TTU Butuh Pemimpin yang Merakyat dengan Tradisi Sirih Pinang

oleh -190 views
Oktovianus Seran (Dosen Fisipol Unimor-Kefamenanu)

OPINI, suluhdesa.com – Pilkada tinggal menunggu hitungan hari. Ketika Indonesia masih didera dengan persoalan korupsi, intoleransi keberagaman, politik identitas, pembalakan hutan dan pengrusakan lingkungan, hingga banjir dan bencana alam, pilkada memberi harapan perubahan bagi daerah dan bangsa menjadi lebih baik. Pilkada adalah ajang seleksi kepemimpinan lokal dan nasional di negara demokrasi ini.

Moment pilkada sendirinya mempunyai makna istimewa. Tak peduli bagi warga atau konstituen, politikus dan partai politik. Bagi politikus bisa jadi tahun 2020 menjadi momen yang sangat dinanti-nantikan. Hancur atau berhasilnya seorang politikus sangat tergantung dari nasibnya di Pilkada 2020. Ada banyak politikus yang berjaya karena mendapat kursi. Ada bupati dan wakil bupati yang duduk dalam kekuasaan. Baik yang lama menjabat kembali sebagai bupati atau terpilih bupati baru, bukan yang utama. Yang terpenting ajang demokrasi ini berlangsung dengan damai, adil dan menunjukkan kualitas demokrasi pemilihan yang dapat dipertanggungjawabkan. Mungkin juga tahun ini akan banyak politikus menjadi stres karena gagal dalam pilkada. Maklum, ratusan juta bahkan miliaran rupiah dikucurkan untuk mencalonkan diri baik sebagai wakil rakyat maupun bupati.  Dan saat itu pula banyak politikus yang gagal mulai stres memikirkan masa depannya.

Pilkada seolah menjadi mantra ajaib yang dipercaya menyelesaikan beragam permasalahan daerah, seperti kemiskinan, ketidakpastian hukum, korupsi, kekerasan beragama yang merusak di Tanah Air. Dari pembicaraan di warung kopi hingga seminar-seminar mewah di hotel berbintang lima, pilkada dan partai mana yang hendak didukung menjadi bahasan utama. Bahkan mungkin juga banyak yang memasang taruhan siapa yang akan keluar sebagai pemenang terutama untuk bupati dan wakil bupati. Begitu istimewanya peristiwa itu sampai-sampai orang menumpukan harapan kepada pilkada. Sejak putaran kampanye belum dimulai sudah bertebaran nama-nama kandidat yang hendak berlaga. Tentu demokrasi yang demikian tidak akan terjadi dengan sendirinya tanpa upaya-upaya para pihak bekerja keras mewujudkannya.

Baca Juga:  Kampanye di Bikomi Nilulat, Kristiana Muki: Kaum Ibu Harus Cinta Tenun Ikat

Proses pilkada akan tetap kotor manakala para pemain di dalamnya tidak mengindahkan etika politik dan hati nurani. Bahkan pilkada bisa menjadi bencana besar bagi rakyat manakala proses pesta demokrasi tidak dikawal dengan komitmen yang nyata kepada rakyat. Kita sudah kenyang dengan banyak pengalaman di masa-masa lalu ketika proses berdasarkan transisi demokrasi kerap mengabaikan norma dan etika. Dan Akhirnya rakyatlah yang menjadi korban dan pelecehan hanya karena ambisi dari beberapa figur yang memaksakan diri untuk maju bertarung dan bermodalkan politik balas dendam.

Kita berharap dalam pilkada ini menjadi momentum terpilihnya bupati dan wakil bupati yang benar-benar memberi harapan kepada kita semua,dan daerah masing-masing secara keseluruhan. Haryatmoko dalam buku Etika Politik dan Kekuasaan (2003: 225), tuntutan utama para politikus yang berlaga adalah mengedepankan etika politik sebagai prinsip hidup bersama dan untuk orang lain. Etika politik dipahami sebagai sikap dan perilaku politikus atau warga negara.

Politikus yang baik adalah jujur, santun, memiliki integritas, menghargai orang lain, menerima pluralitas, memiliki keprihatinan untuk kesejahteraan umum dan tidak mementingkan golongannya. Politikus yang menjalankan etika adalah negarawan yang mempunyai keutamaan moral. Menjadi pemimpin bukan menjadi pemimpi. Memimpin daerah yang bernuansa tipikal karakter seperti TTU sangat membutuhkan sosok pemimpin yang merakyat dan tahu akan keinginan rakyat dengan tradisi semboyan politik sirih pinang atau politik kebudayaan, dan hal ini bukan perkara gampang.

