KOMPAK Indonesia Desak KPK Periksa Foster Oil & Energy

oleh -163 views
Koalisi Masyarakat Pemberantasan Korupsi Indonesia (KOMPAK INDONESIA).

JAKARTA, suluhdesa.com – Foster Oil & Energy Pte.Ltd adalah sebuah perusahaan migas yang terdaftar dan berbadan hukum di Singapura yang ikut terlibat mengelola Lapangan Gas Jatinegara di Pemkot Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Patut diduga, Foster Oil & Energy ini hanya sebuah perusahaan cangkang yang dimiliki orang-orang Indonesia yang terlibat sedemikian rupa dalam proses kebijakan sehingga sepintas tampak legal secara hukum. Perusahaan ini, Foster Oil & Energy Pte.Ltd, patut diduga pula memiliki hubungan bisnis yang erat dengan Cresswell Internasional Ltd, selain  Aries Capital  Holdings Ltd. Dalam Cresswell International Ltd. Ini, Muhamed Riza Chalid, Mohammad  Kerry Adrianto Riza, Isani Isa sebagai shareholder dari Cresswell International Ltd.

Perusahaan ini, Foster Oil & Energy, Pte. Ltd, kemudian masuk ke Indonesia dan bertindak sebagai co-operator pada Perusahaan Daerah Minyak dan Gas (PD.Migas) sebuah BUMD milik Pemkot Bekasi yang membangun Perjanjian Kerja Sama (KSO) dengan PT. Pertamina EP. Dalam posisinya ini, Foster Oil adalah mitra KSO (antara PD. Migas dan PT. Pertamina EP), atau hanya sebagai Operator Lapangan.

Hal ini diungkapkan oleh Wilfrid Yons Ebiet Koordinator Koalisi Masyarakat Pemberantasan Korupsi Indonesia (KOMPAK INDONESIA) dalam rilisnya yang ditandangani oleh Epi Fina Sekretaris, kepada Media SULUH DESA, Selasa (27/10/2020) pagi.

“Sayangnya, dalam prakteknya, walau hanya sebagai operator lapangan (mitra  KSO antara PD. Migas dan Pertamina EP), Foster Oil justeru bertindak melampaui kewenangannya. Menyimpang dan melanggar ketentuan perundang-undangan dimana baik manajemen, keuangan maupun pemasaran  dikuasai Foster Oil & Energy secara mutlak. Tidak ada ruang kontrol dan tidak mau diawasi oleh Pemerintah Kota Bekasi,” jelas keduanya.

Baca Juga:  Jaksa Harus Lacak Modus Korupsi Pengadaan Benih Kacang Hijau oleh Distan NTT

Menurut Wilfrid dan Epi, gambaran penyimpangan ini tertuang pada  Laporan Hasil Audit BPKP dalam Surat Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Deputi Bidang Investigasi Nomor: SR-188/D5/02/2020,yang ditujukan kepada Walikota Bekasi. Surat dengan perihal  Laporan Hasil Audit Investigatif Atas Proses Penetapan Foster Oil & Energy sebagai perusahaan asing pendukung PD. Migas Kota Bekasi dalam kerja sama Operasi dengan PT. Pertamina EP periode 2009-2019. Lebih Lanjut Surat bernomor: LHAI-7/D502/2/2020 tertanggal 14 Februari 2020, ditujukan kepada Walikota Bekasi dengan kesimpulan bahwa: PD.Migas Bekasi sama sekali tidak memiliki kendali operasional dan pengelolaan keuangan atas Lapangan Migas Jatinegara.

“Selain itu Surat Wali Kota Bekasi Nomor : 539/2094/Setda, Ek, Perihal: Permohonan Fasilitasi Pelaksanaan Negosiasi Ulang Joint Operation Agreement (JOA) antara  PD. Migas Kota Bekasi dengan Foster Oil & Energy Pte., tanggal 17 Maret 2020. Surat Walikota Bekasi itu menjelaskan sejak KSO  antara PT. Pertamina EP dan PD. Migas Kota Bekasi ditandatangani sampai saat ini, PD. Migas belum dapat berkontribusi terhadap PAD Kota Bekasi. Bahkan sampai Laporan Keuangan Tahun 2019, PD. Migas Kota Bekasi masih harus menanggung biaya hutang operasional yang cukup besar kepada mitra dalam hal ini Foster Oil & Energy,” ucap Wilfrid dan Epi.

