Kasus Pengeroyokan Wartawan, GMNI Belu; Ada Persekongkolan Polres Malaka dan Tersangka

oleh -584 views
Stop kekerasan terhadap Jurnalis

MALAKA, suluhdesa.com – Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Polres Malaka, IPTU Yusuf, S.H, dalam menanggapi pernyataan massa aksi dari Aliansi Mahasiswa Pro Demokrasi (AM ProDem) yang disambutnya, bersama aparat kepolisian pada hari Rabu (28/10/2020) siang mengatakan bahwa untuk menentukan dan menangkap tersangka adalah kewenangan penyidik dalam hal ini Kasat Reskrim, sedangkan Kapolres Malaka tidak bisa Intevensi.

“Kapolres tidak bisa intevensi saya, siapapun, karena yang menentukan tahan tersangka dan tidaknya itu saya, karena penyidik itu independen,” ucap Yusuf.

Dirinya menjelaskan, terkait kasus pengeroyokan terhadap Wartawan Gardamalaka.com atas nama Yohanes Seran Bria alias Bojes, Polres Malaka tidak akan tinggal diam. Dan terkait tersangka ditahan atau tidak, Kasat Yusuf menjelaskan, Penyidik mempunyai pertimbangan-pertimbangan yang publik tidak perlu ketahui, apakah tersangka perlu untuk tidak ditahan. Penyidik hanya memberikan informasi kepada korban atau pelapor terkait perkembangan hasil penyelidikan dan saat ini pihak Polres Malaka dalam hal ini penyidik sudah menyurati korban atau pelapor.

Baca Juga:  Dengan 11 Kursi, SBS Optimis Menang Pilkada Malaka

Menurut Ketua Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Belu Hendrianus A. Modok, pernyataan yang disampaikan Kasat Reskrim Polres Malaka menjadi blunder, sebab dalam pemberitaan sebelumnya bahwa terkait kasus kriminal ataupun sejenisnya, informasi harus melalui satu pintu yakni melalui Kapolres Malaka.

Namun, katanya kepada wartawan, Kasat mengatakan bahwa untuk menentukan tersangka bahkan ditahan atau tidak itu kewenangannya. Kapolres tidak bisa mengintervensi dirinya.

“Wah yang jelasnya bagaimana ini? sergah Henry Modok.

Kepada wartawan, Ketua GMNI Belu juga menyampaikan penilaiannya terhadap kinerja Polres Malaka dan mengatakan ada apa sebenarnya?

Baca Juga:  Bupati Malaka Hadiri Rakor Investasi Tahun 2020 di Jakarta

“Mengapa sebelumnya informasi harus melalui satu pintu dan sekarang Kasat Reskrim mengatakan untuk menentukan tersangka dan bahkan menahan tersangka itu adalah wewenangnya, Kapolres tidak punya wewenang,” tohoknya.

GMNI Belu menduga sepertinya sudah ada persekongkolan antara Polres Malaka dan para tersangka.

“Kita patut menduga, kejadian hari ini seolah-olah memberikan jawaban kepada kita secara tidak langsung bahwa ada perselingkuhan antara Polres Malaka dan para tersangka yang notabenenya adalah salah satu tersangka merupakan kader dari Partai Golkar dan sebagai Anggota DPR Malaka saat ini,” ucapnya.

Menurut Ketua GMNI Henry Modok, aksi hari ini juga diduga sebuah settingan atau sebuah skenario yang dimainkan antara Polres Malaka dan orang-orang yang punya kepentingan.

“Kita lihat sendiri, aksi hari ini Rabu (28/10/202020) seolah ada pembiaran oleh  aparat kepolisian, karena membiarkan kedua massa aksi yang berbeda dengan tujuan yang berbeda pula, perjuangan antara kepentingan dan perjuangan demi keadilan. Sangat disayangkan, massa aksi hari ini seolah dibiarkan dalam radius yang begitu dekat, seolah secara tidak langsung mau mengadu kami. Namun sayang, kami adalah orang intelek tak mudah terprovokasi dengan cara murahan,” bebernya.

Baca Juga:  Pemda Malaka Rencana Tata Tempat Wisata Hasan Maubesi

Kepada wartawan, Ketua GMNI Belu juga menyampaikan, GMNI Belu akan berkoordinasi dengan DPP GMNI Pusat terkait persoalan ini, dan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya akan bersurat ke Mabes Polri sekaligus menyerahkan bukti-bukti otentik melalui DPP GMNI yang ada di Jakarta dan juga sekaligus meminta DPP GMNI untuk audiens langsung dengan Kapolri. (hjk/tim)