Kristiana Muki Cabup TTU, Gugat Stigma Pemimpin Perempuan di NTT

oleh -1.466 views
Kristiana Muki (Calon Bupati Kabupaten Timor Tengah Utara) yang didampingi Yosef Tanu (Calon Wakil Bupati Timor Tengah Utara) dalam Pilkada TTU 2020.

OPINI, suluhdesa.com – Kiprah pemimpin perempuan di Indonesia baik di ranah publik (politik) dan privat (keluarga) agaknya masih belum dapat dilepaskan dari pro-kontra dan masih menjadi sesuatu yang “debatable”. Hal serupa pun terjadi pada hampir seluruh daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ini terjadi karena  sangat dipengaruhi oleh praktik Budaya Patriarki dimana semua aspek pertimbangan pengambilan keputusan baik dalam skala internal rumah tangga maupun dalam skala luas dalam kelompok masyarakat selalu mengedepankan prinsip subordinasi dimana laki-laki selalu menjadi yang pertama dan utama.

Skala prioritas yang menempatkan laki-laki sebagai sentral memang bukan tanpa alasan. Prinsip patrilineal, adalah landasan pokok. Dalam praktik kehidupan sehari–hari, segala urusan baik tingkat mikro, maupun makro, masyarakat umumnya berprinsip bahwa segala persoalan dan urusan hanya akan terselesaikan bilamana dibicarakan dan dilakukan oleh laki-laki.

Dalam urusan rumah tangga misalnya, perempuan sedikit sekali diberi kesempatan untuk berkarier. Bahkan kesempatan untuk mengeksplorasi kemampuan diri sangat dibatasi. Oleh karenanya, banyak orang di NTT yang masih tidak ingin menyekolahkan anak perempuannya karena dianggap tidak bermanfaat bagi keluarga. Akibat dari prinsip ini, banyak perempuan di NTT dengan pendidikan terbatas selalu berusaha memecah kebuntuan dengan jalan menjadi tenaga kerja untuk mencari nafkah di luar negeri.

Baca Juga:  Forum Pengembangan Ekonomi TTU Adakan Lokakarya, Kaji Pembangunan Daerah

Perempuan sebagai pekerja untuk mencari nafkah memang merupakan sebuah anomali yang sangat ironis dalam konsep pemimpin sistem patrilineal, bahwa banyak kali laki-laki (kepala keluarga) dengan mudahnya menyerahkan tanggung jawabnya dan dilimpahkan kepada perempuan (istri) sebagai pencari nafkah. Padahal perempuan bahkan tidak pernah dianggap sebagai pemimpin atau kepala keluarga yang tugasnya adalah mencari nafkah. Bahkan dalam beberapa kasus, kecenderungannya adalah laki-laki mendapatkan keuntungan secara pribadi dari sistem tersebut.

Namun hadirnya Kristiana Muki anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) dari Fraksi NasDem, dalam Pilkada TTU tahun 2020-2024 sebagai Calon Bupati, sejatinya menggugat stigma kepemimpinan perempuan di NTT. Keberadaannya dalam kontestasi politik sejatinya mewakili kaum perempuan untuk berani menyatakan sikap terhadap tatanan sistem Budaya Patriarki yang selama ini dipraktikkan bahwa:

Pertama, dengan keberadaannya pada panggung politik Pilkada TTU sejatinya mau menggugat  hak semua kaum perempuan untuk mendapatkan pelayanan yang layak dan sama baik dalam bidang kesehatan, pendidikan, perekonomian dan juga sosial kemasyarakatan termasuk dalam keluarga.

Baca Juga:  Romo Benny Susetyo: Bansos untuk Masyarakat Terdampak Covid-19 Jangan Dipolitisasi

Kedua, dengan keberadaan Kristiana dalam panggung politik Pilkada TTU juga mau menunjukkan eksistensi kaum perempuan sebagai bagian dari warga masyarakat yang berhak mendapatkan akses, manfaat, kontrol, dan partisipasi terhadap sumber daya dan informasi, dan mempunyai hak dan kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam proses manajemen pembangunan baik publik dan ataupun keluarga.

Ketiga, dalam konteks hak dan kewajiban sebagai warga negara, keberadaan Kristiana Muki pada panggung politik Pilkada TTU mau menegaskan bahwa, perempuan berhak untuk memilih dan dipilih, berbicara, berserikat, berusaha, dan memperoleh perlindungan hukum.

Hak  perempuan, termasuk sebagai pemimpin, baik pemimpin publik dan ataupun pemimpin keluarga telah diatur dalam UUD 1945 Pasal 27 yang berbunyi: “Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusian”.

Hak ini sejatinya sudah diperjuangkan sejak pertengahan abad ke-19 oleh gerakan perempuan di Amerika dengan tuntutannya adalah, emansipasi persamaan hak serta penghapusan diskriminasi terhadap kaum perempuan. Kemudian diperkuat lagi melalui deklarasi yang dihasilkan dari konferensi Konferensi Wanita Sedunia,   yang diadakan oleh  Perserikatan Bangsa Bangsa di Mexico pada tanggal, 19 Juni dan 2 Juli 1975, yang  berfokus pada masalah-masalah perempuan dan menandai titik balik dalam arahan kebijakan untuk menjamin akses yang sama bagi perempuan atas mekanisme untuk mencapai kesetaraan dan menghapus diskriminasi. Namun hak ini menjadi tabu di NTT ketika berhadapan dengan Budaya Patriarki yang membudaya.

Baca Juga:  Orasi Politik Yosef Tanu; Bersama Kristiana Muki, Bangun TTU yang Pro Rakyat

Oleh karena itu dengan majunya Kristiana Muki dalam kontestasi Pilkada TTU sebagai Calon Bupati TTU didampingi oleh Yosef Tanu paling tidak mengubah mindset orang NTT bahwasanya perempuan juga memiliki hak yang sama dengan laki-laki yakni sebagai pemimpin baik dalam lingkup makro (publik) dan ataupun mikro (keluarga). (*)

Penulis: Lejap Angelomest, S. Fil (Wartawan Media SULUH DESA, tinggal di Kabupaten Belu, Provinsi NTT)