Jangan berikan kepada orang yang tidak layak memimpin jika kita tidak mau sengsara di kemudian hari. Jangan tertipu dengan janji manis yang ternyata kelak mengelabuhi rakyat. Menjadi pemimpin adalah merealisasikan harapan rakyat dengan mengorbankan diri sendiri, kepentingan partai demi kepentingan bangsa dan daerah yang lebih besar. Seorang pemimpin harus di depan menjadi seorang pemati raga dan ugahari yang berkorban untuk rakyat. Jika ada yang lebih baik mengapa mandat kita serahkan kepada yang tidak layak?

Baca Juga:  Di Nansean, Masyarakat akan Memenangkan Kristiana Muki dan Yosef Tanu

Meminjam istilah yang disampaika Frans Magnis Suseno (2019), jangan sampai pilkada memberi kesempatan penjahat dan yang jahat berkuasa. Dengan itu para politikus dan calon pemimpin yang sekarang berlomba-lomba, jadilah calon-calon yang menjadi sumber harapan. Seorang pemimpin adalah teladan yang tahu akan adat istiadat yang mengerti tentang hati rakyat, bukan melakukan politik adu domba alias devide et empira. Semoga para bupati dan wakil bupati yang terpilih benar-benar memberikan secercah harapan akan masa depan daerah yang lebih baik. Saatnya rakyat diberikan kebebasan nurani untuk memberikan suara. Harapan dan asa rakyat adalah amanah rakyat yang perlu terus dijaga.

Pilkada adalah upaya mewujudkan cita-cita besar daerah bersama rakyat. Kecerdasan dan kearifan diperlukan untuk memilih. Budaya politik yang demokratis akan mendukung terciptanya sistem politik yang demokratis. Budaya politik demokratis adalah suatu kumpulan sistem keyakinan, sikap, norma, persepsi dan sejenisnya yang menopang terwujudnya partisipasi (Almond dan Verba). Budaya politik yang demokratis merupakan budaya politik yang partisipatif, yang diistilahkan oleh Almond dan Verba sebagai civic culture. Karena itu, hubungan antara budaya politik dan demokrasi (demokratisasi) dalam konteks civic culture tidak dapat dipisahkan.

Adanya fenomena demokrasi atau tidak dalam budaya politik yang berkembang di suatu masyarakat tidak hanya dapat dilihat dari interaksi individu dengan sistem politiknya, tetapi juga interaksi individu dalam konteks kelompok atau golongan dengan kelompok dan golongan sosial lainnya. Dengan kata lain, budaya politik dapat dilihat manifestasinya dalam hubungan antara masyarakat dan struktur politiknya, dan dalam hubungan antar kelompok dan golongan dalam masyarakat itu.

Baca Juga:  Kampanye di Desa Atmen dan Usapi Nonot, Yosef Tanu; Kita Bentuk Patriot Halo TTU Sehat

Dalam konteks Indonesia, kiranya jelas bahwa yang dihadapi tidak hanya kemajemukan etnik dan daerah, tetapi pada saat yang bersamaan adalah “sub-budaya etnik dan daerah” yang majemuk pula. Keanekaragaman tersebut akan membawa pengaruh terhadap budaya politik bangsa. Dalam interaksi di antara sub-sub budaya politik, kemungkinan terjadinya jarak tidak hanya antarbudaya politik daerah dan etnik, tetapi juga antarbudaya politik tingkat nasional dan daerah. Apabila pada tingkat nasional yang tampak lebih menonjol adalah pandangan dan sikap di antara sub-subbudaya politik yang berinteraksi, pada tingkat daerah yang masih berkembang adalah “sub-budaya politik” yang lebih kuat dalam arti primordial.

Dari uraian di atas bisa dibedakan kiranya antara budaya politik (political culture) dan perilaku politik (political behaviour). Yang tersebut terakhir kadang-kadang bisa dipengaruhi oleh budaya politik. Namun, budaya politik tidak selalu tergantung pada perilaku politik. Apakah sistem budaya yang ada cenderung bersifat komunal/kolektif atau individual? Masalahnya adalah apakah nilai-nilai demokrasi kompatibel dengan nilai-nilai budaya politik lokal dan sebaliknya.

Agenda demokratisasi seharusnya dipandang berdimensi horizontal (pengaturan hubungan antarinstitusi politik utama) dan vertikal yang membuka ruang bagi akses warga untuk terlibat dalam proses politik dan pemerintahan. Keduanya bisa saling memperkuat dan berjalan simultan. Untuk itu, diperlukan upaya memupuk vitalitas demokrasi seperti pengembangan nilai dan keterampilan demokrasi di kalangan warga, meningkatkan akuntabilitas dan responsivitas terhadap kepentingan publik dan meningkatkan checks and balances serta rasionalitas politik di antara lembaga-lembaga kekuasaan. Dengan melakukan hal tersebut, jalan bagi demokrasi menjadi lebih terbuka.sehinga bisa tercapainya keinginan rakyat. (*)

Penulis: Oktovianus Seran (Dosen Fisipol Unimor-Kefamenanu)