oleh

KPK Wajib Awasi Pemberian Aspataki Award Kepada Penyelenggara Negara

JAKARTA, suluhdesa.com – Di tengah maraknya kasus perdagangan orang, migrasi ilegal, pemalsuan dokumen calon Pekerja Migran Indonesia, overcharging dan banyak lagi segudang persoalan yang terus menerus, menarik, perlu disorot khusus pemberian Aspataki Award 2020 kepada penyelenggara negara yang memiliki tugas khusus Pencegahan dan Penanganan Human Trafficking dan Migrasi Ilegal.

“Menariknya lagi pemberian award dilakukan oleh Asosiasi Perusahaan beranggotakan P3MI yang biasa menempatkan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri. Perlu diawasi serius oleh KPK RI ada apa di balik pemberian award kepada penyelenggara negara dari Aspataki yang adalah salah satu Asosiasi P3MI (Perusahaan Pengerah Pekerja Migran Indonesia)?,” tohok Gabriel Goa, Direktur Lembaga Hukum dan HAM PADMA Indonesia (Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian Indonesia) dan Ketua KOMPAK Indonesia (Koalisi Masyarakat Pemberantasan Korupsi Indonesia) kepada Media SULUH DESA, Selasa (24/11/2020).

Menyikapi pemberian Aspataki Award 2020 itu, Gabriel Goa yang merupakan Pegiat Anti Human Trafficking dan Migrasi Ilegal serta Pegiat Anti Korupsi menyatakan:

Pertama, mendesak KPK RI untuk melakukan investigasi khusus terkait dugaan KKN dalam pemberian Aspataki Award 2020 kepada penyelenggara negara dan aparat penegak hukum yang berfungsi khusus untuk mencegah, menangani dan melindungi Pekerja Migran Indonesia dari Human Trafficking dan Migrasi Ilegal.

Kedua, mendesak penerima Aspataki Award 2020 yang berasal dari penyelenggara negara dan aparat penegak hukum, agar tidak terjebak dalam praktik KKN.

Ketiga, mengajak solidaritas Pegiat Anti Human Trafficking dan Migrasi Ilegal serta Pegiat Anti Korupsi, Kolusi dan Nepotisme untuk mengawasi khusus berbagai dugaan kuat praktik KKN dengan modus operandi pemberian gratifikasi lewat award-award atau semacamnya. (fwl/viona)

Komentar

News Feed