Politik Identitas dan Absennya Partisipasi Masyarakat dalam Pemerintah Desa

oleh -463 views
Fransiskus Momang (Mahasiswa Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero)

OPINI, suluhdesa.com – Sebelum pandemi Covid-19 menyergap di bumi Indonesia pelbagai media-media lokal khususnya gencar melayangkan berita seputar persoalan dalam pemerintah desa. Persoalan-persoalan tersebut seperti korupsi Dana Desa, masyarakat mengeluh tidak adanya transparansi, bantuan desa tidak tepat sasaran, pembangunan infrastruktur yang menimbulkan keresahan masyarakat desa dan masih banyak persoalan lainnya. Namun, ketika pandemi Covid-19 merajalela di Indonesia, baik media lokal maupun nasional berlomba-lomba menghidangkan berita pandemi Covid-19 kepada publik, sehingga persoalan di dalam pemerintahan desa luput dari sorotan publik.

Menggali persoalan dalam pemerintah desa sejatinya sangat penting bahkan urgen mengingat pemerintah desa menjadi ujung tombak pembangunan dalam sebuah negara. Karena itu persoalan dalam pemerintah desa sangat kompleks dan relatif mudah untuk dipecahkan. Kompleksitas persoalan yang ada menuntut kita untuk berpikir ekstra dalam menganalisis secara tajam, sistematis dan komprehensif untuk melihat kembali akar persoalan. Mengetahui akar persoalan membantu kita untuk menemukan solusi-praktis.

Titik tolak argumentasi dalam tulisan ini ialah politik identitas dan absennya partisipasi politik masyarakat menjadi akar persoalan yang melahirkan pelbagai persoalan dalam pemerintah desa. Politik identitas dan absennya partisipasi politik masyarakat dapat melahirkan persoalan lain. Kedua persoalan  ini memiliki relasi yang cukup erat dalam rangka memperalat panggung politik. Dalam hal ini instrumentalisasi politik oleh kepala desa dan aparat desa merupakan sebuah fakta yang tidak bisa dibantah.

Jejak Politik identitas

Ilmuwan sosial tertarik pada isu politik identitas pada tahun 1970 an, bermula di Amerika Serikat ketika masih hangatnya isu feminis, gender, ras dan etnisitas yang merasa terpinggirkan. Ledakan politik identitas bukan berhenti di Amerika Serikat saja, tetapi sudah berekspansi di pelbagai negara baik di negara Eropa maupun Asia. Di indonesia politik identitas lebih dikaitkan dengan isu agama, ideologi, ras, etnisitas dan kepentingan lokal yang pada umumnya diwakili kaum elit.

L.A. Kauffman pertama kali menjelaskan hakekat politik identitas dengan melacak asal muasalnya pada gerakan Mahasiswa anti kekerasan yang dikenal dengan SNCC (The Student Non-violent Coordinating Committee), sebuah organisasi gerakan hak sipil di Amerika Serikat di awal tahun 1960 an. L.A.Kauffman dalam lacakannya pada gerakan mahasiswa anti kekerasan atau SNCC menjelaskan bahwa substansi dari gerakan politik identitas ialah kepentingan anggota kelompok yang diperas oleh dominasi arus besar dalam sebuah bangsa atau negara. Mengikuti alur berpikir L.A.Kauffman bahwa sesungguhnya negara gagal melindungi warganya dengan pelbagai latar belakang. Dalam konteks ini gerakan politik identitas sebagai reaksi atas ketidakadilan, penindasan dan kekuatan irasional manusia modern yang menjadikan sesama manusia sebagai objek semata.

Dalam ilmu politik, politik identitas mengacu pada mekanisme politik pengorganisasian identitas (baik identitas politik maupun sosial) sebagai sumber dan sarana politik. Politik identitas dijadikan sebagai basis dasar demi memperoleh panggung politik. Politik identitas menekankan pada perbedaan-perbedaan yang melekat dalam diri individu maupun kolektif. Agnes Heller mendefinisikan politik identitas  sebagai gerakan politik yang fokus perhatiannya pada perbedaan sebagai suatu kategori politik yang utama. Agnes Heller melihat substansi politik identitas adalah pluralitas.

Baca Juga:  Musrenbang Jangan Hanya Dijadikan Formalitas Kegiatan Tahunan Saja

Pluralitas dalam kehidupan sosial dan politik diakomodasi dan dijadikan sarana untuk merebut kekuasaan dengan sangat agresif. Ini merupakan problematika politik identitas yang dahulunya sebagai reaksi atas penindasan dan ketidakadilan arus besar dalam sebuah negara moderen berubah wajah menjadi basis gerakan politik yang tidak demokratis.

Di indonesia, praktik politik identitas sudah menjadi lumrah. Hal ini terlihat dalam jargon yang terkenal menjelang pesta demokrasi, seperti “Putra/Putri asli daerah” dan pelbagai tipe jargon lainnya. Realitas ini menunjukan politik identitas sudah menjadi lumrah dan dijadikan sarana dalam memperoleh jabatan yang strategis di panggung politik.

