Sengketa dengan BPN Kota Kupang, Sofia Tomboy Miliki Bukti Hak Atas Tanah

oleh -197 views
Kuasa Hukum Sofia Baloe Tomboy, Ahmad Azis Ismail, S.H dari Firma Hukum Akhmad Bumi dan Partners (ABP).

KUPANG, suluhdesa.com – Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Kupang yang ditarik sebagai tergugat oleh Sofia Tomboy berdalil dalam jawaban bahwa tanah obyek sengketa yakni sertifikat hak pakai Nomor; 11 dan Nomor 14 sudah tidak berlaku lagi karena dilepaskan haknya kepada negara. Hal itu dikatakan kuasa hukum BPN kota Kupang Mikael Agung Melburan, S.H, Rininta Dianawati, S.H, dan Charoline Koni Padaka, S.H melalui jawaban yang disampaikan di Pengadilan TUN Kupang Selasa (30/06/2020).

Menurut BPN Kota Kupang, dengan itu maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam 5 tahun sejak diterbitkan itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada BPN dan pemegang sertifikat atau menggugat di Pengadilan terkait penguasaan tanah atas penerbitan sertifikat tersebut.

Ahmad Azis Ismail, S.H selaku kuasa hukum Sofia Tomboy dari Firma Hukum Akhmad Bumi dan Partners (ABP) kepada media ini Kamis (02/07/2020) di Kupang menyatakan hal itu tidak benar.

“Sebelum kita mendaftar gugatan di Pengadilan TUN, terlebih dahulu bersurat ke BPN Kota Kupang tanggal 24 Februari 2020 menyampaikan keberatan dan mohon pembatalan penerbitan sertifikat hak pakai tersebut. BPN Kota Kupang membalas melalui surat Nomor; MP.01.02/239-53.71/III/2020 tanggal 11 Maret 2020 dan membenarkan sertifikat hak pakai yang dijadikan KTUN objek sengketa tersebut dan BPN Kota Kupang tidak menjelaskan KTUN objek sengketa tersebut telah beralih hak, hal itu juga diakui dalam jawaban tergugat point 19 dalam pokok perkara. Jangka waktu dihitung sejak pihak yang dirugikan mengetahui obyek sengketa tersebut dan meyakini benar bahwa obyek sengketa benar-benar telah dikeluarkan oleh BPN Kota Kupang sesuai dengan surat Ny. Sofia Tomboy ke BPN dan dibalas oleh BPN, hal itu sesuai dengan SEMA RI,” ungkap Azis.

Baca Juga:  Kepala SMPN 5 Kota Kupang; Tidak Boleh Lakukan Kekerasan Kepada Anak

Lanjutnya, Sofia Tomboy memiliki bukti hak yang kuat atas kepemilikan tanah tersebut. Riwayat tanahnya diperoleh Kakek Sofia Tomboy yakni Kube Leu Tomboy dari Dewan Swapraja Kota Kupang tahun 1960, diberikan kepada Kobe Leu Tomboy (Almarhum).

Kemudian setelah Kube Leu Tomboy meninggal dunia turun pada anaknya Leonard Tomboy (Almarhum) secara warisan, kemudian Leonard Tomboy mendaftarkan di panitia landreform sesuai Risalah Pemeriksaan Tanah oleh Panitia Landreform Kecamatan Kota Kupang dengan  surat No. 56/Prp/1966 tanggal 2 Juli 1966. Pada tahun 1971 Panitia Landreform kota Kupang melalui suratnya No. 6/XVIII/188/354/71 melaporkan Kelebihan Tanah Leonard Tomboy seluas 21 hektar.

