Goetz Kassing, Presdir PT. MAN Energy Solution Indonesia Terancam Dipidanakan

oleh -190 views
Meridian Dewanta Dado, S.H, Advokat Peradi dan Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Provinsi NTT.

JAKARTA, suluhdesa.com – Goetz Kassing adalah sosok Presiden Direktur yang menahkodai PT. MAN Energy Solutions Indonesia sebagai perusahaan pelaksana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) di Wairita – Maumere, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan menggunakan empat mesin 12V51/60 DF berkapasitas 40 MW, dan juga dua Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas masing-masing dengan tiga mesin 18V51/60DF berkapasitas 50 MW di Kota Bima dan Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ketiga Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas di Maumere, Kota Bima dan Sumbawa itu mempekerjakan lebih dari 130 karyawan sejak akhir tahun 2019, dimana 90% diantaranya berasal dari penduduk lokal.

“Meskipun perusahaan yang dipimpin oleh Goetz Kassing itu sangat berkontribusi bagi Pemerintah Republik Indonesia melalui proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas, namun faktanya dalam mempekerjakan karyawan lokal, PT. MAN Energy Solutions Indonesia ternyata telah melecehkan hukum ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia, hal itu sesuai pengakuan Klien  kami asal Maumere – Kabupaten Sikka atas nama Oktavianus Vianey Jagong, yang telah dipekerjakan oleh PT. MAN Energy Solutions Indonesia sebagai Electrical Technician dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) berdasarkan lembaran surat tawaran pekerjaan dan kontrak berbahasa inggris, bekerja dengan status Masa Percobaan mulai tanggal 1 Maret 2019 s/d tanggal 31 Mei 2019, lalu berlanjut dengan kontrak 6 bulan pertama dari tanggal 1 Juni 2019 s/d tanggal 31 November 2019 dan kontrak 6 bulan kedua dari tanggal 1 Desember 2019 s/d 31 Mei 2020,” ungkap Meridian Dewanta Dado, SH, Advokat Peradi kepada Media SULUH DESA pada hari Minggu (12/07/2020) pukul 18.00 Wita lewat pesan WhatsApp.

Menurut Dado, “ketika menjalankan pekerjaan pada kontrak 6 bulan kedua dari tanggal 1 Desember 2019 s/d 31 Mei 2020 maka Klien kami Oktavianus Vianey Jagong secara sepihak dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh PT. MAN Energy Solutions Indonesia melalui surat dalam bahasa inggris tertanggal 18 Mei 2020 padahal sebelumnya pihak PT. MAN Energy Solutions Indonesia sesuai isi kontrak telah menjanjikan mengangkat Klien kami menjadi karyawan tetap pada saat setelah selesainya masa kontrak tanggal 31 Mei 2020.”

Baca Juga:  GP Ansor: Jika Ada HTI di Sikka, Kami Akan Turun Tangan

“Pelecehan terhadap hukum ketenagakerjaan yang paling pertama dilakukan oleh PT. MAN Energy Solutions Indonesia terhadap Klien kami di Maumere – Kabupaten Sikka serta tenaga kerja lokal lainnya baik di Kota Bima dan Sumbawa tentunya adalah menyangkut model dan isi kontrak yang menggunakan bahasa asing (inggris), padahal dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada Pasal 57 ayat (1) menyatakan bahwa Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dibuat secara tertulis serta harus menggunakan bahasa Indonesia dan huruf latin,” tegas Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur (TPDI NTT) itu.

Oleh karena itu, menyangkut jenis pekerjaan dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang dijalankan oleh PT. MAN Energy Solutions Indonesia terhadap Kliennya yang adalah sebagai Electrical Technician, dan merupakan suatu jenis pekerjaan bersifat tetap dan seharusnya terikat dalam Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), Dado menjelaskan hal itu sesuai Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan:

(1) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu :

  1. Pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;
  2. Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun;
  3. Pekerjaan yang bersifat musiman; atau
  4. Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan.

(2) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap.

Pemberlakuan Masa Percobaan mulai tanggal 1 Maret 2019 s/d tanggal 31 Mei 2019 adalah pelecehan hukum ketenagakerjaan berikutnya dari PT. MAN Energy Solutions Indonesia terhadap Kliennya, sebab sesuai Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan :

Baca Juga:  Memaknai Chat WhatsApp ‘Ok Sip’ Hasto Kristiyanto, Inkonsistensi dan Berbohong

(1) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat mensyaratkan adanya masa percobaan kerja.

(2) Dalam hal disyaratkan masa percobaan kerja dalam perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), masa percobaan kerja yang disyaratkan batal demi hukum.