Politik Identitas Dalam Desa

Praktik politik identitas bukan hanya terjadi pada level nasional tetapi juga dalam ranah lokal, yakni dalam pemerintah desa. Khususnya di NTT ledakan politik identitas dalam pemerintah desa nampak jelas dalam dinamika politik yang ada. Gerakan politik identitas dalam pemerintah desa bukan hanya pada saat pemilihan kepala desa yang mengandalkan identitas biologis (se keturunan), letak geografis dan pengorganisasian masyarakat, tetapi juga sampai pada kebijakan kepala desa dan aparat desa yang tidak seimbang. Pemilihan kepala desa yang mengandalkan senjata biologis, letak geografis dan pengorganisasian masyarakat merupakan peluang untuk membaca serentak menggaris batas yang jelas antara “kami” dan “mereka”. Menarik garis demarkasi yang membedakan antara “kami” dan “mereka” merupakan bangunantembok politik identitas yang sangat sulit dirobohkan. Pemberian garis demarkasi ini diperkuat oleh Donald L Morowitz (1998) pakar politik dari Universitas Duke yang mendefinisikan politik identitas sebagai pemberian garis yang tegas untuk menentukan siapa yang disertakan dan siapa yang akan ditolak.

Pengkategorian ini nampak jelas dalam pendataan bantuan melalui desa yang sangat tidak objektif dan tidak adil, yakni adanya pemilah-milahan dalam pendataan bantuan desa, siapa yang disertakan siapa yang akan ditolak, pemilihan aparat desa yang se identitas, sistem orang dalam, perekrutan tenaga kerja dalam proyek desa yang se identitas (sekampung) dan masih banyak praktik politik identitas lainnya.

Absennya Partisipasi Politik Masyarakat

Absennya partisipasi politik masyarakat dalam membangun desa merupakan sebuah persoalan yang sungguh memprihatikan. Bahwasanya partisipasi politik masyarakat dalam struktur pemerintah desa menjadi basis utama dalam membangun desa. Hal ini didasarkan pada titik start pembangunan, yakni pengalaman akan penderitaan yang dihayati masyarakat secara universal. Masyarakat sendirilah yang merasakan penderitaan dan mengetahui kebutuhan yang akan dipenuhi. Karena itu partisipasi politik masyarakat sangat penting dalam setiap perencanaan pembangunan desa. Namun, yang seringkali terjadi ialah kepala desa dan aparat desa dengan penuh percaya diri mengetahui dan merasakan penderitaan masyarakat tanpa menghadiri tokoh masyarakat di setiap kebijakan dalam pembangunan desa. Kepala desa dan aparat desa hanya memantau dan menyelidiki kebutuhan dan penderitaan masyarakat. Ini merupakan problem yang cukup serius dan berpotensi melahirkan persoalan lain.

Baca Juga:  Cegah Corona, Puluhan Orang Muda Kampung Bosiko Semprot Disinfektan di Rumah Warga

Partisipasi politik masyarakat penting bagi sebuah pemerintahan demi meningkatkan arus  akuntabilitas informasi, memberikan perundingan kepada masyarakat dan memberikan suara bagi pihak-pihak yang paling imbas kebijakan publik yang timpang dalam desa. Bahkan, sejatinya partisipasi politik masyarakat merupakan sebuah prasyarat utama dalam negara sistem demokrasi. Pakar demokrasi, Robert Dahl menggarisbawahi pentingnya “konsep partisipasi aktif” yakni warga masyarakat memiliki peluang yang cukup sama untuk menyatakan pilihan, mengajukan pertanyaan mengenai agenda, menyampaikan alasan mengapa salah satu solusi atau opsi tertentu.

Urgensitas partisipasi politik masyarakat dalam negara demokrasi memantik para teoritisi untuk mendalami topik ini. Adalah Robert Live yang pertama kali membahas partisipasi politik masyarakat melalui political life. Why people get involved in politics yang diterbitkan pada tahun 1959. Petualangan intelektual Robert Live melahirkan teoritisi politik lain, seperti Kevin R Hardwick yang memiliki sumbangsih dalam mendefinisikan partisipasi politik masyarakat sebagai cara warga negara berinteraksi dengan pemerintah, warga negara berupaya menyampaikan kepentingan-kepentingan mereka terhadap pejabat publik agar mampu mewujudkan kepentingan mereka.

Melihat pentingnya partisipasi politik masyarakat sebagai pilar utama dalam negara demokrasi dan tema sentral dalam sistem politik, dengan itu absennya partisipasi politik masyarakat dalam setiap kebijakan pemerintah desa merupakan cara atau teknik untuk menghindari ruang diskursus antara pejabat pemerintah desa dan masyarakat. Kepala desa dan aparat desa menutup ruang bagi masyarakat untuk berbicara dalam menyampaikan kepentingan-kepentingan masyarakat. Ketidakintervensian masyarakat dalam membangun desa menunjukan adanya atmosfer politik yang tidak beres dalam pemerintah desa, yakni politik dijadikan sarana untuk kepentingan pribadi.

