Catatan Gabriel Raring Terhadap Paripurna DPRD Lembata

oleh -738 views
Gabriel Raring, Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Lembata.

LEMBATA, suluhdesa.com – Pada minggu keempat, bulan Juli 2020, Lembaga Legislatif (DPRD) Kabupaten Lembata bersama Eksekutif melakukan Rapat Paripurna secara maraton, dengan agenda Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (RANPERDA), Tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Tahun Anggaran (TA) 2019.

Rapat Paripurna ini dimulai pada Selasa (21/07/2020) dengan beberapa agenda; Pertama, Laporan Panitia Khusus (PANSUS) Kode Etik DPRD Kabupaten Lembata yang telah difinalisasi berdasarkan hasil konsultasi dengan Biro Hukum Provinsi NTT. Peraturan tentang Kode Etik ini adalah sebuah prestasi, karena baru periode ini DPRD Kabupaten Lembata memiliki peraturan tentang Kode Etik. Pembahasan Rancangan Keputusan DPRD tentang Kode Etik (Tahapan Pengesahan Kode Etik) berjalan dengan baik. Dengan demikian peraturan tentang Kode Etik mulai diberlakukan.

Selanjutnya, agenda Rapat Paripurna dilanjutkan dengan Pidato Pengantar  Bupati Lembata terkait RANPERDA tentang LKPJ APBD Tahun Anggaran 2019, yang dibacakan oleh Wakil Bupati Lembata, Thomas Ola. Sebagai catatan, kehadiran Wakil Bupati  Lembata dalam Sidang Paripurna ini adalah untuk yang ketiga kalinya pasca dilantik, namun kehadiran dirinya dalam paripurna ini tanpa surat mandat dari Bupati Lembata Yance Sunur pula, karena (katanya) Bupati Lembata lagi di luar daerah.

Baca Juga:  PERMATA Kupang Lakukan LKTD, Mengasah Kemampuan Anggota

Sebelum pidato pengantar dibacakan, sempat ada interupsi dari anggota dewan untuk menanyakan alasan ketidakhadiran Bupati Yance Sunur sekaligus mempertanyakan surat mandat kepada Wakil Bupati. Wakil Bupati Thomas Ola menjawab bahwa kehadiran dirinya tanpa ada surat mandat dari Bupati Lembata tersebut.

Keesokan harinya, Rabu (22/07/2020), Rapat Paripurna dengan agenda Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terkait Pidato Pengantar Bupati Lembata. Dalam limit waktu yang terbatas, tujuh (7) Fraksi DPRD Kabupaten Lembata membuat Pemandangan Umum Fraksi.

Pada hari Kamis (23/07/2020), Rapat Paripurna terkait Tanggapan Bupati Lembata terhadap Pemandangan Umum Fraksi. Rapat ini dihadiri oleh Sekda Lembata Paskalis Ola Tapobali. Rapat diskors ke hari Jumat (24/07/2020) karena pihak Eksekutif belum tuntas menyiapkan tanggapan Bupati Lembata itu.

Jumat (24/07/2020), skors dicabut. Rapat Paripurna dilanjutkan dengan agenda tanggapan Bupati Lembata. Rapat ini dihadiri oleh Asisten Bupati Wens Pukan.

Baca Juga:  Yohanes Pulang Pimpin KMH - Kupang, Periode 2019/2020

Rapat akhirnya kembali diskors ke hari Senin (27/07/2020) dengan alasan yang sama, yakni pihak Eksekutif belum tuntas menyiapkan tanggapan Bupati Lembata terhadap pandangan Fraksi.

Hari Senin (27/07/2020), skors kembali dicabut, Paripurna dengan agenda pembacaan tanggapan Bupati Lembata itu dilanjutkan.

Tanggapan Bupati Lembata dibacakan oleh Sekda Lembata Paskalis Ola Tapobali, tanpa surat mandat. Bupati dan Wakil Bupati ada di Lembata, tetapi lagi mempersiapkan kehadiran Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat dan agenda pemerintah lainnya.

Akibat dari rapat Paripurna yang sering diskors maka agenda rapat yang telah dibuat oleh Badan Musyawarah (BANMUS), dan dilegitimasi dengan Keputusan Pimpinan Dewan (Ketua DPRD Lembata), mengalami pergeseran dan harus disesuaikan ulang. Sesuatu yang harusnya sebisa mungkin dieliminir.

Berdasarkan jadwal, setelah Paripurna Tanggapan Bupati, rapat akan dilanjutkan dengan rapat Badan Anggaran (BANGGAR), bersama pihak Eksekutif untuk membahas RANPERDA APBD TA 2019, seterusnya diproses untuk menjadi PERDA LKPJ APBD TA 2019.

Tiga kali Rapat Paripurna tentang RANPERDA APBD TA 2019, Bupati Lembata tak pernah sekali pun hadir dalam rapat, padahal Bupati selaku Pejabat yang diberi kuasa sebagai Pengguna Anggaran seharusnya hadir, sebagaimana Amanat Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (pasal 4).

Baca Juga:  PERMATA Kupang; Semua Kami Terdampak Covid-19, Bupati Lembata Jangan Pilih Kasih

“Hattrick” absennya Bupati Lembata dalam mengikuti Rapat Paripurna menyisakan pertanyaan. Bagaimana mungkin membangun kemitraan sejati dalam bingkai TA’AN TOU untuk Lembata tersenyum dalam semangat “Cincin Ekonomi, jika dalam rapat-rapat penting seperti Paripurna bupati tidak hadir?”

Melihat situasi ini, kita bisa saja menyimpulkan bahwa jargon TA’AN TOU akhirnya hanya enak didengar tapi implementasinya “jauh panggang dari api”.

Semoga di masa mendatang kemitraan antara Eksekutif dan Legislatif tidak hanya manis di bibir tapi sampai ke hati. Mari kita kawal bersama.

(Tulisan ini dibuat berdasarkan catatan Gabriel Raring, Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Lembata)

Catatan : Pandangan Umum Fraksi PDI Perjuangan di Rapat Paripurna akan ditayangkan di media ini, Edisi Minggu (02/08/2020) pagi. (Jr/Jr)