oleh

PADMA Indonesia Dukung Kepala BP2MI Berantas Mafia PMI

JAKARTA, suluhdesa.com – Pernyataan Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia’s Democratic Policy (ODP), Setyo Purwanto yang dilansir kedaipena.com, Jumat (28/08/ 2020) yang menyoroti kinerja Kepala BP2MI Benny Rhamdani agar tidak hanya menindak dan menggerebek tempat penampungan pengirim Pekerja Migran Indonesia ilegal namun juga membereskan sumber masalahnya patut dipertanyakan karena acuan Setyo Purwanto masih regulasi lama UU No 39 Tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan TKI serta tidak memahami betul regulasi baru UU No 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

“Terkait aksi nyata Kepala BP2MI untuk menindak tegas Pelaku dan Aktor Intelektualis mafiosi pengiriman Pekerja Migran Ilegal yang sangat rentan Perdagangan Orang wajib didukung semua pihak agar pelindungan PMI melalui UU Pelindungan Pekerja Indonesia No 18 Tahun 2017 dan Pencegahan dan pemberantasan Perdagangan Orang melalui UU No 21 Tahun 2007 sungguh-sungguh diterapkan bukan wacana belaka tanpa aksi nyata,” tegas Gabriel Goa, Direktur Lembaga Hukum dan HAM PADMA INDONESIA (Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian Indonesia) kepada Media SULUH DESA pada hari Senin (14/09/2020) pukul 20.00 Wita lewat WhatsApp.

Baca Juga:  Irjen Pol Fadil Imran Buka Kembali Kasus Rizieq Shihab, Kembalikan Wibawa Negara

“Kami dari penggiat Anti PMI Ilegal dan Anti Human Trafficking sangat mendukung gebrakan Kepala BP2MI Benny Ramdhani membentuk Satgas Pencegahan dan Pemberantasan Mafia PMI Ilegal agar PMI tidak terjebak bujuk rayu jaringan mafiosi PMI Ilegal dan Perdagangan Orang,” lanjut Goa lagi.

Oleh karena itu, terpanggil untuk melindungi CPMI dan PMI, dirinya dari Lembaga Hukum dan HAM PADMA INDONESIA (Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian Indonesia), Pertama, mendukung total langkah Kepala BP2MI membentuk Satgas Pencegahan dan Pemberantasan Mafia PMI Ilegal serta Human Trafficking.

Kedua, mengajak semua stakeholder Penempatan dan Pelindungan PMI untuk melakukan sosialisasi secara sistemik dan masif Gerakan Masyarakat Anti Human Trafficking dan Migrasi Aman (GEMA HATI MIA) mulai dari Desa di kantong-kantong daerah asal PMI.

Ketiga, mendesak Pemerintah Pusat dan Daerah khususnya kantong-kantong PMI agar segera membangun BLK PMI (Balai Latihan Kerja Pekerja Migran Indonesia) atau bekerja sama dengan pihak P3MI yang sudah memiliki BLK PMI agar mempersiapkan kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia.

Baca Juga:  Selamatkan Sesama, Disiplin di Situasi New Normal

Keempat, mendesak Pemerintah terutama di kantong-kantong Pekerja Migran Indonesia untuk melayani CPMI melalui Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) sebagaimana diamanatkan UU 18 Tahun 2017 jika belum ada agar segera dibangun untuk mencegah PMI Ilegal dan Human Trafficking.

Melansir KedaiPena.Com, Direktur Ekskutif Oversight of Indonesia’s Democratic Policy (OIDP) Satyo Purwanto, Jumat, (28/8/2020), mengatakan bahwa, Kepala BP2MI Benny Rhamdani diharapkan tidak hanya menindak dan menggerebek tempat penampungan pengirim Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal namun juga harus membereskan sumber masalahnya.

“Sejak ada perubahan regulasi penempatan PMI di luar negeri akhirnya terjadi penumpukan karena ribuan orang setiap bulan yang berusaha untuk menginginkan bekerja di luar negeri karena persoalan yuridis yang dihadapi PMI di luar negeri,” katanya.

Persoalan yuridis tersebut, kata Komeng begitu ia disapa, antara lain ialah tidak adanya kepastian hukum dalam penerapan UU No 39 Tahun 2004. Padahal ada beberapa ketentuan dalam UU tersebut yang subjek hukumnya tidak jelas.

Baca Juga:  BPIP: Pancasila Harus Menjadi Roh Kebijakan Publik

“80% permasalahan PMI disebabkan ketidakberesan manajemen di dalam negeri yang dimulai dari proses penempatan, perekrutan, pelatihan hingga penempatan tanpa pengawasan dari Kantor Perwakilan RI, dan perlindungan selama penempatan,” ucap Komeng.

Tidak hanya itu, lanjut Aktivis 98 ini, satu hal lagi soal kontradiksi aturan PMI yang membingungkan adalah terbitnya PerMen Ketenagakerjaan Republik Indonesia nomor 22 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan PMI di Luar Negeri.

“Yang menggantikan Permenakertrans no Per.14 tahun 2010. Permenaker no 22 2014 ini yang menghapus KTKLN, dan itu kemudian dijadikan argumen hukum bahwa KTKLN sudah dibatalkan padahal belum pernah ada perubahan UU no 39 thn 2004,” papar Komeng.

Komeng menambahkan, kesemrawutan regulasi ini harus mampu dibereskan oleh Benny Rhamdani atau Brani sebagai Kepala BP2MI.

“Permenaker nomor 22 juga menyebut kan pembiayaan pelatihan PMI diberikan oleh pemerintah akan tetapi faktanya “omdo” tidak pernah ada biaya pelatihan diberikan oleh pemerintah,” tandas Komeng. (fwl/KedaiPena.Com/GabGoa)

Komentar

News Feed