oleh

Meski Berdamai, Penggunaan Aparat di Besipae oleh Pemprov NTT Tidak Dibenarkan

JAKARTA, suluhdesa.com – Persoalan hak kepemilikan Hutan Adat Pubabu atau yang lebih populer disebut Lahan Besipae, antara Masyarakat Pubabe pemegang Hak Ulayat dengan Pemerintah Provinsi NTT, secara hukum berada dalam ruang lingkup hubungan hukum keperdataan antara dua subyek hukum yaitu Pemprov NTT dan Masyarakat Adat Besipae.

“Oleh karena itu meskipun Pemprov NTT sebagai Badan Hukum Publik, ia tidak boleh menggunakan wewenang Badan Hukum Publik ketika hendak bertindak dalam ruang lingkup keperdataan yaitu soal klaim pemilikan atas tanah Hak Ulayat Besipae, dengan mencampuradukan wewenang Badan Hukum Publik dalam ruang lingkup keperdataan, yaitu sebagai para pihak yang sedang bersengketa,” tegas Petrus Selestinus saat menghubungi Media SULUH DESA lewat WhatsApp, pada Kamis (27/08/2020) siang.

Menurut Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) ini, penggunaan Satpol PP dan aparat TNI dan Polri dengan pendekatan berdasarkan wewenang Badan Hukum Publik untuk mengusir, mengintimidasi, mengosongkan secara paksa dengan bunyi-bunyi tembakan senjata di hadapan warga Besipae, tidak dibenarkan oleh hukum bahkan sebagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan, bukan saja oleh Pemprov NTT akan tetapi juga oleh TNI-Polri.

Baca Juga:  Wagub NTT Pantau Pembangunan Bendungan Temef di Kabupaten TTS

Pemprov NTT Subyek Hukum Perdata

Pria yang bergabung dalam Advokat Peradi tersebut mengatakan, Pemprov NTT seharusnya menyadari bahwa ketika pihaknya hendak bertindak dalam mempertahankan hak-haknya atas tanah, maka seketika itu ia menjadi “Subyek” Hukum Perdata yang tunduk kepada Hukum Perdata, karena klaim “Hak” atas tanah Besipae oleh Pemprov NTT diperoleh berdasarkan mekanisme Perdata, karenanya klaim untuk mendapatkan kembali haknya pun harus tunduk kepada mekanisme Hukum Acara Perdata.

“Dalam bertindak mempertahankan hak-haknya atas tanah Besipae, Pemprov NTT tidak punya pilihan lain selain harus tunduk pada mekanisme Hukum Keperdataan, karena kedudukan Pemprov NTT sebagai Subyek Hukum Perdata, yang prosedur dan syarat-syarat mempertahankan hak-hak keperdataannya berlaku sama dengan hak-hak keperdataan warga Besipae, yaitu melakukan Gugatan Perdata ke Pengadilan Negeri atau melaporkan kepada Polisi bukan kerahkan Polri-TNI untuk usir warga,” jelas Petrus.

Baca Juga:  Forum Guru di Malaka Minta Diperhatikan Pemerintah

Lanjutnya, “nyatanya Pemprov NTT sekonyong-konyong menggunakan cara-cara menyimpang dari hukum, mengabaikan hak-hak hukum warga Besipae, menggunakan kekerasan untuk menggusur warga dari penguasaan, pemilikan, pengelolaan lahan yang sejak awal sudah melahirkan sengketa pemilikan, dimana warga Besipae secara terbuka menolak upaya Pemprov NTT mengambil paksa lahan Besi Pae yang melekat Hak Ulayat warga Besipae.”

Peran Akomodasi Forkopimda 

“Meski akhirnya Pemprov NTT dan Warga Besipae, berdamai secara musyawarah, namun langkah Pemprov NTT menggunakan upaya paksa dengan menggunakan kekuatan pendukung aparat TNI-Polri, tidak dapat dibenarkan bahkan merupakan tindakan penyalahgunaan kekuasan, memporak-porandakan bangunan milik warga dan harta benda yang seadanya,” ucap Petrus.

Baca Juga:  PT. YKI Baru Seumur Jagung Hendak Bangun Mall, Bupati Sikka Terpesona

Petrus menambahkan, Pemprov NTT harus membudayakan pendekatan secara Adat dalam sengketa perdata antara Warga Masyarakat dengan Pemprov NTT, sebagai wujud sikap hormat terhadap kesatuan Hukum Adat setempat, karena dalam pandangan konstitusi pun ditegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan hukum masyarakat adat beserta hak-hak tradisionalnya, yaitu identitas budaya dan hak masyarakat tradisional.

“Tragedi Besipae, harus menjadi peristiwa pertama dan terakhir di NTT karena pada dasarnya posisi pemerintah adalah melindungi seluruh warganya, melindungi, mengakui, menghormati hak-hak tradisionalnya sebagai bagian dari pendidikan politik yang baik, menunjukan sikap dan tindakan di mata warganya sebagai  sikap tetap menjujung tinggi hukum, HAM dan asas-asas umum pemerintahan yang baik,” pungkas Petrus. (fwl/fwl)

Komentar

News Feed