Keadilan Hukum Bagi Novel Baswedan Terletak Pada Nurani Majelis Hakim

oleh -135 views
PETRUS SELESTINUS (KOORDINATOR TPDI & ADVOKAT PERADI)

JAKARTA, suluhdesa.com – Dua terdakwa penyiram air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan, Rahmat Kadir Mahulette dan Rony Bugis, telah dituntut hukuman 1 (satu) tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 11 Juni 2020. JPU dalam Surat Tuntutannya berpendapat dan menilai bahwa kedua Terdakwa terbukti melakukan penganiayaan berencana yang mengakibatkan luka-luka berat, mestinya JPU tetap berpegangan pada Dakwaan Primer yaitu penganiayaan berat sesuai ketentuan pasal 355 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Namun anehnya JPU menganulir Dakwaan Primer dan memilih Dakwaan Subsider yaitu melanggar pasal 353 ayat (2) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan meminta Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rahmat Kadir Mahulette dan Rony Bugis dengan pidana selama 1 tahun dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.

Hal tersebut ditegaskan oleh Petrus Selestinus, Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) kepada Media SULUH DESA pada hari Jumat (03/07/2020) siang.

Anomali Dalam Tuntutan Pidana

“Melihat pandangan dan penilaian JPU dalam kasus Terdakwa Rahmat Kadir Mahulette dan Rony Bugis, nampak sangat jelas kerancuan atau anomali berpikir dan bersikap dari JPU dengan subjektivitas yang tinggi, sehingga nilai dari fakta-fakta yang sudah terverifikasi dan tervalidasi dalam persidangan diabaikan oleh JPU sendiri dan tanpa beban menuntut kedua Terdakwa dengan pidana penjara hanya 1 (satu) tahun. Bagaimana JPU bisa seketika masuk pada kesimpulan sesat bahwa cairan yang disiram itu tidak disengaja mengenai mata Novel, padahal target Terdakwa ingin membuat korban Novel sengsara,” tegasnya.

Baca Juga:  Gubernur NTT; Jakarta yang Umumkan Pasien Positif Covid-19, Pasien Meninggal Bukan Karena Corona

Advokat Peradi ini menyampaikan, sebagai orang terlatih, anggota Polisi dan punya akal sehat, Terdakwa seharusnya patut menduga bahwa air keras yang hendak disiramkan ke arah Novel bisa saja mengenai mata Novel apalagi diarahkan ke bagian atas atau wajah Novel dan sesuai target. Hal ini relevan dengan pernyataan JPU bahwa dalam melakukan perbuatannya Terdakwa telah merencanakan terlebih dahulu yaitu penganiayaan berat dengan target membuat luka berat pada diri Novel Baswedan, tercapai dan nyaris sempurna, sehingga Dakwaan Primer yaitu penganiayaan berat sesuai ketentuan pasal 355 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, seharusnya dipertahankan.

“Pertanyaan di atas, sangat relevan karena pada saat yang sama JPU menyatakan bahkan membuktikan bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya direncanakan terlebih dahulu yaitu penganiayaan berat dengan target membuat luka berat pada diri Novel Baswedan, semakin berat penderitaan yang dialami Novel, maka target Terdakwa tercapai dengan sempurna dan target itu tercapai. Ini jelas sikap inkonsistensi dan main-main dari JPU yang menilai kedua terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur dakwaan primer soal penganiayaan berat sesuai ketentuan Pasal 355 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dengan  alasan cairan yang disiram Rahmat tidak disengaja mengenai mata Novel, karena menurut JPU, cairan itu awalnya diarahkan ke badan Novel, tanpa menyebut bagian badan yang mana,” katanya.

Baca Juga:  PGK Desak Polda NTT Copot Oknum Polisi yang Mengeroyok AM di Belu

“Pertanyaannya apakah bagian kepala, mata, pelipis, hidung bukan bagian dari badan Novel atau kalau memang tujuannya ke bagian lain dari badan Novel, mengapa arah penyiramannya tidak diarahkan ke bagian leher ke bawah yang lebih mudah mencapai sasaran, ketimbang diarahkan ke arah wajah Novel. Pendirian demikian menandakan bahwa JPU telah memanipulasi fakta-fakta temuan Penyidik yang telah dikonstruksi menjadi bukti-bukti yang tervalidasi,” sergahnya.

Terdakwa Harus Dihukum Berat

Lanjutnya, setiap JPU bekerja dalam hirarki kekuasaan, dengan demikian pandangan yang sempit dan menyesatkan yang dilakonkan oleh JPU tidak mungkin berdiri sendiri atau personal. Ini JPU terlalu berani karena membenarkan perbuatan Terdakwa sebagai direncanakan terlebih dahulu dengan target memberi efek melukai dan menyengsarakan Novel dan target Terdakwa tercapai yaitu mata kanan kiri tidak berfungsi dan jadi cacat permanen, tetapi menganulir Dakwaan Primer.

“Oleh karena itu tidak pada tempatnya Terdakwa dituntut dengan Dakwaan Subsider pasal 353 ayat (2) KUHP jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan dalil Dakwaan Primer tidak terpenuhi. Ini jelas merupakan kesimpulan sesat karena JPU mengingkari fakta-fakta materiil yang JPU sendiri akui keberadaan dan kebenarannya, dan oleh karena itu Jaksa Agung harus mempertanggungjawabkan perbuatan JPU kepada publik. Bahkan dalam Surat Tuntutan pun, JPU menyebutkan motif kedua terdakwa adalah tidak suka atau membenci Novel Baswedan karena dianggap telah mengkhianati dan melawan institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), ibarat “kacang lupa pada kulitnya”, karena Novel ditugaskan di KPK padahal dibesarkan di institusi Polri, sok hebat, terkenal dan kebal hukum sehingga menimbulkan niat terdakwa untuk memberikan pelajaran kepada Novel dengan cara membuat Novel luka berat,” ungkap jaksa,” tambahnya.

Baca Juga:  Pemda Sikka Jangan Biarkan Polisi Bekerja Sendiri Menyelamatkan Gading-Gading Dari Pencuri

Ia menandaskan, dalam pertimbangannya, JPU menilai hal yang memberatkan bagi kedua terdakwa adalah mencederai institusi Polri, namun JPU tidak mempertimbangkan bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah menimbulkan trauma bagi seluruh Penegak Hukum termasuk JPU dalam menjalankan tugas sebagai Penegak Hukum yang sewaktu-waktu bisa saja menjadi korban akibat pencari keadilan sakit hati. Juga tidak mempertimbangkan begitu lamanya Terdakwa tidak segera menyerahkan diri sehingga membuat saling tuding di antara kelompok masyarakat tentang siapa dibalik peristiwa penyiraman ini.

“Oleh karena itu harapan untuk keadilan bagi Novel Baswedan dan rasa keadilan publik, terletak pada nurani Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini. Majelis Hakim diharapkan tidak terjebak pada cara berpikir sesat dan kesimpulan JPU yang kontradiktif dimana di satu pihak membenarkan adanya penganiayaan berat yang direncanakan matang karena dendam dan ingin menyakiti Novel sebagai suatu pelajaran, tetapi JPU mengingkari fakta-fakta yang sudah divalidasi dan diyakini JPU sebagai penganiayaan berat dan direncanakan terlebih dahulu,” tutupnya. (fwl/fwl)