Akar Persoalan Melahirkan Persoalan Lain

Politik identitas dan absennya partisipasi politik masyarakat merupakan akar persoalan yang melahirkan persoalan lain dalam pemerintah desa. Kedua persoalan ini melahirkan persoalan-persoalan seperti, korupsi dana desa, masyarakat mengeluh tidak  adanya transparansi, pendataan bantuan tidak adil, sistem orang dalam, pembangunan infrastruktur yang menimbulkan keresahan masyarakat desa dan masih banyak persoalan lainnya.

Politik identitas dan absennya partisipasi menjadi akar persoalan dalam pemerintah desa karena kedua hal ini sejatinya berada pada pada sistem politik yang tidak demokratis. Sistem politik yang tidak demokratis berdampak pada kebijakan dalam pemerintah desa yang tidak demokratis. Kebijakan yang tidak demokratis berkonsekuensi pada seluruh pembangunan dalam desa menjadi lamban. Selain itu, politik identitas dan absennya partisipasi politik masyarakat menjadi persoalan utama yang melahirkan persoalan lain karena politik identitas berorientasi pada kepentingan kelompok (seidentitas) yang diakomodasi pada saat pemilihan kepala desa sampai pada kebijakan dalam pemerintah desa.

Baca Juga:  Jika Dana Desa Tidak Cair Segera, Sebaiknya Menteri Desa Diganti

Pemilihan kepala menjadi momen untuk menentukan siapa yang akan diterima dan ditolak dalam setiap kali ada kebijakan dalam pemerintah desa. Sedangkan absennya partisipasi berorientasi pada keleluasaan kepala desa dan aparat desa dalam membangun desa sesuai dengan keinginan dalam paradigma berpikir akumulasi untung-rugi. Absennya partisipasi politik masyarakat dalam seluruh perencanaan pembangunan desa menutup ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, mengevaluasi dan menyampaikan solusi atas persoalan dalam desa serta melayangkan kritik yang konstruktif terhadap pejabat pemerintah desa.

Kedua problematika yakni politik identitas dan absennya partisipasi politik masyarakat memiliki relasi yang cukup erat. Gerakan politik identitas menjadi mesin pendorong bagi absennya partisipasi politik masyarakat dalam merancang membangun desa. Di sini absennya partisipasi politik masyarakat berlindung di bawah ketiak politik identitas. Sedangkan absennya partisipasi politik masyarakat memiliki kontribusi terhadap bangunan politik identitas yakni menjaga kemapanan politik identitas agar tidak runtuh. Sebab membuka ruang partisipasi politik masyarakat dalam dalam panggung politik pemerintah desa dapat meruntuhkan politik identitas yang sudah mapan. Hal ini didasarkan pada posisi masyarakat yang pro terhadap demokrasi yang menuntut keadilan. Membuka ruang diskursus bagi masyarakat dalam membangun desa, sudah pasti masyarakat berbicara berlandaskan asas demokrasi yang menuntut keadilan.

Politik identitas dan absennya partisipasi politik masyarakat dalam pemerintah desa menunjukan budaya demokrasi dalam politik kita sudah ditendang jauh. Padahal demokrasi merupakan sebagai jalan yang cukup baik dalam mengatasi persoalan kemiskinan, ketidakadilan dan penindasan. Dalam pandangan Amartya Sen, demokrasi merupakan faktor menentukan dalam pembangunan.

Pertama, demokrasi memberikan kepada seorang individu lebih banyak kebebasan dan menjaminnya untuk menikmati kebebasannya tanpa halangan. Jaminan ini diberikan oleh hak-hak politik dan hak-hak sipil seorang individu demi perkembangan yang wajar dan matang seorang individu.

Kedua, mekanisme demokrasi mendorong pemerintah untuk memberikan respons cepat terhadap keluhan dan kebutuhan rakyatnya. Demokrasi merupakan sarana bagi  pemerintah untuk mendapatkan legitimasi dari rakyatnya. Terkait dengan hal ini Sen mengemukakan tesis bahwa kelaparan tidak disebabkan oleh kekurangan makanan, melainkan oleh absennya demokrasi.

Ketiga, demokrasi menjamin transparansi dalam masyarakat yang memungkinkan pelbagai elemen masyarakat untuk melakukan pelbagai dialog, diskusi, pertukaran pikiran, perdebatan, kompetisi dan aneka bentuk interaksi sosial politik lainnya. Hal ini menjadi penting untuk membentuk konsensus, penentuan prioritas, agar pembangunan sungguh-sungguh membebaskan orang dari derita kemiskinan. (*)

Oleh: Fransiskus Momang (Mahasiswa Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero)

Referensi:

Ahmad Shyafii Marrif, dkk. Politik Identitas Dan Masa Depan Pluralisme Kita.Jakarta: Democracy Project. 2012

Haboddin, Arjul. Pengantar ilmu politik. Malang: UB Press. 2016

Haboddin, Muchtar. “Menguatnya Politik Identitas Di Ranah Lokal”. Jurnal Studi Pemerintahan, 5:1 Malang: Febuari 2012.

Daven, Mathias. “Bahan Kuliah Filsafat Politik Pembangunan dalam Tinjauan Etis” pada Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero, 2019.