oleh

Kades Babulu Selatan Lapor Diri ke Dinas PMD Malaka Usai Bebas dari Tahanan

MALAKA, suluhdesa.com – Paulus Lau, Kepala Desa Babulu Selatan, Kecamatan Kobalima, Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, ketika ditemui wartawan di Betun, pada hari Selasa (18/08/2020 lalu menyampaikan, sebagai warga negara yang baik yang taat akan hukum, dirinya sudah menjalankan proses hukuman selama 1 tahun 6 bulan pasca kejadian bulan Oktober 2019 lalu.

Paulus bersama dengan beberapa tokoh masyarakat setempat yang mempunyai inisiatif sendiri untuk mendampinginya melaporkan diri di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) kabupaten Malaka.

Beberapa tokoh masyarakat tersebut diantaranya utusan dari beberapa suku yang ada di Desa Babulu Selatan yakni Suku Berebein, Suju Mautolus, Suku Kolibein, Suku Taebein, Suku Mamulak, serta Suku Manehitus.

Baca Juga:  Polres Malaka Lamban Tangani Kasus Pemukulan Wartawan, PWOIN Siap Surati Mabes Polri

Menurut Paulus, sebagai warga Negara yang baik, sudah seharusnya dirinya melaporkan diri kepada pimpinan lembaga desa untuk mendapatkan informasi lebih lanjut.

“Sebagai warga negara yang taat hukum setiap rangkaian proses hukum sudah saya lewati, sehingga hari ini saya melaporkan diri kepada Dinas PMD untuk mendapatkan informasi lebih lanjut,” ujar Paulus.

Sementara itu Kepala Dinas PMD Kabupaten Malaka, Agustinus Nahak, saat ditemui membenarkan bahwa Kepala Desa Babulu Selatan Paulus Lau sudah melaporkan diri pagi tadi.

Baca Juga:  Pemkab Malaka Sambut Dua Kader Pendamping Desa Model

Sementara itu Kepala Dinas PMD Kabupaten Malaka, Agustinus Nahak, saat ditemui wartawan pada Rabu (26/08/2020) membenarkan bahwa Kepala Desa Babulu Selatan Paulus Lau bersama masyarakat sudah datang melaporkan diri.

Kadis PMD mengatakan, Kepala Desa Babulu usai masa tahanannya sudah datang melaporkan diri di PMD dan kemudian dirinya (Kadis PMD, red) bersama Kepala Desa Yohanes Lau akan melaporkan ke Bupati Malaka, akan tetapi karena saat ini dalam masa pilkada sehingga tunggu sampai Desember usai Pilkada.

Baca Juga:  Bupati Malaka; Menjadi Sukses, Harus Melewati Kerikil Tajam dan Terluka

Sementara itu, Kadis PMD menjelaskan, untuk mengaktifkan lembali Kepala Desa Babulu yang terlibat kasus penganiyaan dari aturan bisa, kecuali kepala desa tersebut menyalagunakan keuangan. Tapi ini karena penganiayaan, akan tetapi, kata Kadis PMD, pengaktifan ini tergantung dari Bupati Malaka, apakah disetujui atau tidak tergantung dari bupati.

“Tentunya ada dari sanksi yang diberikan dari pemerintah yaitu, sanksinya pemberhentian sementara, dan sanksi administrasi,” tutupnya. (fecos/tim)

Komentar

News Feed