kepala BP2MI pada 25 Nopember 2020.

Adapun Pakta Integritas Anggota Aspataki yang akan ditandatangi oleh anggota sebagai berikut :

Pakta Integritas Anggota Aspataki

  1. Kami anggota Aspataki akan mentaati semua Peraturan terkait Penempatan Pekerja Migran Indonesia;
  2. Kami anggota Aspataki akan melindungi Pekerja Migran Indonesia yg berangkat prosedural melalui P3MI kami;
  3. Kami anggota Aspataki akan selalu membantu Pemerintah dalam pemberantasan TPPO/ Ilegal PMI.
  4. Kami anggota Aspataki mentaati AD/ART serta Kode Etik Aspataki

Jakarta, 25 Nopember 2020

PT…..

Direktur Utama

Aspataki & KPK

Sebelum acara berlangsung Saiful Ketua Umum Aspataki telah berkoordinasi dengan KPK perihal pemberian Award kepada Para Pejabat.

Melalui telpon Arief Nurcahyo dari KPK menjelaskan “Pemberian Award kepada Penyelenggaran Negara tidak masalah kecuali yang diterimakan berupa Uang, barang berharga, mobil atau rumah maka harus melaporkan ke KPK.

Masih menurut Arief, kalau Award hanya berupa Piagam atau plakat dan sejenisnya, cukup bagi penerima Award melaporkan kepada pimpinannya, tidak perlu lapor ke KPK.

Sebagaimana diketahui Aspataki pada 2018 telah memberikan Aspataki Award kepada 11 Pejabat, dan kali ini jumlah penerima lebih banyak lagi.

Aspataki Award diberikan kepada banyak pihak dan merupakan bentuk apresiasi dan bukan karena Aspataki tidak ada kepentingan dengan pemempatan Ilegal PMI.

Menurut Saiful banyak dari Penerima Award yang kami tidak kenal sama sekali. (ledys/msd)

Komentar

News Feed