Perempuan Timor Bersuara Soal Gender dan Politik

oleh -1.033 views
Oktovianus Seran (Dosen Fisipol Unimor-Kefamenanu)

OPINI, suluhdesa.com – Baru-baru ini media dan publik  dihebohkan dengan keputusan DPP Partai Nasdem soal bakal calon kepala daerah terhadap salah satu anggota DPR RI Yakni Kristiana Muki, S.Pd., M.Si dan mengusungnya sebagai Calon Bupati Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) periode 2020-2025 yang didampingi Yosef Tanu, S.STP., M.Si sebagai Calon Wakil Bupati TTU. Pasca dilantik sebagai anggota DPR RI kali lalu, istri dari Bupati TTU petahana Ray Fernandes mampu menunjukan kualitas di ajang panggung politik Bumi Biinmaffo. Inilah menjadi kebanggaan terbesar dan harapan semua masyarakat TTU di Bumi Biinmaffo, sebab dalam sejarah, TTU akhirnya memiliki calon bupati perempuan yang pertama.

Terpilihnya Kristina Muki, S.Pd., M.Si melalui surat keputusan atau SK Partai Nasdem tersebut menandakan bahwa, keterlibatan perempuan dalam politik dari waktu ke waktu terus mengalami peningkatan. Hal ini diperkuat dengan data yang diperoleh dari komunikasi politik dan pendidikan terhadap kesetaraan politik yakni gender dan politik yang memberitakan bahwa, jumlah perempuan yang bergelut dalam bidang politik menempati posisi 35 persen. Meski demikian, semenjak Pemilu 1999 hingga saat ini, peningkatan keterwakilan perempuan dalam politik, terutama dalam pemilu tersebut tidak terjadi secara serta merta, namun karena perjuangan yang terus menerus untuk mewujudkan hak setiap orang untuk mencapai persamaan dan keadilan. Salah satunya adalah dengan mewujudkan peraturan perundang-undangan yang memiliki keberpihakan dan afirmatif terhadap peningkatan keterwakilan perempuan di politik.

Indonesia telah lama mengesahkan Undang-Undang No. 68 Tahun 1958 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Politik Perempuan. Di dalamnya, mengatur mengenai Perwujudan Kesamaan Kedudukan (non diskriminasi), jaminan persamaan hak memilih dan dipilih, jaminan partisipasi dalam perumusan kebijakan, kesempatan menempati posisi jabatan birokrasi, dan jaminan partisipasi dalam organisasi sosial politik. Akan tetapi, peningkatan keterwakilan perempuan terjadi setelah berlakunya perubahan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu pasal 28 H ayat (2) yang menyatakan, “Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.”

Baca Juga:  Ray Fernandez; Program Bangun Rumah Serta Isi Perabot Itu Pembohongan

Ketentuan UUD 1945 tersebut menjadi landasan yang kuat bagi semua golongan warga negara untuk bebas dari diskriminasi sistematik dan struktural dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pada aspek politik. Karena itu, UU paket politik yang digunakan sebagai landasan pelaksanaan Pemilu 2019 mengakomodasi norma-norma hukum yang bertujuan untuk meningkatkan keterwakilan perempuan baik sebagai Bupati maupun DPR dan DPRD.

Kebijakan Afirmatif (Affirmative Action)

Kebijakan afirmasi (affirmative action) terhadap perempuan dalam bidang politik setelah berlakunya perubahan UUD 1945 dimulai dengan disahkannya UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD. Peningkatan keterwakilan perempuan berusaha dilakukan dengan cara memberikan ketentuan agar partai politik peserta pemilu memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya sesuai regulasi yang berlaku di dalam mengajukan Calon Bupati, Calon Wakil Bupati dan anggota DPR, DPD, dan DPRD. Dari waktu ke waktu, affirmative action terhadap perempuan dalam bidang politik semakin disempurnakan.

Penerapan affirmative action terhadap perempuan dalam politik dan pemilu ternyata mampu meningkatkan keterwakilan perempuan dari waktu ke waktu. Dari yang telah dikemukan di awal, keterwakilan perempuan terus meningkat seiring dengan berlakunya peraturan perundang-undangan yang menekankan perlunya affirmative action tersebut.