Dikarenakan Masa Percobaan terhadap Kliennya oleh PT. MAN Energy Solutions Indonesia mulai tanggal 1 Maret 2019 s/d tanggal 31 Mei 2019 adalah batal demi hukum, sudah tentu perhitungan yang semestinya sesuai hukum bagi Dado adalah Masa Percobaan mulai tanggal 1 Maret 2019 s/d tanggal 31 Mei 2019 karena sudah dinyatakan batal demi hukum maka itu menjadi masa awal Perjanjian Kerja Waktu Tertentu atau kontrak yang pertama, lalu masa kerja dari tanggal 1 Juni 2019 s/d tanggal 31 November 2019 adalah perpanjangan kontrak dan masa kerja dari tanggal 1 Desember 2019 s/d 31 Mei 2020 adalah merupakan pembaruan kontrak.

“Kami memiliki fakta-fakta bahwa pada saat sebelum perpanjangan kontrak dari tanggal 1 Juni 2019 s/d tanggal 31 November 2019, PT. MAN Energy Solutions Indonesia tidak pernah memberitahukan maksud perpanjangan kontrak tersebut secara tertulis kepada Klien kami, padahal sesuai ketentuan Pasal 59 ayat (5) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ditegaskan bahwa pengusaha yang bermaksud memperpanjang perjanjian kerja waktu tertentu tersebut, paling lama 7 (tujuh) hari sebelum perjanjian kerja waktu tertentu berakhir telah memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pekerja/buruh yang bersangkutan. Selanjutnya menyangkut pembaruan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dari tanggal 1 Desember 2019 s/d 31 Mei 2020 ternyata PT. MAN Energy Solutions Indonesia tidak memberlakukan masa tenggang waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak berakhirnya kontrak Klien kami yang terdahulu, padahal Pasal 59 ayat (6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu hanya dapat diadakan setelah melebihi masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu yang lama, pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu ini hanya boleh dilakukan 1 (satu) kali dan paling lama 2 (dua) tahun,” Tandas Kuasa Hukum Oktavianus Vianey Jagong ini.

Baca Juga:  Bupati Matim Biarkan Pembodohan Pada Warga Luwuk dan Lengko Lolok

Sambung dado, “berbagai pelecehan terhadap hukum ketenagakerjaan tersebut tidak akan terjadi apabila Goetz Kassing selaku Presiden Direktur PT. MAN Energy Solutions Indonesia sungguh-sungguh serius memimpin, mengendalikan dan mengawasi kinerja perusahaannya. Bahkan dalam kewenangannya guna menetapkan kebijakan atau peraturan yang berlaku pada PT. MAN Energy Solutions Indonesia, Goetz Kassing selaku Presiden Direktur juga tidak pernah memberitahukan keberadaan Peraturan Perusahaan kepada Klien kami dan/atau para karyawan lainnya, padahal seharusnya salinan Peraturan Perusahaan itu dibagikan kepada setiap karyawannya, ditempelkan di tempat yang mudah dibaca oleh para karyawan, atau memberikan penjelasan langsung kepada para karyawan tentang peraturan perusahaan itu. Hal ini sesuai bunyi Pasal 114 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa “Pengusaha wajib memberitahukan dan menjelaskan isi serta memberikan naskah peraturan perusahaan atau perubahannya kepada pekerja/buruh.”

Dengan tidak memberitahukan dan menjelaskan isi serta memberikan naskah peraturan perusahaan kepada Kliennya, menurut Dado, itu bisa diartikan bahwa pembuatan Peraturan Perusahaan oleh PT. MAN Energy Solutions Indonesia tidak pernah dilakukan dengan terlebih dahulu meminta saran dan pertimbangan dari pihak para karyawan.

“Dengan demikian kami bisa menduga kuat bahwa Peraturan Perusahaan pada PT. MAN Energy Solutions Indonesia juga tidak pernah disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk di bidang ketenagakerjaan, sehingga keberadaan Peraturan Perusahaan tersebut adalah tidak sah, dianggap tidak ada atau tidak memiliki kekuatan untuk diberlakukan oleh PT. MAN Energy Solutions Indonesia terhadap para karyawannya. Ketiadaan Peraturan Perusahaan pada PT. MAN Energy Solutions Indonesia, atau Peraturan Perusahaan itu ada namun tidak pernah disosialisasikan dan dipublikasikan kepada para karyawannya serta tidak pernah disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk di bidang ketenagakerjaan, sehingga keberadaannya menjadi tidak sah, tentu saja itu akan menjadi alasan hukum kami untuk mempidanakan Goetz Kassing selaku Presiden Direktur PT. MAN Energy Solutions Indonesia sesuai kaidah hukum ketenagakerjaan yang berlaku,” pungkas Dado. (viona/fwl)