Puan Maharani Tidak Perlu Minta Maaf Sebab Tidak Menghina Siapapun

oleh -145 views
PETRUS SELESTINUS (KOORDINATOR TPDI, ADVOKAT PERADI & KETUA TIM TASK FORCE FORUM ADVOKAT PENGAWAL PANCASILA/FAPP)

JAKARTA, suluhdesa.com – Protes dan kecaman sejumlah pihak terhadap harapan Puan Maharani, terkait pernyataan Puan agar Provinsi Sumatera Barat tetap mendukung Negara Pancasila, sebagai reaksi yang berlebihan, bahkan tidak paham konteks kekinian tentang Negara Pancasila. Mereka seolah-olah menutup mata terhadap fakta-fakta sosial yang berkembang tentang radikalisme dan intoleransi di berbagai tempat termasuk di Sumatera Barat.

Sebagai Ketua DPP PDIP dan sebagai Ketua DPR RI, Puan Maharani sesungguhnya memiliki tanggung jawab hukum untuk mengingatkan setiap warga negara termasuk kepada pasangan Bakal Calon Gubernur Sumatera Barat akan perlunya mendukung negara Pancasila dari ancaman bahaya radikalisme, intoleransi dan terorisme yang sedang mengancam NKRI, Pancasila, Bhineka Tunggal Ika dan UUD 1945.

Hal ini disampaikan oleh Petrus Selestinus, Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) kepada Media SULUH DESA pada hari Kamis (17/09/2020) siang lewat pesan WhatsApp.

“Mengapa perlu diingatkan karena, meskipun Pemerintah telah membubarkan HTI sebagai Ormas Radikal akan tetapi gerakan radikal, intoleran dan teroris yang berusaha menggantikan Ideologi Negara Pancasila masih terus dilakukan hingga saat ini,” demikian pernyataan Petrus.

Baca Juga:  Saatnya Kapolda dan Kajati NTT Awasi Penyaluran BLT Salah Sasaran di Desa Naitimu

Ia menyampaikan bahwa, harapan Puan Maharani yang dijadikan soal, sebetulnya sudah berkali-kali di lontarkan oleh hampir semua pimpinan lembaga tinggi negara mulai dari Presiden Jokowi, Ketua MPR Bambang Soesatiyo, Ketua DPD RI dan Pejabat Negara lainnya tentang pentingnya menjaga Negara Pancasila dari ancaman Ideologi Komunis, Ideologi Khilafah dan lain-lain yang saat ini sedang diperjuangkan oleh ormas-ormas radikal di sejumlah daerah.

“Pimpinan Lembaga Tinggi Negara justru diwajibkan oleh UU untuk menjaga kedaulatan negara dalam bingkai NKRI, Pancasila, Bhineka Tunggal Ika dan UUD 1945 sebagai 4 pilar negara. Oleh karena itu hanya dengan dukungan rakyat dan aparatur Pemerintah Negara termasuk Gubernur dan Bupati/Walikota terhadap Ideologi Negara yaitu Pancasila, maka NKRI akan berdiri tegak,” tegas Petrus.

Baca Juga:  Ibu-Ibu Bertelanjang Dada di Besipae Bisa Laporkan Penyebar Video Dengan UU ITE

Advokat Peradi ini menambahkan, karena itu Puan Maharani tidak bisa disalahkan, sikap Puan harus didukung. Warga masyarakat Sumatera Barat,  juga tidak perlu marah dan tersinggung, karena apa yang diharapkan oleh Puan Maharani, merupakan wujud tanggung jawabnya sebagai Pimpinan Partai dan sebagai pejabat negara Ketua DPR RI yang terikat dengam sumpah jabatan yaitu setia kepada Pancasila dan UUD 1945, menjaga dan merawat 4 pilar negara yaitu NKRI, Pancasila, Bhineka Tunggal Ika dan UUD 1945.

“Tidak ada narasi atau diksi dari ucapan Puan Maharani yang bernada menuduh Provinsi Sumatera Barat sebagai tidak Pancasila atau tidak mendukung Negara Pancasila. Puan Maharani justru dengan penuh itikad baik berharap agar Provinsi Sumatera Barat mendukung Negara Pancasila, sebagaimana pada awal pendirian negara ini banyak tokoh nasional asal Sumatera Barat berperan secara total ikut mendirikan NKRI,” ujar Petrus.

Baca Juga:  Pandemi Wabah Virus Corona, Dewan Pers Ajak Insan Pers Bersatu

Menurut Petrus, kondisi kekinian, mewajibkan semua pimpinan Lembaga Tinggi Negara dalam kesempatan yang berbeda, menyampaikan pesan dan harapan yang senada dengan apa yang diharapkan Puan Maharani, bahkan ada yang lebih tegas dari itu berupa seruan atau instruksi  agar Menteri, Gubernur dan Bupati/Walikota jaga Pancasila, NKRI, Bhineka Tunggal Ika dan UUD 45 dari rongrongan Ormas Radikal dan Intoleran di Provinsi, Kabupatennya masing-masing.

“Dengan demikian desakan sejumlah pihak agar Puan Maharani harus minta maaf, sangat tidak beralasan dan tidak pada tempatnya. Puan Maharani tidak perlu meminta maaf, tetapi Puan Maharani perlu terus menerus membangun silaturahmi dengan seluruh stakeholder NKRI, Pancasila, Bhineka Tunggal Ika dan UUD 1945, termasuk dengan para tokoh masyarakat Sumatera Barat sebagai tugas konstitusi,” pungkas Ketua Tim Task Force Forum Advokat Pengawal Pancasila ini. (fwl/fwl)