TPDI; Yayasan Sta Elisabeth Keuskupan Maumere Layak Dipidanakan

oleh -553 views
Meridian Dewanta Dado, S.H, Advokat Peradi dan Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Provinsi NTT.

JAKARTA, suluhdesa.com – Sebelum mencari-cari kesalahan pada para karyawan dan karyawatinya maka ada baiknya Ketua Pengurus Yayasan Santa Elisabeth Keuskupan Maumere segera bercermin dan melakukan introspeksi secara mendalam tentang berbagai pelanggaran hukum ketenagakerjaan yang selama ini dilakukan oleh Yayasan Santa Elisabeth Keuskupan Maumere terhadap para karyawan dan karyawatinya. Sebab dengan bercermin dan melakukan introspeksi secara mendalam bisa dipastikan akan semakin tercipta hubungan kerja yang harmonis antara Yayasan Santa Elisabeth Keuskupan Maumere dan karyawan atau karyawatinya dalam usaha bersama meningkatkan kesejahteraan kedua belah pihak.

“Salah satu pelanggaran hukum ketenagakerjaan yang dilakukan oleh Yayasan Santa Elisabeth Keuskupan Maumere adalah sebagaimana pengakuan dari 2 orang Klien kami atas nama Gaudensius Geor dan Emanuel Sola yang merupakan para karyawan dari Yayasan Santa Elisabeth Keuskupan Maumere, dimana kedua Klien kami itu mengaku telah tidak dibayar gajinya tepat pada waktunya oleh pihak Yayasan Santa Elisabeth Keuskupan Maumere. Gaji untuk bulan April 2020 dibayarkan oleh pihak Yayasan Santa Elisabeth Keuskupan Maumere pada bulan Mei 2020 atau sebulan kemudian, begitu pula gaji untuk bulan Mei 2020 dibayarkan pada akhir Juni 2020, namun demikian atas keterlambatan pembayaran gaji terhadap kedua Klien kami dimaksud ternyata pihak Yayasan Santa Elisabeth Keuskupan Maumere telah secara sewenang-wenang tidak membayar denda dan bunga sesuai hukum bagi kedua Klien kami,” ungkap Meridian Dewanta Dado, S.H, Kuasa Hukum Gaudensius Geor dan Emanuel Sola kepada Media SULUH DESA hari Minggu (12/07/2020) pukul 19.00 Wita.

Dado menjelaskan, Yayasan Santa Elisabeth Keuskupan Maumere seharusnya mencermati PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 78 TAHUN 2015 TENTANG PENGUPAHAN yang pada Pasal 55 menyatakan :

Baca Juga:  Perwakilan Polres Mabar Ke Rumah Korban Edo Mense, Sebuah Penghormatan untuk Kultur Masyarakat

(1) Pengusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 yang terlambat membayar dan/atau tidak membayar Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4)

dikenai denda, dengan ketentuan :

  1. mulai dari hari keempat sampai hari kedelapan terhitung tanggal seharusnya Upah dibayar, dikenakan denda sebesar 5% (lima persen) untuk setiap hari keterlambatan dari Upah yang seharusnya dibayarkan;
  2. sesudah hari kedelapan, apabila Upah masih belum dibayar, dikenakan denda keterlambatan

sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditambah 1% (satu persen) untuk setiap hari keterlambatan dengan ketentuan 1 (satu) bulan tidak boleh melebihi 50% (lima puluh persen) dari Upah yang seharusnya dibayarkan; dan

  1. sesudah sebulan, apabila Upah masih belum dibayar, dikenakan denda keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b ditambah bunga sebesar suku bunga yang berlaku pada bank pemerintah.
Baca Juga:  KPK Wajib Serahkan Kasus Wilhelmus Bate ke Polres Ngada atau Kejari Bajawa

(2) Pengenaan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghilangkan kewajiban Pengusaha untuk tetap membayar Upah kepada Pekerja/Buruh.

“Selain soal kesewenang-wenangan Yayasan Santa Elisabeth Keuskupan Maumere yang tidak membayar denda dan bunga sesuai hukum akibat keterlambatan pembayaran gaji terhadap kedua Klien kami, maka pelanggaran hukum ketenagakerjaan lainnya oleh pihak Yayasan Santa Elisabeth Keuskupan Maumere sesuai pengakuan kedua Klien kami adalah menyangkut tidak diperbaharuinya Peraturan Perusahaan oleh Yayasan Santa Elisabeth Keuskupan sehingga Peraturan Perusahaan yang diberlakukan oleh Yayasan Santa Elisabeth Keuskupan Maumere terhadap para karyawan atau karyawatinya adalah Peraturan Perusahaan yang sudah kadaluarsa yang hanya berlaku selama 2 tahun dari tahun 2016 sampai tahun 2018. Padahal sesuai ketentuan Pasal 111 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ditegaskan bahwa : “Masa berlaku peraturan perusahaan paling lama 2 (dua) tahun dan wajib diperbaharui setelah habis masa berlakunya”. Dengan tidak memperbaharui Peraturan Perusahaan setelah habis masa berlakunya sesuai ketentuan Pasal 111 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tentu saja berdampak pada bisa dipidananya Yayasan Santa Elisabeth Keuskupan Maumere sesuai ketentuan Pasal 188 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menegaskan bahwa : “Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), Pasal 38 ayat (2), Pasal 63 ayat (1), Pasal 78 ayat (1), Pasal 108 ayat (1), Pasal 111 ayat (3), Pasal 114, dan Pasal 148, dikenakan sanksi pidana denda paling sedikit Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah),” tegas Advokat Peradi ini.

Baca Juga:  Kunker ke Sikka, Gubernur VBL Harapkan Kerja Sama Gereja Dengan Pemerintah

Oleh karena itu, lanjut Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur (TPDI NTT)ini, selain tuntutan soal keterlambatan pembayaran gaji serta pengenaan denda dan bunganya yang saat ini sudah dilaporkan oleh kedua Kliennya agar segera dituntaskan melalui instansi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sikka, maka Dado selaku Kuasa Hukum dari Gaudensius Geor dan Emanuel Sola juga sudah mempersiapkan segenap bukti menurut hukum guna mempidanakan Ketua Pengurus Yayasan Santa Elisabeth Keuskupan Maumere sebagai akibat kesengajaan tindakannya yang tidak memperbaharui Peraturan Perusahaan milik Yayasan Santa Elisabeth Keuskupan Maumere padahal hal itu merupakan kewajiban hukum dari Ketua Pengurus Yayasan Santa Elisabeth Keuskupan Maumere, yang apabila tidak dijalankan bisa berujung pada sanksi pemidanaan. (viona/fwl)