oleh

Sidang III DPRD TTU, Bupati: Batas Terakhir itu 30 November

-Berita, Daerah-220 views

KEFAMENANU, suluhdesa.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara melaksanakan sidang III Tahun 2020 tentang Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2021.

Sidang III DPRD Kabupaten TTU berlangsung di ruang sidang utama DPRD Kabupaten TTU, Rabu (11/11/2020).

Sidang  dibuka oleh Ketua DPRD Kabupaten TTU, Hendrik F Bana, S.H. Ia mengharapkan adanya sinergitas antara Pemerintah Daerah TTU dengan DPRD Kabupaten TTU dalam pembahasan RAPBD tahun anggaran 2021.

Hadir pada sidang tersebut Bupati TTU Ray Fernandez, Ketua DPRD Kabupaten TTU, seluruh anggota dewan dan sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten TTU.

Hendrik mengatakan dalam pembahasan RAPBD tidak bisa saling klaim anatara dua lembaga tersebut yang menyatakan bahwa DPRD lebih superman atau sebaliknya, sebab dalam undang-undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah maka penyelenggaraan pemerintah daerah terletak pada dua unsur yaitu: DPRD dan Pemerintah Daerah.

“Kita normatif saja. Tadi kita sudah bahas tentang agenda sidang dan agenda kedua tadi penyampaian nota keuangan,” jelasnya.

Diharapkannya pembahasan sidang dapat berjalan dengan baik sehingga penandatanganan nota kesepakatan bisa dilakukan sesuai waktu yang sudah disepakati.

“Koordinasi dan komunikasi antar dua lembaga ini sangat penting dan   dilakukan terus menerus,” tandasnya.

Sementara itu Bupati Timor Tengah Utara, Raymundus Sau Fernandez, S.Pt usai pembukaan sidang saat ditemui awak media mengatakan terkait sidang III mengikuti proses sebagaimana ketentuan yang ada, dan tentunya Pemerintah Daerah dan DPRD menaati waktu yang telah ditetapkan.

“Batas terakhir itu tanggal 30 November supaya kita tidak mengulangi hal-hal yang pernah terjadi. Oleh karena itu semua harus dijalankan dengan baik supaya semua persoalan dapat diselesaikan. Kalau ada persoalan kita bisa diskusikan secara baik,” katanya.

Dijelaskannya, metode komunikasi berpegang pada aturan. Aturan yang membingkai semua pada pelaksanaan sidang mulai dari proses perencanaan sampai dengan penandatanganan nota kesepakatan dan  KUA PPAS menjadi acuannya.

Bupati TTU dua periode ini mengatakan semoga penetapan anggaran tahun 2021 tidak lagi ditetapkan melalui Perkada karena selain merugikan masyarakat, juga merugikan Bupati dan anggota DPRD itu sendiri.

“Komunikasi dijaga baik agar tidak merugikan rakyat tetapi juga Bupati dan DPRD. Bupati juga sampai saat ini  tidak terima gaji, kalau mengulangi itu saya juga tidak mau, yah, kita kerja paling tidak kan ada rejeki yang dibawa pulang. Tetapi karena kelalaian itu dan menyebabkan rejeki itu hilang. Itu akibat kelalaian kita sendiri. Mari kita bercermin untuk itu. Kita berkeyakinan pasti berjalan dengan baik,” tutupnya. (vrg/vrg)

Komentar

News Feed