Tambah Wilfrid dan Epi, Foster Oil & Energy  Pte.Ltd, sebagai perusahaan asing, posisinya dalam Joint Operation Agreement(JOA) bertentangan  dengan pasal 5 ayat (2) UU 5 Tahun 2007. Ketentuan ini menegaskan Penanaman Modal Asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia, kecuali  ditentukan lain oleh undang-undang. JOA  yang dibuat antara Foster Oil & Energy dengan PD. Migas Bekasi bertentangan dengan  pasal 1 ayat 19 UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang mengamanatkan bahwa: kontrak kerja sama adalah kontrak bagi hasil atau kontrak kerja sama dalam kegiatan eksplorasi dan ekspoitasi yang harus menguntungkan negara dan hasilnya digunakan sebesar-besarnya bagi kepentingan rakyat.

Baca Juga:  Hadirnya BUMDes Taaba Mematikan Usaha Masyarakat, Pelaku Usaha Kecewa

“Kekayaan alam Lapangan Migas Blok Jatinegara sudah menghasilkan produksi gas yang lebih cari cukup dengan keuntungan yang besar tapi tidak memberikan partisipasi positif bagi Pemkot Bekasi. Keuntungan justeru diambil oleh Foster Oil, dimana sebagai perusahaan asing, Foster Oil & Energy bahkan memiliki secara mayoritas mutlak Interest Participation sebesar 90%. Sedangkan PD. Migas(BUMD Pemkot Bekasi) sebagai pemilik Lapangan Migas Blok Jatinegara hanya memiliki Interest Partisipation sekedar 10%.Nilai yang diterima PD. Migas sebagai pemilik Lapangan Gas Jatinegara ini, bahkan tidak cukup untuk membiayai operasional KSO. Padahal jika dibaca lebih jauh, penghasilan yang bisa dihitung setiap bulannya mencapai 348.000 US dollar, atau setara Rp. 5.150.400.00.- per bulan. Angka ini diluar cost recovery. Jika diakumulasi  dalam masa produksi 54 bulan (April 2016 –  Oktober 2020), maka keuntungan yang diperoleh telah mencapai kurang lebih 18.792.000 US, Dollar atau setara Rp.278.121.600.000(dua ratus tujuh puluh delapan milyar seratus dua puluh satu juta enam ratus ribuh rupiah). Semua penghasilan sebesar ini terhitung sebagai kerugian negara yang dilakukan oleh Foster Oil & Energy dalam pengelolaan Lapangan Gas Jatinegara, Kota Bekasi, Jabar,” lanjut Wilfrid dan Epi.

Baca Juga:  Ratusan Desa Bantah Tuduhan Pungli oleh Admin Siskeudes DPMD Ende

Dengan demikian, imbuh Wilfrid dan Epi, tersaji jelas di hadapan Warga Bangsa Indonesia bahwa kekayaan alam bangsa ini dikuras habis oleh para mafia migas dari perusahaan asing, mengambil keuntungan besar tapi hutang justeru dibebankan kepada pemerintah Kota Bekasi.

“Ini Sungguh sangat memprihatinkan. Tak perlu menyoroti jauh-jauh di daerah lainnya. Kejadian dan peristiwa ini terjadi persis di samping ibukota negara, yaitu di Kota Bekasi. Kerugian negara akan terus terjadi dan tak berujung jika dibiarkan. Kesejahteraan masyarakat tak pernah bisa ditingkatkan bila tidak segera dihentikan. Watak, karakter perusahaan asing dan perilaku tidak terpuji para mafia migas yang terlibat di dalamnya tidak bisa dibiarkan untuk selalu saja mengeruk sumber daya alam bangsa ini hanya untuk kepentingan diri dan kelompoknya,” beber Wilfrid dan Epi.

Oleh karena itu, tegas Wilfrid dan Epi, dari Koalisi Masyarakat Pemberantasan Korupsi Indonesia (KOMPAK INDONESIA) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi Indonesia:

  1. Segera memeriksa dan proses hukum terhadap Muhamed Riza Chalid karena diduga kuat berperan besar dalam penyimpangan dana/ korupsi dana Blok Migas Jatinegara.
  2. Segera memanggil dan memeriksa Saudara Izman A. Bursman (Managing Director Foster Oil & Energy Pte. Ltd. dan saudara Dhan Akbar Siregar (Mantan GM KSO) atas dugaan kuat korupsi atas penyimpangan dana KSO (PD.Migas) Kota Bekasi dalam pengelolaan keuangan Lapangan Migas Jatinegara.
  3. Segera memanggil dan memeriksa pihak-pihak yang terlibat dalam Joint Operation Agreement (JOA) yang merugikan negara dan bangsa Indonesia khususnya masyarakat Kota Bekasi. (fwl/fwl)