Forum Guru di Malaka Minta Diperhatikan Pemerintah

oleh -321 views

MALAKA, suluhdesa.com – Menindaklanjuti surat dari Ketua Forum Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer Non Kategori 35 tahun ke atas (Forum GTKHNK 35+) hari Rabu (23/09/2020) Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga (PKPO) Kabupaten Malaka menjadwalkan audiens bersama untuk membahas tuntutan terhadap nasib guru honorer. Hal ini disampaikan Sekretaris Dinas PKPO Kabupaten Malaka, Yohanes Bria Nahak, S.Sos, kepada wartawan di Betun, Rabu (23/09/2020).

Ia mengatakan, pada prinsipnya tuntutan forum ini meminta dinas teknis untuk memberi dukungan atau rekomendasi dari dinas teknis kepada forum ini untuk mengajukan tuntutan kepada pemerintah pusat dalam rangka pemerintah pusat untuk mengambil kebijakan khusus, baik itu berupa peraturan Presiden atau keputusan Presiden terhadap mereka yang sudah mengabdi pada satuan pendidikan dengan masa abdi yang 10 tahun ke atas untuk bisa diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil.

“Tuntutan ini, kami dari dinas melihat bahwa ini adalah hak dari mereka sehingga kita mendukung untuk memberikan rekomendasi kepada forum ini. sehingga ini menjadi satu bukti bahwa pemerintah juga ikut bertanggung jawab untuk memperjuangkan nasib mereka ini,” ungkapnya.

Baca Juga:  Operator SDK Kada Diduga Lakukan Pungli, Kepsek; Tidak Ada Instruksi

“Sehingga nanti kebijakan yang keluar apakah pengangkatannya otomatis ataukah ada prosedur tertentu, itu nanti kita akan lihat kembali dituntutannya nanti,” lanjutnya.

Dikatakannya, di tingkat Kabupaten Malaka, sudah terbentuk Forum GTKHNK 35+, sehingga ia meminta kepada forum ini untuk melakukan komunikasi dengan instansi terkait, salah satunya dinas pendidikan, “sehingga prosedur rekomendasi yang kita berikan kepada forum ini, disampaikan data hasil audiens kepada dinas teknis terkait di daerah untuk dilaporkan ke tingkat provinsi dan selanjutnya ke tingkat pusat untuk dilakukan pertemuan di tingkat nasional. Sehingga ini jadi data atau bahan bagi mereka.”

Baca Juga:  Kabupaten TTS Zona Merah Covid-19, Bupati SBS Minta Perketat Perbatasan

Terkait tuntutan lain dari forum ini yakni tuntutan terkait penggajian juga harus sesuai dengan Upah Minimum Regional (UMR). Dirinya mengatakan bahwa ini juga menjadi referensi untuk mereka (Forum GTKHNK 35+) bawa ke forum tingkat pusat untuk diperjuangkan. Karena seluruh pembiayaan itu sangat tergantung pada besarnya APBD. Ia menuturkan bahwa gaji para honor sampai saat ini masih dibawah standar UMR.

Sementara itu, Ketua forum Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer Non Kategori 35 tahun ke atas (GTKHNK 35+) Kabupaten Malaka, Agustinus B.P Hale, S.Fil, mengatakan, audiens ini dalam rangka meminta rekomendasi yang merupakan sebagai tiket untuk mengikuti kegiatan munas yang akan diselenggarakan di pusat.

Baca Juga:  Cawabup Malaka Kim Taolin Maafkan Pelaku Keributan di Kediamannya

Disampaikannya bahwa, sebelum munas, sudah ada rakornas. Tetapi rakornas waktu itu forum di Kabupaten Malaka ini belum terbentuk, tetapi untuk munasnya masih diberikan kesempatan sampai dengan 3 bulan untuk mendapatkan rekomendasi dari Dinas PKPO, DPRD dan dari Bupati sesuai permintaan pusat.

“Tujuan forum ini adalah perjuangkan aspirasi mereka ke pemerintah pusat untuk diperhatikan dan untuk diketahui bahwa, ada guru-guru di daerah ini yang masa pengabdiannya sudah cukup lama sampai belasan tahun, sehingga saat ini gilirannya untuk diperhatikan”, tandas Ketua GTKHNK 35+ yang akrab disapa Gusty ini.

Gusty berharap dengan adanya forum ini, kurang lebih guru diperhatikan. Dan seperti tuntutan semua guru dalam forum ini untuk mengangkat tanpa tes. (fecos/fecos)