Kesadaran Politik di Indonesia Masih Kurang

oleh -211 views
Oktovianus Seran, S.IP,. M.si (Pengamat Sosial Politik. Tinggal di Kota Kefamenanu)

OPINI, suluhdesa.com – Apabila kita berbicara mengenai ilmu politik, maka tidak akan terlepas dari yang namanya kehidupan bernegara. Politik sebagai studi kelembagaan objeknya adalah negara. Negara di sini dilihat sebagai lembaga yang dibentuk dalam rangka mengatur kehidupan masyarakat. Untuk menjaga dan melindungi penduduk serta kedaulatan negara, pemerintah memiliki sifat memaksa [Damsar, 2010:29-30]. Ramlan Subakti dalam bukunya yang berjudul memahami ilmu politik (1999:117) mengemukakan bahwa pendidikan politik dan sosialisasi politik memiliki kesamaan dalam istilah.

Dalam bahasa Inggris, kedua istilah ini memang sering disamakan. Oleh karena itu, dengan menggunakan istilah political sosialization banyak yang menyamakan istilah pendidikan politik dengan istilah sosialisasi politik, karena keduanya memiliki makna yang hampir sama. Dengan kata lain, sosialisasi politik adalah pendidikan politik dalam arti sempit.

Mengapa pendidikan politik perlu direalisasikan di masyarakat? Masyarakat bukan hanya warga negara dalam artian golongan biasa, akan tetapi seluruh warga negara yang hidup di Indonesia dari berbagai kalangan dan latar belakang termasuk kader-kader politik sekalipun. Perlu dilakukan, karena dewasa ini dilihat bahwa kesadaran politik di Indonesia masih terbilang kurang.

Pendidikan politik dimaksudkan sebagai perbuatan memberi latihan, ajaran, dan bimbingan untuk mengembangkan potensi individu melalui proses dialogik secara rutin sehingga penerima pesan memiliki kesadaran berdemokrasi untuk bernegara. Idealnya warga negara yang mengerti dan baik dalam berpolitik adalah warga negara yang melek maksudnya sadar akan hak dan kewajiban sehingga dapat ikut serta dalam kehidupan bernegara untuk menghadapi proses pembangunan.

Yang menjadi sasaran utama dari pendidikan politik sendiri adalah generasi muda yang nantinya akan mengisi dan memperjuangkan kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Pendidikan politik mengajarkan bagaimana cara mengembangkan pemikiran, wawasan kritis, sikap positif dan keterampilan politik.

Baca Juga:  Ikatan Kera Sakti Malaka Bagi Masker Kepada Masyarakat di Kota Betun

Berikut berbagai macam fungsi yang diambil dari keberadaan pendidikan politik. Bahwa tujuan pendidikan politik adalah memberikan pedoman kepada generasi muda Indonesia guna meningkatkan kesadaran kehidupan berbangsa dan bernegara. Sedangkan tujuan pendidikan politik lainnya ialah menciptakan generasi muda Indonesia yang sadar akan kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 sebagai salah satu usaha untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya.

Pendidikan politik membentuk kepribadian berpolitik masyarakat. Perkembangan zaman yang sangat canggih jika tidak dibarengi dengan wawasan berpikir yang luas hanya akan membawa generasi muda bangsa ini ke dalam kehidupan yang lepas kendali. Oleh karena itu, pendidikan politik diperlukan sebagai filter terhadap segala pengaruh buruk yang mungkin datang. Pembentukan kepribadian politik dilakukan melalui metode tak langsung, yaitu pelatihan dan sosialisasi, serta metode langsung berupa pengajaran politik dan sejenisnya.

Baca Juga:  Kades Bone Tasea Maki Warga yang Terlambat Berikan Uang Usai Terima BLT

Pendidikan politik adalah aktivitas yang bertujuan untuk membentuk dan menumbuhkan orientasi-orientasi politik pada individu berupa keyakinan konsep yang memiliki muatan politis, juga loyalitas dan perasaan politik, serta pengetahuan dan wawasan politik yang menyebabkan seseorang memiliki kesadaran terhadap persoalan politik dan sikap politik.

Ketidakmatangan dalam menyikapi perbedaan memiliki akar jauh dalam keluarga. Keluarga dengan ikatan emosional yang kuat dan sering mendiskusikan urusan kemasyarakatan dengan anak-anak, cenderung memiliki pengaruh lebih besar dalam perkembangan politik anak. Namun, manakala keluarga tidak membangun kesetiaan partisan yang jelas, anak-anak cenderung baru mulai terlibat secara politiss.

Sedikit melihat pada perkembangan politik yang terjadi dewasa ini sangat memprihatinkan terkait adanya asumsi yang dibuat oleh beberapa orang atau tim sukses terkait pernyataan kontroversi yang terjadi di panggung politik dewasa ini. Sekadar mengingatkan saja bahwa fungsi kedua lembaga yakni KPU dan BAWASLU sangat jelas.

Tugas KPU dan BAWASLU sebagai Penyelenggara Pemilu dan dan Pengawas Pemilu. Fungsi KPU tercantum dalam  Dalam Pasal 10 Undang-Undang No. 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 2 Keputusan Presiden No. 16 Tahun 1999, tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum dan Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Umum, Komisi Pemilihan Umum. Dalam melaksanakan Pemilihan Umum, fungsi dan wewenang tugas BAWASLU berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Baca Juga:  Berkat Gotong Royong Semua Pihak, Sampah di Pasar Beiabuk Dibersihkan

Setidaknya dari uraian tersebut kita mampu membedah persoalan secara profesional agar tidak terkontaminasi dengan kedua lembaga tersebut Asas politik yang kotor menurut perspektif Kennedy karena targetnya hanyalah menang atau mempertahankan. Sementara asas kesusastraan adalah menyuarakan humanisme universal. Dua kutub yang berbeda ini harus duduk berdampingan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga terbangun cakrawala politik yang berhati nurani.

Berpolitik tanpa hati nurani sesungguhnya hanyalah akan membangun kekuasaan yang menindas, bukan mencerahkan. Oleh karena itu, saya Oktovianus Seran, S.IP,. M.si (Magister TATAKELOLA PEMILU) mengutuk secara keras tudingan-tudingan terhadap Ketua BAWASLU Malaka dan Ketua KPUD Malaka bahwa mereka memihak di salah satu paket. Ingat sekali lagi fungsi BAWASLU dan KPU sangat jelas. (*)

Oleh: Oktovianus Seran, S.IP,. M.si (Pengamat Sosial Politik. Tinggal di Kota Kefamenanu)