Kasus Ormas Laskar Solo, Negara Tidak Boleh Berpangku Tangan

oleh -224 views
PETRUS SELESTINUS (KOORDINATOR TPDI, ADVOKAT PERADI & KETUA TIM TASK FORCE FORUM ADVOKAT PENGAWAL PANCASILA/FAPP)

JAKARTA, suluhdesa.com – Peristiwa main hakim sendiri oleh sekelompok orang yang mengatasnamakan Laskar Solo, mendatangi sebuah acara keluarga Almarhum Habib Assegaf Al-Jufri di Solo, pada malam tanggal 8 Agustus 2020, memaksa pihak tuan rumah untuk membubarkan acara adat Midodareni, merupakan perbuatan yang sangat tercela dalam pandangan moralitas Bangsa Indonesia, terlepas dari latar belakang etnis, agama dan kebangsaan pelakunya. 

Massa yang disebut Kelompok Laskar itu juga merusak sejumlah mobil dan memukuli beberapa anggota keluarga, menggeruduk Acara Midodareni (doa malam sebelum akad nikah), melakukan penghancuran sejumlah mobil dan mengeroyok tuan rumah, sembari menanyakan penyelenggaraan acara keagamaan tuan rumah dengan dalil Syiah bukan Islam, Syiah musuh Islam dan darah Syiah halal dibunuh.

“Perilaku ini tidak boleh dipandang sebagai peristiwa heroik untuk membela agama, tidak boleh dipandang sebagai tindak pidana biasa, melainkan tindakan kelompok Laskar Solo ini sudah masuk kategori perilaku intoleran dan radikal karena telah memaksakan kehendak menolak pelaksanaan keyakinan kelompok beragama lain yang tidak sejalan dengan keyakinan kelompok agama para Laskar Solo,” tegas Petrus Selestinus, Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) dalam pesan WhatsAppnya kepada Media SULUH DESA, hari Rabu (12/08/2020) sore.

Menurutnya, ini jelas tindakan melanggar hukum, persekusi, tindakan mengambil alih tugas dan wewenang Penegak Hukum, yang sesungguhnya dilarang dan diancam dengan pidana oleh pasal 59 ayat (3) huruf a dan d,  jo. pasal 82 A ayat (1) dan ayat (2) UU No. 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Perpu No. 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas UU No. 17 Tahun 2013 Tentang Ormas Menjadi Undang-Undang.

Baca Juga:  Bupati Manggarai Timur Mempraktikkan Politik Burung Unta, Tidak Berpihak Pada Warga

Negara Harus Hadir dan Digdaya

“Perbuatan kelompok yang menamakan diri Laskar Solo dapat dikualifikasi sebagai perbuatan kriminal yang dilarang oleh UU bagi Ormas manapun yaitu melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras atau golongan dan melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang Penegak Hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan bahkan diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau paling rendah 5 tahun dan paling tinggi 20 tahun penjara,” katanya.

Pemberitaan media setempat (Solo) telah mengungkap fakta bahwa kejadian yang berkategori intoleran, SARA, dan radikal itu bermula saat keluarga Almarhum Habib Segaf Al-Jufri menggelar acara Midodareni (doa malam sebelum akad nikah), di TKP. Rumah tempat acara itu digelar yaitu di Jln. Cempaka No. 81 Kp. Mertodranan Rt 1/1 Kel/Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta, tiba-tiba digeruduk massa berbusana muslim dan mengenakan tutup kepala.

Massa yang disebut sebagai Kelompok Laskar itu mempertanyakan kegiatan yang sedang berlangsung di dalam rumah, dimana mereka mencurigai tuan rumah Penyelenggara menyelenggarakan acara keagamaan. Gerombolan itu lalu berteriak-teriak “Allahuakbar, Bubar, Kafir”, bahkan ada yang mengatakan “Syiah bukan islam, Syiah musuh Islam, darah kalian halal, Bunuh” dan lain sebagainya.

Baca Juga:  Saatnya Kapolda dan Kajati NTT Awasi Penyaluran BLT Salah Sasaran di Desa Naitimu

UU No. 16 Tahun 2017 Tentang Ormas Bukan Macan Ompong

Advokat Peradi ini meminta Kapolda Jawa Tengah, Kapolres Solo dan Polsek setempat tidak boleh hanya sekedar membubarkan aksi kelompok yang menamakan diri sebagai Laskar Solo, tetapi harus menindak dengan tindakan Kepolisian yang tegas, tangkap dan tahan serta mengadili kelompok yang menamakan diri Laskar Solo dengan menerapkan UU No. 16 Tahun 2017 Tentang Ormas atau Perpu Ormas secara konsisten.

“Padahal Presiden Jokowi dengan segala resiko politik yang ada telah mengeluarkan Perpu No. 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Terhadap UU No. 17 Tahun 2013 Tentang Ormas yang disahkan menjadi UU No. 16 Tahun 2017 Tentang Ormas. Mengapa harus Perpu, karena UU Ormas No. 17 Tahun 2013, secara nyata dan sistematis telah memperlemah Negara ketika hendak mengeksekusi kebijakannya menindak Ormas Radikal, Intoleran atau Ormas yang anti Pancasila,” ucapnya.

Oleh karena itu, lanjut Petrus, mestinya Aparatur Negara seperti Polri menjadi digdaya ketika Ormas intoleran, radikal dan teroris muncul dan melakukan aksi brutal secara sporadis terhadap kelompok minoritas yang akhir-akhir ini muncul di hampir seluruh wilayah NKRI, sementara Aparatur Negara hanya berpangku tangan berdiam diri, atau datang sesudah aksi brutal usai dan membiarkan masyarakat menjadi korban tak berdaya.

Baca Juga:  Perlindungan Anak oleh Negara Masih Diuji

Seluruh Kapolda Harus Digdaya

Ketua Tim Task Force Forum Advokat Pengawal Pancasila (FAPP) ini mengingatkan bahwa, akibatnya cepat atau lambat negeri ini tidak lagi disebut NKRI, tidak lagi memiliki slogan harga mati, malah sebaliknya mati harga di hadapan kelompok Radikal dan Intoleran manakala pimpinan Polri lemah.

Kejadian di Solo Jawa Tengah, Jogjakarta, Kuningan dan Cianjur Jawa Barat, Riau, Medan, Padang dan tempat-tempat lain memperlihatkan aksi intoleran dilakukan secara terbuka dan berani oleh kelompok Ormas, tanpa rasa takut sedikitpun.

“Namun demikian aksi-aksi itu nyaris terdengar diproses hingga ke Pengadilan, tetapi selalu berujung dengan damai dan menegasikan proses pidana. Dengan demikian kepentingan umum dan kepentingan penegakan kebenaran serta Keadilan telah dikorbankan. Inilah yang membuat kelompok Radikal dan Intoleran ini menjadi besar kepala dan merajalela dimana mana, karena Kapolda, Kapolres dan Kapolsek tidak digdaya dan lemah menghadapi kelompok ini,” tambahnya.

Ia juga menyampaikan, publik lantas curiga, jangan-jangan beberapa pimpinan Polri dan beberapa anggotanya sudah terpapar radikalisme dan intoleransi, karena banyak kasus pidana terkait tindakan radikal dan intoleran diselesaikan dengan cara damai sedangkan proses pidananya dikesampingkan. (fwl/fwl)