Baca Juga:  Ray Fernandez; Saya Bekerja untuk Memenangkan Paket KITA SEHATI di Pilkada TTU

Peningkatan keterwakilan perempuan yang lebih signifikan saat zipper system diberlakukan pada sistem penetapan bakal calon bupati, bakal calon wakil bupati, gubernur dan wakil gubernur serta  anggota DPR dan DPRD oleh partai politik. Di samping penerapan kuota perempuan 30 persen, bakal calon perempuan tersebut harus diletakan pada 1 (satu) di antara 3 (tiga) bakal calon.

Hadirnya sosok perempuan ke kancah dimensi publik baik itu di ranah eksekutif ataupun di legislatif membawa kecenderungan baru dalam konteks kekinian. Perempuan ingin dunia memperlakukan kaumnya secara proporsional. Kecenderungan inilah yang salah satunya berimplikasi pada terstimulusnya kaum perempuan bersaing dengan kaum laki-laki untuk menjadi pemimpin serta memiliki pandangan dan pendapat bahwa memperbolehkan wanita dalam berpolitik. Wanita boleh berpolitik dikarenakan pria dan wanita dalam hal derajat  memiliki kedudukan yang sama. Hal ini terjadi sebab keduanya sebagai manusia  yang diberi tanggung jawab penuh untuk beribadah, menegakkan agama, menjalankan kewajiban, dan melakukan pekerjaan.

Pria dan wanita memiliki hak yang sama untuk memilih dan dipilih, sehingga tidak ada dalil yang kuat atas larangan wanita untuk berpolitik. Namun perlu diakui, setidaknya ada dua hal yang membatasi perempuan jika menjadi pemimpin. Pertama, keterbatasan fisik dan ruang lingkup gerak yang dimiliki perempuan. Melainkan, sekadar memberikan gambaran kepada kita semua kelebihan dan kekurangan apabila perempuan maju menjadi pimpinan di eksekutif dan legislatif. Kedua, mengingatkan kita kepada setiap perempuan yang ada di parlemen baik itu di pusat maupun di daerah agar benar-benar telah mempertimbangkan terlebih dahulu dengan matang.

Baca Juga:  Kampanye di Noemuti, Yosef Tanu; Kita Jadikan TTU Daerah Ternak

Bertitik tolak dari uraian di atas, maka saya merekomendasikan hal ini. Pertama, tetap menjalankan tugas dan kewajiban utamanya yaitu sebagai istri dan ibu bagi anak-anaknya. Karena seorang perempuan adalah “kekuatan pertama” bagi anak-anaknya, seorang ibu mempunyai cinta dan kasih yang besar buat anak dan rakyatnya karena bagaimana jadinya nanti seorang anak ketika dawasa tergantung kepada bagaimana seorang ibu dalam mendidik anak-anaknya sejak kecil.

Kedua, ketika telah diberi amanah untuk memimpin, maka ciptakanlah suasana yang kondusif, tentram dan damai. Mampu mencarikan banyak solusi terhadap berbagai macam persoalan yang ada. Terpenting lagi adalah menjalankan amanah dengan jujur dan seadil-adilnya. Karena biar bagaimana pun sejauh ini kasus pejabat perempuan yang terlibat kasus korupsi tidak sebanyak kasus korupsi yang dilakukan pejabat laki-laki.

Maka dari itu, perempuan yang mencalonkan diri hari ini menjadi pemimpin, diharapkan bisa memberi sentuhan kelembutan agar kehidupan dalam perpolitikan menjadi damai dan santun. Kehadiran perempuan di parlemen sangatlah penting, sebab memberikan otoritas pada perempuan untuk membuat kebijakan yang berkontribusi besar pada pencapaian hak-hak perempuan, khususnya kesetaraan gender. Hadirnya sosok Kristiana Muki dalam peta pertarungan politik di Kabupaten TTU sebagai nahkoda utama diharapkan mampu dan menjadi terbaik dalam memberikan pelayanan terbaik dalam periode berikutnya bersama Yosef Tanu. (*)

Penulis : Oktovianus Seran (Dosen Fisipol Unimor-Kefamenanu)