Bawaslu Malaka Akan Berlakukan Pasal Pidana Bagi ASN yang Terlibat Politik

oleh -265 views
Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Malaka, Petrus Nahak Manek.

MALAKA, suluhdesa.com – Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Malaka, Petrus Nahak Manek, menegaskan bahwa sesuai Undang-Undang Pilkada, akan ada sanksi pidana bagi semua elemen yang dilarang terlibat politik praktis. Hal ini disampaikan Ketua Bawaslu Malaka kepada awak media, setelah kegiatan pengundian nomor urut pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Malaka di Kantor KPU Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, pada hari Kamis (24/09/2020).

Piter, sapaan akrab ketua Bawaslu Malaka, mengatakan penegasan tersebut dikarenakan penetapan pasangan calon dan pengundian nomor urut pasangan calon sudah dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Malaka dengan dua paket Calon Bupati dan Wakil Bupati yakni dr. Simon Nahak S.H., M.H – Louise Lucky Taolin, S.Sos (Paket SN-KT) dan dr. Stefanus Bria Seran, M.P.H – Wendelinus Taolin (Paket SBS-WT).

Petrus menegaskan, Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, Polri, BUMN, BUMD, Kepala Desa, dan Aparatur Desa, dilarang terlibat dalam politik praktis sesuai dengan pasal 70 dan 71 Undang-Undang Pilkada.

Baca Juga:  Pesan Bupati Malaka Saat Rekoleksi; Jangan Ambil Hak Orang

“Jika melanggar sudah akan dikenakan sanksi pidana,” ucap Piter.

Piter membeberkan bahwa sehari sebelumnya (Rabu, 23/09/2020) sudah ada penetapan calon dan pada hari Kamis (24/09/2020) dilakukan pengundian nomor urut untuk masing-masing pasangan calon. Sehingga dirinya menegaskan, dengan adanya penetapan pasangan calon pada tanggal 23 September, semua elemen yang dilarang, agar tidak terlibat dalam berkampanye dan mengkampanyekan figur.

Baca Juga:  Cegah Corona, Bupati Malaka Instruksikan Pegawai Kerja di Rumah

“Kami menegaskan kepada oknum-oknum yang dilarang terlibat politik praktis sesuai UU Pilkada yakni ASN, TNI, Polri, Kepala Desa, Aparatur Desa BUMN dan BUMD agar tidak terlibat dalam berkampanye dan mengkampanyekan figur,” tegas Petrus.

Piter juga menjelaskan bahwa Bawaslu tidak segan-segan memberlakukan pasal pidana terhadap oknum-oknum yang diduga melakukan pelanggaran.

“Sekali lagi, jika ada pelanggaran terhadap pasal 70 dan 71 UU Pilkada itu akan dikenakan sanksi pidana dan sanksi pidana tersebut diatur di dalam pasal 188 dan 189 undang-undang Pilkada,” tutupnya. (fecos/fecos)