PADMA Indonesia Kawal Laporan Anggota Polri di Polresta Kupang

oleh -155 views
Gabriel Goa, Direktur Lembaga Hukum dan HAM PADMA Indonesia.

JAKARTA, suluhdesa.com – Sungguh miris penegakan hukum di NTT khususnya di Polres Kota Kupang yang dialami langsung bukan warga sipil, namun oleh Anggota Polri sendiri. Hal ini disampaikan oleh Gabriel Goa, Direktur Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian Indonesia (PADMA Indonesia) kepada Media SULUH DESA pada hari Rabu (08/07/2020) Pagi.

“Telah terjadi pengabaian dan lambannya penanganan Laporan seorang Anggota Polri Bripka Vinsensius Bosko Heuk, S.H. di Polresta Kupang Kota yakni Laporan Polisi (LP) pertama tanggal 30 Juni 2018 LP/B/765/VIII/2018/SPKT Resor Kupang Kota dengan Terlapor Charly Yapola,cs terkait Tindak Pidana Membuat dan Menggunakan Surat Dokumen Autentik yang tidak benar pada tanggal 29 Agustus 2018 di Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, dan LP kedua tanggal 5 Februari 2020 LP/B/157/II/2020/SPKT Resor Kupang Kota dengan Terlapor Sumral Buru Manoe,S.H.,M.H. cs terkait Tindak Pidana membuat Peta Palsu atau Surat Palsu yang terjadi di Kantor BPN Kota Kupang,” beber Gabriel.

Lanjut Gabriel, merasa Polres Kupang Kota tidak memberikan informasi soal perkembangan penanganan perkara yang dilaporkannya, maka Pelapor sebagai Anggota Polri meminta bantuan kepada Lembaga Hukum dan HAM PADMA Indonesia (Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian Indonesia).

Baca Juga:  Korem 161/Wira Sakti Dukung Gerakan Tanam Sejuta Pohon

Terkait kondisi tersebut, PADMA Indonesia menyatakan sikap sebagai berikut:

Pertama, mendesak Kapolres Kupang Kota untuk segera memproses penanganan perkara pidana yang sudah dilaporkan pada tanggal 30 Juni 2018 dan tanggal 5 Februari 2020;

Kedua, meminta Kapolda NTT mendesak Kapolres Kupang Kota untuk segera memproses hukum jika masih lamban maka tanpa menunggu lama langsung Copot Kapolresta dan Kasat Reskrimnya.

Baca Juga:  Herman Man; Pesparani Menjadi Ajang Promosi Kota Kupang

Ketiga, mendesak Kompolnas, Ombudsman, Komnas HAM dan KPK RI melakukan pengawasan terhadap Kapolres Kupang Kota dan Kasat Reskrim Polres Kupang Kota agar bekerja profesional, tidak diskriminatif dan tidak memetieskan perkara. (fwl/viona)