oleh

Dituding Bawa Massa Hadiri Kampanye, Ketua KPU Malaka Datangi Gakumdu

MALAKA, suluhdesa.com – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Malaka, Makarius Bere Nahak, S.Fil bersama kuasa hukum mendatangi Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu), Jumat (20/11/2021) malam.

Ketua KPU Makarius, menepis tudingan isu bahwa hadir di kampanye membawa massa itu tidak benar. Dirinya mengatakan tudingan itu pemfitnahan dan pencemaran nama baik. Dalam melaksanakan tugas penyelenggara tidak pernah memihak pada satu paslon saja. Monitoring kampanye ini dilakukan serupa untuk semua paslon.

“Jadi isu bahwa saya muat massa dari salah satu paslon itu tidak benar. Itu pemfitnahan karena yang ada dalam mobil itu PPS Desa Weoe dan Desa Weulun dan itu penyelenggara dan tugasnya melekat,” jelas Makarius.

Menururut Makarius laporan masyarakat itu hak masyarakat, tetapi kita perlu membuktikan nanti agar tidak ada asumsi yang berlebihan. Ia berharap laporan Gakumdu ditindaklanjuti sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Baca Juga:  Kampanye di Miomaffo Tengah, Kristiana Muki; Kita Lanjutkan Program Perumahan

“Saya juga sudah sampaikan di KPU Provinsi NTT dan KPU NTT, dan mereka mendukung penuh KPU Malaka agar kasus ini diselesaikan secara tuntas sesuai prosedur hukum,” ujar Makarius.

Kuasa Hukum KPU Malaka, Melkianus Contarius Seran mengatakan, sebagai kuasa hukum KPU mengambil tindakan hukum. Alasannya ada pihak lain yang berupaya menghambat tugas dan wewenang penyelenggara pada saat monitoring kampanye Pilkada.

Untuk itu, lanjut Melkianus, kedatangan di Gakumdu untuk melakukan pengaduan terkait dugaan tindakan pidana yang dilakukan oknum tertentu.

Menurutnya tindakan yang dilakukan itu sangat merugikan KPU sebagai penyelenggara Pilkada.

“Kami meminta agar cepat memproses oknum-oknum yang sengaja menghalangi dan menghalangi tugas penyelenggara,” Kata Makarius.

Baca Juga:  Cegah Corona, MUI Kabupaten Malaka Imbau Umat Muslim untuk Sholat di Rumah

Menurut Melkianus, laporan dugaan pelanggaran pidana sesuai Undang-Undang Pilkada nomor 10 tahun 2016 pasal 198 huruf A, setiap orang yang melakukan kekerasan atau melakukan upaya menghalangi tugas penyelenggara dikategori sebagai pelanggaran pidana.

Melkianus menilai laporan dari oknum lain terhadap kliennya itu sebagai pengalihan isu dan tidak mendasar. Sebab bicara hukum bukan bicara katanya tetapi bicara fakta. Sehingga informasi yang beredar dinilai sebagai pemfitnahan dan pencemaran nama baik terhadap kliennya.

“Bicara hukum itu bukan katanya tetapi faktanya, faktanya apa? Kalau kita bicara faktanya, sedangkan mereka bicara katanya,” tandas Melkianus yang biasa disapa Guntur ini.

Lanjutnya, setelah melakukan kajian hukum berdasar bukti-bukti dan tindakan yang dilakukan, itu masuk tindakan pidana. Sehingga diproses untuk keadilan dan kepastian hukum.

Baca Juga:  KPU NTT: Pemilu 2019 Angka Partisipasi 80 Persen

Usai menerima laporan, Koordinator Divisi (Kordiv) Sumber Daya Manusia dan Organisasi (SDMO), Nadap Betty, kepada media ini mengatakan, pihaknya sudah menerima laporan dan akan dilakukan pembahasan bersama polisi dan jaksa.

“Hasil dari penerimaan ini, kita akan lakukan pembahasan bersama polisi dan jaksa. Kita menentukan syarat formatif melalui pembahasan satu, kalau memenuhi syarat akan proses lanjut dengan klarisfikasi antara pelapor dan terlapor. Setelah melalui pembahasan, jika memenuhi unsur pidana pemilihan maka dinaikan ke penyidikan dan jika sudah dinaikan ke penyidikan maka akan sampai ke pengadilan,” jelas Nadap.

Disampaikan Nadap bahwa, laporan ini terkait tindakan pidana pemukulan kendaraan (fasilitas negara) yang dipakai ketua KPU Malaka.

Untuk diketahui dalam Laporan Ketua KPU ada 2 orang yang terlapor. (fecos/tim)

Komentar

News Feed