“Pemerintah Kabupaten Dati II Kupang dengan surat Nomor; 592.2/2471/LR/85 tanggal 27 September 1985 yang ditandatangani Kepala Kantor Agraria Drs. Wahid Sukijo atas nama Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kupang, Kepala Kantor Agraria yang menjelaskan bahwa Leonard Tomboy benar-benar telah menguasai/memiliki sebidang tanah kering dan tanah sawah milik Leonard Tomboy dengan luas tanah 283 Ha yang terletak di kelurahan Oebobo kecamatan Kupang selatan. Dikuatkan lagi dengan surat keterangan Lurah Oebobo melalui surat No. 593.4/VII/1993 tanggal 15 Juli 1993 dan surat keterangan Lurah Fatululi No. 10/593/IX/2000 yang menyebutkan tanah milik Tomboy seluas 283 hektar yang merupakan tanah warisan dari bapak kandung penggugat yakni Leonard Tomboy (Almarhum) dan Elisabeth Tomboy (Almarhumah), dan bukti-bukti lain. Setelah Leonard Tomboy meninggal dunia turun pada ahli warisnya termasuk Sofia Tomboy,” jelas Azis.

Baca Juga:  Sore Ini LP3K Nasional Launching Logo dan Mars Pesparani II

Menurutnya, yang menjadi masalah adalah atas dasar apa BPN kota Kupang menerbitkan sertifikat hak pakai di atas tanah milik Sofia Tomboy yang telah memiliki bukti hak tersebut?

“Ini yang kami sebut tumpang tindih hak, BPN tidak cermat dan hati-hati. Tanah ini sudah dilekati dengan hak milik warisan Tomboy. Jika Hak Pakai atas tanah Hak Milik itu harus dengan pemberian tanah oleh pemegang Hak Milik dengan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah,” tambahnya.

Saat ditanya terkait tanah negara, Ahmad Azis mengatakan, jika obyek sengketa itu bersumber dari tanah milik negara, maka ketentuan terkait Barang Milik Negara harus dipenuhi pada objek tanah ini. Pelepasan, penghibahan, penjualan dan perbuatan lain yang pada intinya pemindahtanganan tanah yang merupakan Barang Milik Negara yang dikuasai oleh Kementerian, maka Menteri atas kewenangannya harus mengetahui dan mengizinkan perbuatan tersebut sebagai pengguna Barang Milik Negara.

Tidak hanya Menteri sebagai pengguna Barang Milik Negara ini saja dalam hal ini Menteri Dalam Negeri yang melaksanakan hal tersebut, tetapi peraturan perundang–undangan mengatur Menteri tersebut harus mengajukan permohonan usulan pemindahtanganan Barang Milik Negara melalui Menteri Keuangan. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagai berikut: Menteri Keuangan selaku bendahara umum negara adalah Pengelola Barang Milik Negara, Pengelola Barang Milik Negara berwenang dan bertanggung jawab: merumuskan kebijakan, mengatur, dan menetapkan pedoman pengelolaan Barang Milik Negara; meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan Barang Milik Negara; menetapkan status penguasaan dan Penggunaan Barang Milik Negara; mengajukan usul Pemindahtanganan Barang Milik Negara berupa tanah dan/atau bangunan yang memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (“DPR”).

Baca Juga:  Akhmad Bumi: Lokasi Bendungan Temef di Luar Kawasan Hutan

“Perlu diketahui tanah/bangunan termasuk pemindahtanganan Barang Milik Negara  yang dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan DPR. Sementara tanah milik Ny. Sofia Tomboy seluas 283 Hektar telah dibahas dan diputuskan melalui Panitia Khusus (Pansus DPR RI) yang dituangkan melalui Keputusan Pansus DPR RI melalui surat Nomor; 019/RKM/Pansus Tanah/DPR-RI/2004 tanggal 2 Juli 2004, disusul surat Rekomendasi DPR RI Nomor; PW.001/3040/DPR-RI/2004 tanggal 18 Juni 2004 perihal penyampaian rekomendasi ditujukan kepada ahli waris Leonard Tomboy (Almarhum),” tutur Aziz.

Faktanya, menurut Ahmad Azis, Sofia Tomboy dan para ahli waris lain tidak pernah melepaskan tanah miliknya tersebut kepada negara di hadapan Notaris sesuai Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai pasal 44 ayat 1, BPN Kota Kupang menerbitkan sertifikat hak pakai tersebut secara tumpang tindih dan melanggar hukum. (yohanedangwala/edangwala)